Mentan Amran Sulaiman Terbaik Sepanjang Masa: Produksi Padi Tembus 60 Juta Ton, Petani Makin Sejahtera?

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali dinobatkan sebagai menteri berkinerja terbaik di Kabinet Merah Putih versi Indeks Kinerja Pemerintah Politica Indonesia periode September 2026, dengan skor 91—mengungguli sejumlah menteri strategis lainnya. Penghargaan yang berbasis data kinerja sektoral ini bukan sekadar gengsi politik, melainkan cermin dari lonjakan produksi padi nasional sebesar 13,29% dalam setahun, disertai penguatan subsidi pupuk hingga 9,55 juta ton dan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di level Rp6.500 per kilogram. KAMMI pun menilai capaian ini sebagai bukti nyata keberpihakan kepada petani, namun pertanyaan besarnya: apakah pertumbuhan produksi ini sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan?

Penilaian Politica Indonesia bukanlah jajak pendapat popularitas, melainkan menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis yang mengolah data dari dokumen pemerintah dan statistik sektoral. Skor 91 Amran mengalahkan Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani (89), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (87), serta Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti (86) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (85). Di balik angka tersebut, terjadi narasi besar tentang transformasi sektor pertanian yang selama ini terkesan tertinggal.

Ledakan Produksi dan Lonjakan Subsidi Pupuk

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi 2025 mencapai 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 7,06 juta ton dibanding 2024. Produksi beras untuk konsumsi pun naik dari 30,62 juta ton menjadi 34,69 juta ton, sementara luas panen bertambah dari 10,05 juta hektare menjadi 11,32 juta hektare. Pencapaian ini tidak lepas dari kebijakan agresif pemerintah menggandakan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2025—angka yang dipertahankan hingga 2026, dengan realisasi penyaluran mencapai 54,28% hingga Juni 2026.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menegaskan bahwa peningkatan produksi adalah hasil kerja kolektif yang melibatkan petani, penyuluh, ketersediaan pupuk, irigasi, dan optimasi lahan. "Ini yang harus kita lihat secara objektif. Ada petani yang menanam, ada penyuluh yang mendampingi, ada pupuk yang harus tersedia, ada irigasi, ada lahan yang harus dioptimalkan, dan ada pemerintah yang mengorkestrasi semuanya," ujarnya.

Harga Gabah dan NTP: Indikator Kesejahteraan Petani

Tak hanya produksi, pemerintah juga menaikkan HPP gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram pada 2025, serta mendorong Bulog dan pelaku usaha untuk menyerap hasil panen petani. Kebijakan ini penting untuk menghindari jatuhnya harga pascapanen. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juli 2026 tercatat 127,84, naik 0,15% month-to-month, dan NTP subsektor tanaman pangan melonjak 1,32%. Angka di atas 100 menunjukkan petani berada dalam zona tukar yang menguntungkan, meskipun Aulia mengingatkan bahwa NTP bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.

Dari sudut pandang ekonomi makro, keberhasilan ini menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar—impor beras dapat ditekan dan devisa terselamatkan. Namun, ketahanan pangan tidak boleh berhenti di beras. KAMMI mendorong pemerintah untuk memperluas pola keberhasilan ini ke komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, hortikultura, dan perkebunan rakyat. "Petani jagung, petani hortikultura, petani kopi, petani kakao, peternak dan pelaku pertanian lainnya juga harus mendapatkan keberpihakan yang sama," tegas Aulia.

Analisis: Antara Prestasi dan Pekerjaan Rumah

Di balik euforia prestasi, ada tantangan besar yang harus dijawab. Pertama, lonjakan produksi didorong oleh subsidi pupuk yang membebani APBN—efisiensi dan tepat sasaran masih menjadi pekerjaan rumah. Kedua, keberlanjutan lingkungan: peningkatan produksi tidak boleh mengorbankan kesehatan tanah dan ketersediaan air. Aulia menyadari hal ini dengan menekankan perlunya efisiensi pupuk, perlindungan lahan produktif, dan adaptasi perubahan iklim. Ketiga, petani harus menjadi subjek, bukan objek—mekanisasi dan akses permodalan masih tertinggal.

Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana prestasi ini dipertahankan di tengah dinamika politik dan anggaran. KAMMI mengingatkan agar capaian tidak ditutupi narasi pesimistis yang mengabaikan data. "Evaluasi harus adil. Kalau ada kekurangan, kita kritik dan perbaiki. Kalau ada capaian, kita juga harus berani mengakui," pungkas Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah.

Bagi para pelaku bisnis dan pengamat ekonomi, sinyal dari sektor pertanian ini adalah indikator penting: stabilitas pangan menopang inflasi dan daya beli, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan moneter dan iklim investasi. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga soal logistik, harga, dan pendapatan petani—yang semuanya kini bergerak ke arah positif.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendapat skor tertinggi dalam indeks kinerja?
Indeks tersebut menggunakan pendekatan berbasis bukti dan multi-kriteria, bukan popularitas. Amran unggul karena data produksi padi yang melonjak 13,29%, penggandaan subsidi pupuk, serta kebijakan HPP gabah dan peningkatan Nilai Tukar Petani.

Bagaimana dampak kenaikan produksi padi terhadap perekonomian nasional?
Kenaikan produksi mengurangi ketergantungan impor beras, menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, dan menghemat devisa. Ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain, serta memperkuat daya beli petani yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

Apakah peningkatan produksi ini berkelanjutan tanpa merusak lingkungan?
Tantangan utamanya adalah menjaga kesehatan tanah dan efisiensi pupuk. Pemerintah dan KAMMI menekankan perlunya praktik pertanian berkelanjutan, mekanisasi, dan adaptasi iklim agar produksi saat ini tidak mengorbankan kemampuan produksi masa depan.