Harga Beras Melonjak di Tengah Surplus, Gubernur Jateng Perintahkan Intervensi Pasar

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memerintahkan jajarannya untuk menggencarkan operasi pasar dan gerakan pangan murah menyusul kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional pada pekan pertama September 2026. Instruksi itu disampaikan dalam audiensi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Pemimpin Bulog Jateng di Kantor Gubernur, Selasa (8/9), setelah pantauan di enam pasar menunjukkan rata-rata kenaikan harga mencapai 2,5 persen.

Padahal, data Pemprov Jateng mencatat surplus beras hingga Agustus 2026 mencapai 1,5 juta ton dari total stok 4,3 juta ton terhadap kebutuhan 2,8 juta ton. Ironi klasik antara kelimpahan pasokan dan lonjakan harga kembali terulang, memicu pertanyaan tentang efektivitas rantai distribusi dan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang justru diduga menjadi bumerang bagi konsumen.

Intervensi Pasar Digalakkan, Satgas Disiapkan

Luthfi meminta Dishanpan dan Bulog untuk memperbanyak gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, serta pembentukan satuan tugas pengawasan harga. "Stok kita masih ada. Antisipasi kenaikan dengan cara yang sudah pernah dilakukan, jangan sampai menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi," ujarnya. Operasi pasar pun segera diintensifkan di titik-titik rawan, seperti Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Salatiga, dan Pasar Jungke Karanganyar.

Kepala Dishanpan Jateng, Widi Hartanto, melaporkan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar. Namun, angka itu tampak belum cukup membendung gejolak harga. Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Gandi Prarista, menjamin stok aman – sekitar 300 ribu ton beras medium dan masih tersedia premium – meskipun ada tambahan penyaluran bantuan pangan 90 ribu ton untuk antisipasi El Nino hingga September.

Kenaikan Harga di Atas HET, Distributor Diduga Tahan Stok

Detail harga di lapangan mengkhawatirkan: beras medium non-SPHP dijual Rp14.000–Rp15.000 per kilogram, atau 0,74–11,11% di atas HET; beras premium menyentuh Rp15.000–Rp17.000 per kg (0,67–14,09% di atas HET). Hanya beras SPHP yang relatif stabil di kisaran Rp60.000–Rp62.000 per 5 kg. Lonjakan ini terjadi meskipun harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani hanya Rp7.300/kg dan gabah kering giling (GKG) Rp8.666/kg – angka yang seharusnya masih memberi ruang keuntungan bagi penggilingan.

Yang menarik, sumber internal di pasar mengindikasikan praktik penahanan harga beras oleh distributor, subdistributor, hingga pengecer. Mereka enggan melepas stok dengan harga HET karena terhimpit biaya beli GKG yang tinggi, sementara pemerintah mematok eceran maksimal. Akibatnya, konsumen menanggung beban kenaikan, sementara intervensi pasar dari Bulog dan Dishanpan terkesan reaktif, bukan preventif.

Surplus Tidak Otomatis Stabilitas, Ini Celah Kebijakan

Sebagai jurnalis investigasi, saya mencatat ada kesenjangan struktural: surplus beras 1,5 juta ton seharusnya menjadi amunisi kuat untuk menekan harga. Namun, mekanisme distribusi yang panjang dan ketergantungan pada peran agen swasta membuat Bulog belum menjadi penentu harga efektif. Luthfi memang cepat merespons, tapi tanpa terobosan regulasi – misalnya pemotongan rantai distribusi atau subsidi logistik – operasi pasar hanya akan menjadi plester sesaat.

Apalagi, tambahan bantuan pangan 90 ribu ton justru mengurangi stok Bulog yang seharusnya bisa digunakan untuk stabilisasi. Akhir tahun nanti, stok diperkirakan tersisa 200 ribu ton – angka yang masih ideal, tetapi jika pola penahanan stok berlanjut, kenaikan harga bisa berulang. Inilah saatnya pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi ulang formula HET dan memberikan insentif bagi distributor yang menjual sesuai aturan, bukan malah menghukum dengan selisih harga yang merugikan.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Mengapa harga beras naik meskipun stok melimpah di Jateng?
Kenaikan lebih disebabkan oleh perilaku distributor dan pengecer yang menahan stok karena harga gabah di penggilingan relatif tinggi, sehingga mereka enggan menjual di bawah HET. Ditambah biaya logistik dan spekulasi menjelang musim kemarau.

2. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga?
Gubernur menginstruksikan operasi pasar, gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, dan pembentukan satgas pengawasan. Bulog juga menambah penyaluran bantuan pangan untuk mengantisipasi El Nino.

3. Apakah intervensi pasar efektif dalam jangka panjang?
Intervensi bersifat jangka pendek. Tanpa reformasi rantai distribusi dan kebijakan HET yang lebih fleksibel, gejolak harga akan terus terjadi, meskipun surplus produksi tinggi.