Tito Karnavian Gaspol! Sumatra Digadang Jadi Mesin Ekonomi Baru, Tapi Akankah Realistis?

Medan, 9 September 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara terang-terangan mencanangkan Sumatra sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatra di Medan, Rabu (9/9), ia menegaskan bahwa integrasi ekonomi antardaerah di pulau ini bukan lagi wacana, melainkan keharusan. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen ini berani menerjemahkan modal besar menjadi aksi nyata, atau hanya sekadar retorika birokrasi tahunan?

Di hadapan para gubernur dan wakil gubernur, Tito memaparkan data demografis: 63 juta jiwa atau 21,9 persen populasi Indonesia tinggal di Sumatra. Ia menyebut pulau ini memiliki "sumber daya alam luar biasa, baik darat maupun laut, permukaan maupun bawah permukaan"—julukan pulau emas dan pulau harapan bukan sekadar puitis. Namun, sebagai jurnalis yang telah menyusuri kebijakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, saya mencatat bahwa pengakuan atas potensi kerap berakhir di atas kertas, tanpa eksekusi terukur.

Integrasi Produksi-Pasar: Antara Cita dan Fakta

Tito menekankan perlunya pembangunan terintegrasi—bukan sektoral—yang mencakup produksi, pasar, infrastruktur, dan perdagangan lintas daerah hingga lintas negara. Ia memberi contoh nyata: kerja sama antardaerah untuk menstabilkan pasokan komoditas dan mengendalikan inflasi. "Kalau itu bisa dikerjasamakan, daerah yang inflasinya tinggi karena suplai kurang bisa disuplai dari daerah yang cukup suplainya," ujarnya. Logika ini sederhana dan masuk akal, namun tantangan klasiknya adalah ego sektoral daerah, perbedaan regulasi, dan lemahnya data riil stok pangan yang seringkali tidak sinkron antarpemda.

Yang lebih penting, apakah pemerintah pusat telah menyiapkan instrumen insentif dan sanksi untuk memaksa kerja sama itu terjadi? Tanpa itu, seruan "kerja sama" hanya akan menjadi piagam seremonial. Buktinya, pembentukan Forum Sumatra 10 yang ditandatangani dalam acara tersebut patut diapresiasi, namun kita perlu mengawal apakah forum ini akan menjadi ruang dialog produktif atau sekadar ajang silaturahmi tahunan tanpa output konkret.

Konektivitas dan Peluang Pasar Tetangga

Mendagri juga mendorong konektivitas lintas Sumatra untuk mendorong pusat-pusat ekonomi baru, sekaligus menangkap peluang dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini adalah arah yang tepat, mengingat posisi Sumatra yang strategis di Selat Malaka. Namun, konektivitas bukan hanya soal membangun jalan tol atau pelabuhan, tetapi juga harmonisasi kebijakan perdagangan, bea cukai, dan standar produk. Selama ini, hambatan non-tarif dan birokrasi perbatasan sering menjadi ganjalan yang tidak kalah berat dari kondisi geografis.

Dalam keterangannya, Tito menyatakan pemerintah pusat sedang menyusun konsep pembangunan kawasan Sumatra sebagai salah satu kekuatan ekonomi. Saya menilai, konsep ini harus terukur dan melibatkan dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil, bukan hanya produk birokrasi tertutup. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, kebijakan ekonomi makro akan kehilangan akar mikro yang justru menjadi denyut nadi kesejahteraan rakyat.

Dampak Nasional: Janji atau Realitas?

Tito menegaskan bahwa "naiknya Sumatra akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, karena angka nasional agregat dari usaha pusat dan daerah." Secara matematis, memang benar. Namun, agregat tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang hanya terpusat di beberapa kawasan industri atau perkotaan akan memperlebar kesenjangan antarwilayah di Sumatra sendiri. Sebagai jurnalis yang kerap meliput ketimpangan pembangunan, saya memandang perlu ada indikator khusus yang mengukur dampak kebijakan ini terhadap indeks pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di tingkat desa, bukan hanya PDRB provinsi.

Acara yang dihadiri oleh semua gubernur dan wakil gubernur se-Sumatra ini juga menjadi ajang penandatanganan nota kesepahaman, yang sayangnya belum diungkapkan rinci substansinya ke publik. Sebagai jurnalis, kami mendorong agar dokumen-dokumen tersebut dibuka secara bertahap agar masyarakat dapat mengawal realisasinya. Tito memang menyatakan mendengarkan aspirasi para gubernur, namun publik berhak mengetahui apa saja usulan konkret yang muncul dan bagaimana tindak lanjutnya.

Kesimpulan Analisis

Visi untuk menjadikan Sumatra sebagai kekuatan ekonomi baru adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, sejarah kebijakan pembangunan daerah di Indonesia selalu menghadapi jurang antara perencanaan dan implementasi. Tanpa target terukur, rencana aksi yang jelas, dan mekanisme kontrol yang efektif, semangat integrasi ini berisiko menjadi wacana tahunan yang menghangatkan ruang rapat, tanpa pernah benar-benar memanaskan mesin ekonomi rakyat. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengubah kata-kata menjadi program, dan program menjadi dampak nyata di lapangan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa tujuan utama pembentukan Forum Sumatra 10?
Forum ini dibentuk sebagai wadah koordinasi antargubernur untuk memperkuat integrasi ekonomi, konektivitas, dan stabilisasi pasokan komoditas di Sumatra, serta menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat.

Bagaimana rencana konkret yang sudah disepakati dalam rakor tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum merilis dokumen rinci kesepakatan. Namun, arahnya mencakup kerja sama pasokan pangan, pengembangan infrastruktur terpadu, dan promosi investasi lintas provinsi.

Apakah target ini hanya retorika atau ada anggaran khusus?
Mendagri menyebut pemerintah pusat sedang menyusun konsep, namun belum ada pengumuman mengenai alokasi anggaran khusus. Publik dan DPR diharapkan mengawal agar janji politik ini memiliki payung pendanaan yang jelas.