Datangi Rumah Jokowi di Solo, ARIB Bawa Plakat Falsafah Jawa dan Protes Ucapan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak (ARIB) mendatangi kediaman Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/9). Mereka membawa kertas dan plakat bernada protes, menuntut Jokowi menyikapi pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung kemungkinan percepatan pemilu sebelum 2029.

Kedatangan massa berlangsung singkat. Mereka sempat berdiri di depan kediaman dan bersikeras menyerahkan surat serta plakat secara langsung kepada Jokowi. Namun keinginan itu tidak terpenuhi. Seorang anggota Paspampres menjelaskan bahwa semua surat dan barang yang masuk harus diserahkan melalui sekretariat. “Kalau ingin bertemu bapak, silakan. Kami tidak menghalangi,” kata petugas tersebut.

Salah satu peserta aksi, Bangun Satoto, mengatakan mereka ingin menyampaikan sepucuk surat dan satu plakat bertuliskan falsafah Jawa kepada Jokowi. Menurut Bangun, aksi ini merupakan respons atas peristiwa ketika Jokowi duduk di samping Budi Arie yang saat itu berbicara soal percepatan pemilu. “Kami ingin menyampaikan sepucuk surat dan satu buah plakat untuk Bapak Joko Widodo,” ujar Bangun.

Ia menegaskan, tujuan utama mereka adalah mengingatkan Jokowi agar tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Karena itu kami berikan surat dan plakat yang berisi filosofi Jawa,” kata dia.

Plakat itu memuat petuah Jawa: “Lamun sira sekti ojo kemaki. Lamun sira sekti tansah eling pati. Sapa nandur bakal ngunduh, ngunduh wohing pakarti. Sopo salah bakal seleh.” Dalam terjemahan bebas, pesan itu berarti: meskipun kamu sakti jangan berlagak; meskipun kamu sakti tetaplah ingat mati; siapa menanam bakal menuai hasil perbuatannya; siapa yang salah akan kalah.

Setelah menunggu sekitar 30 menit, belasan peserta aksi akhirnya membubarkan diri. Mereka tidak berhasil menemui Jokowi secara langsung.

Budi Arie dan Isu Percepatan Pemilu

Pernyataan yang diprotes ARIB berasal dari video viral yang memperlihatkan Budi Arie Setiadi berbicara dalam sebuah forum relawan. Dalam rekaman itu, Budi Arie tampak duduk di samping Jokowi. Ia menyebut adanya kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029.

“Tadi saya sudah bisikkan ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau,” kata Budi Arie dalam video tersebut. “Kita masih ngomong, 'Oh ini Pemilu 2029, Pemilu 2029'. Kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap enggak?” imbuh dia.

Menghadapi polemik itu, Budi Arie menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui keterangan video pada Rabu (26/8). “Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan analisis dan pernyataannya adalah tanggung jawab pribadi. Menurut Budi Arie, pernyataan itu tidak berkaitan dengan Joko Widodo yang hadir di acara. “Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” kata dia. Ia juga menyatakan siap menerima segala konsekuensi atas ucapannya.

Analisis: Sinyal Elite dan Etika Relawan

Di balik aksi kecil di Solo itu, ada sinyal besar yang sulit diabaikan. Isu percepatan pemilu bukan barang main-main. Dalam sistem presidensial, wacana menunda atau mempercepat jadwal pemilu menyentuh langsung konstitusi dan stabilitas politik. Karena itu, ketika seorang ketua umum relawan Jokowi melontarkan analisis semacam itu di forum publik, publik berhak bertanya: ini sekadar refleksi pribadi atau pesan politik yang lebih terorganisasi?

Budi Arie sudah menyatakan itu tanggung jawab pribadi. Namun dalam politik, batas antara pernyataan pribadi dan sinyal kolektif sering kali kabur. Apalagi ia adalah Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang selama ini lekat dengan Jokowi. Posisi itu memberi bobot tersendiri pada setiap kalimat yang ia ucapkan. Maka protes ARIB bukan hanya soal salah atau benar secara hukum, melainkan soal etika publik dan tanggung jawab elite.

Plakat falsafah Jawa yang dibawa ARIB menjadi ironi yang tajam. “Lamun sira sekti ojo kemaki” mengingatkan bahwa kekuasaan tidak sepatutnya membuat seseorang lupa diri. Dalam konteks ini, peringatan itu tidak hanya ditujukan kepada Jokowi, tetapi juga kepada semua elite yang gemar menguji ambang batas konstitusi. Demokrasi bukanlah laboratorium untuk uji coba insting politik. Ia punya aturan, jadwal, dan legitimasi yang harus dihormati.

Aksi ARIB mungkin tidak mengubah kebijakan apa pun dalam sekejap. Tetapi ia memperlihatkan bahwa publik—terutama di basis Jokowi sendiri—tidak otomatis menyetujui wacana percepatan pemilu. Ketika rakyat mulai turun ke jalan membawa plakat dan surat, itu adalah tanda bahwa kegelisahan telah merembes ke tingkat akar rumput. Bagi pemimpin, sinyal semacam ini jauh lebih berharga daripada sekadar analisis politik di forum tertutup.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa tuntutan ARIB? Mereka meminta Jokowi menjaga NKRI dan menyikapi pernyataan Budi Arie soal kemungkinan percepatan pemilu sebelum 2029.

Mengapa Budi Arie meminta maaf? Ia menyatakan analisisnya adalah tanggung jawab pribadi, tidak terkait Jokowi, dan siap menerima segala konsekuensi.

Apakah Jokowi menerima ARIB? Tidak secara langsung. Paspampres mengarahkan agar surat dan plakat diserahkan lewat sekretariat. Massa membubarkan diri setelah sekitar 30 menit.