BGN Coret 1.653 Sekolah dari MBG: Efisiensi Anggaran atau Salah Sasaran?

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan pencoretan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (10/9). Keputusan ini diambil setelah pendataan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama terhadap lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Mayoritas yang dikeluarkan adalah sekolah swasta internasional dan sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial.

Sudaryono menyebut alasan eksklusi: status sekolah swasta bertaraf internasional, kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta kemandirian finansial tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah. Dalam kacamata ekonomi makro, langkah ini adalah upaya realokasi fiskal: setiap rupiah MBG harus jatuh ke kelompok yang paling membutuhkan, bukan ke institusi yang sudah mampu membiayai dirinya sendiri.

Peta Penerima MBG dan Ruang Fiskal yang Tersisa

Dari lebih dari 580 ribu satuan pendidikan, BGN mencatat lebih dari 340 ribu telah menerima layanan MBG. Artinya, sekitar 240 ribu sekolah masih menunggu. Pencoretan 1.653 sekolah memang kecil secara jumlah, tetapi signifikan secara sinyal: pemerintah ingin menunjukkan bahwa program ini tidak dibagikan secara rata, melainkan diarahkan ke sasaran prioritas.

BGN menetapkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sebagai prioritas, termasuk wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Maluku dan Papua menjadi contoh: sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah itu belum mendapatkan layanan MBG.

SPPG Jadi Variabel Kritis

Untuk memperluas cakupan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG di wilayah prioritas secara bertahap dan terukur. Dari sisi bisnis, ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga rantai pasok: dapur SPPG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, mulai dari petani, UMKM, hingga penyedia logistik.

Namun, risiko eksekusinya nyata. Jika pembukaan SPPG melambat, antrian 240 ribu sekolah bisa menjadi tekanan politik dan sosial. Efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan keadilan akses. Pencoretan sekolah mampu secara finansial adalah langkah logis, tetapi datanya harus akurat dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi salah sasaran.

Bagi pasar, kebijakan ini mempertegas arah belanja negara yang lebih selektif. Sektor pangan, katering, dan logistik lokal berpotensi mendapat dorongan, asalkan tata kelola SPPG rapi dan tepat waktu. Pemerintah perlu memastikan bahwa penghematan dari sekolah yang dicoret benar-benar dialihkan ke wilayah 3T dan kantong stunting, bukan sekadar menjadi ruang fiskal yang tidak terpakai.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu MBG? Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan.

Mengapa 1.653 sekolah dicoret? Karena mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, memiliki kerja sama internasional, atau sudah mandiri secara finansial tanpa bantuan operasional sekolah.

Apa dampaknya bagi sekolah yang belum mendapat MBG? BGN akan memeriksa permohonan dan melayani secara bertahap, dengan prioritas pada wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.