Ketika Pariwisata dan Diplomasi Bentrok: Thailand-Tel Aviv Berebut Soal Perilaku Wisatawan Israel

Bangkok, Thailand – Pemerintah Thailand secara diplomatis menekan Israel untuk memastikan warganya menghormati hukum dan adat istiadat setempat, menyusul serangkaian insiden yang melibatkan wisatawan Israel di sejumlah destinasi populer. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, telah menggelar pertemuan dengan Duta Besar Israel untuk Thailand, Alona Fisher Kamm, pada Selasa (8/9) untuk membahas keluhan masyarakat setempat terhadap perilaku yang dinilai mengganggu ketertiban, termasuk dugaan pelanggaran aturan kepemilikan asing dan gesekan sosial di Koh Phangan, Koh Samui, serta Phuket.

"Thailand adalah negara yang menyambut wisatawan, tetapi itu tidak berarti wisatawan, terlepas dari kewarganegaraannya, dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan," tegas Sihasak, seraya menambahkan bahwa seluruh pengunjung asing wajib menghormati tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Thailand. Pemerintah Thailand pun menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara setara terhadap semua warga negara asing, tanpa pandang bulu.

Lonjakan Wisatawan Israel di Tengah Pengawasan Ketat

Intervensi diplomatik ini terjadi di tengah peningkatan signifikan kunjungan wisatawan Israel ke Thailand. Dalam delapan bulan pertama 2026, lebih dari 277 ribu warga Israel tercatat datang, naik sekitar 7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sepanjang 2025, jumlah kunjungan bahkan melonjak hampir 46% menjadi 410.125 orang, suatu angka yang kontras dengan penurunan total kedatangan wisatawan asing secara keseluruhan yang turun lebih dari 7%. Sebagai respons, pemerintah Thailand mulai memberlakukan aturan lebih ketat, termasuk pemangkasan masa tinggal bebas visa menjadi 30 hari mulai 15 September dan kebijakan deportasi baru yang memungkinkan pengusiran bagi warga asing yang dianggap mengancam ketertiban umum.

Kasus Deportasi dan Eskalasi ke Ranah Politik

Kebijakan deportasi baru langsung diuji ketika Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memerintahkan deportasi terhadap dua warga negara asing dalam waktu kurang dari dua minggu. Salah satunya adalah warga Israel yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Koh Samui karena mengancam pemilik kebun binatang eksotis terkait spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina"—tindakan yang dinilai mengancam ketertiban umum dan moral. Beberapa hari kemudian, mitra Prancis dari pemilik kebun binatang tersebut juga dideportasi karena dianggap memicu kerusuhan dan perpecahan berbasis ras dan agama.

Kasus ini memicu gelombang nasionalisme. Aktivis senior Thailand, Sondhi Limthongkul, menyerukan pendukungnya untuk menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok pada 10 September melalui kampanye "Take Back Thailand", menuntut pengawasan lebih ketat terhadap investasi asing dan praktik kepemilikan nomine. Aksi serupa yang lebih kecil sudah berlangsung dua pekan sebelumnya, menekankan tuntutan agar wisatawan Israel menghormati hukum dan adat setempat.

Analisis: Pariwisata, Martabat, dan Diplomasi

Kasus ini menyoroti ketegangan klasik antara kepentingan ekonomi pariwisata dan kedaulatan nilai-nilai lokal. Bagi Thailand, sektor pariwisata adalah tulang punggung ekonomi, namun insiden berulang yang melibatkan wisatawan asing—terutama dari negara dengan latar belakang konflik geopolitik sensitif—berpotensi merusak citra dan harmoni sosial. Sihasak dengan tegas menyatakan, "Pariwisata penting bagi kami, tetapi ini bukan hanya tentang pendapatan, ini juga tentang martabat Thailand." Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma: dari sekadar penerima tamu menjadi penjaga norma yang tegas, bahkan jika harus berhadapan dengan mitra diplomatik strategis seperti Israel.

Di sisi lain, respons Duta Besar Kamm yang mengakui kekhawatiran dan berjanji meningkatkan edukasi bagi wisatawan Israel menunjukkan kesadaran bahwa periluan individu dapat berdampak pada hubungan bilateral. Namun, langkah Thailand yang diikuti dengan deportasi cepat dan ancaman demonstrasi nasionalis menandakan bahwa toleransi memiliki batas—dan bahwa kepatuhan hukum tidak lagi bersifat opsional bagi siapapun.

Insiden kecil, seperti yang diingatkan Sihasak, dapat bergema ke ranah internasional. Dalam konteks hubungan Thailand-Israel yang selama ini relatif harmonis, kasus ini menjadi pengingat bahwa pariwisata massa tidak hanya membawa devisa, tetapi juga tantangan sosial dan politik yang membutuhkan keseimbangan cermat antara keterbukaan dan kedaulatan.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa latar belakang utama ketegangan antara Thailand dan Israel dalam berita ini?
Ketegangan dipicu oleh sejumlah insiden perilaku wisatawan Israel yang dianggap tidak menghormati hukum dan adat Thailand, termasuk ancaman terhadap pemilik kebun binatang dan dugaan penggunaan pihak ketiga untuk menghindari aturan kepemilikan asing.

2. Mengapa Thailand memperketat aturan visa dan deportasi sekarang?
Lonjakan wisatawan Israel—dan asing pada umumnya—disertai dengan keluhan masyarakat mendorong pemerintah Thailand untuk menegaskan kedaulatan hukum. Pemangkasan masa tinggal dan aturan deportasi baru adalah instrumen untuk melindungi ketertiban dan martabat nasional.

3. Bagaimana dampak insiden ini terhadap hubungan diplomatik Thailand-Israel?
Meskipun kedua negara tetap menjalin hubungan diplomatik, insiden ini memaksa Israel untuk lebih serius mengedukasi warganya. Thailand menegaskan penegakan hukum tanpa diskriminasi, sehingga potensi gesekan akan bergantung pada kepatuhan wisatawan Israel di masa mendatang.