Bos Buruh Desak Sistem Upah Nasional Sektoral: Cirebon vs Bekasi, Kesenjangan Makin Mengerikan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerima audiensi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi di Kantor Kemnaker, Rabu (9/9/2026), dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tengah digodok pemerintah bersama DPR. Dalam pertemuan itu, KSPN melontarkan gagasan radikal: penerapan upah minimum sektoral nasional, yang menyamakan standar upah untuk sektor industri yang sama di seluruh Indonesia.

Usulan ini muncul dari kegelisahan atas kesenjangan upah antardaerah yang kian melebar. Ristadi mencontohkan, upah minimum di Cirebon yang sekitar Rp2,8 juta, sementara Kota Bekasi nyaris Rp5,9 juta—selisih lebih dari dua kali lipat. Dengan kenaikan persentase yang sama, jurang nominal justru semakin dalam, bukan mengecil. "Ini tidak adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha," tegas Ristadi.

Skema Transisi: Kenaikan Diferensial untuk Pemerataan

KSPN menyadari bahwa penerapan upah sektoral nasional tidak bisa instan. Mereka mengusulkan masa transisi dengan formula kenaikan yang berbeda: daerah berupah tinggi seperti Bekasi hanya mendapat kenaikan sekitar 5%, sedangkan daerah berupah rendah seperti Cirebon harus mendapat kenaikan minimal dua kali lipat (10%). Tujuannya, agar kesenjangan nominal perlahan menyusut, hingga akhirnya upah minimum antarwilayah relatif berdekatan—baru kemudian upah sektoral nasional dapat berlaku penuh untuk sektor otomotif, pertambangan, tekstil, dan lain-lain.

"Setelah upah minimumnya mendekat, baru bisa diberlakukan upah minimum sektoral. Otomotif sama se-Indonesia, pertambangan sama se-Indonesia," ujar Ristadi. Namun, ia belum menentukan berapa tahun transisi yang dibutuhkan, karena masih melakukan simulasi.

Pemerataan Investasi: Kunci Keberhasilan

Ristadi menambahkan, kebijakan upah harus diiringi dengan pemerataan investasi. Pemerintah dinilai perlu membatasi penambahan industri di kawasan yang sudah padat, seperti Karawang dan Bekasi, dan mengalihkannya ke Jawa Tengah, Jawa Barat bagian timur, atau selatan. Langkah ini penting agar perusahaan tidak semata-mata memilih lokasi investasi berdasarkan upah minimum murah.

Dari sudut pandang ekonomi makro, usulan KSPN ini menarik sekaligus kontroversial. Di satu sisi, upah sektoral nasional bisa mengurangi disparitas dan meningkatkan daya beli pekerja di daerah tertinggal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengganggu daya saing industri di daerah yang selama ini menjadi basis produksi, karena biaya tenaga kerja akan melonjak signifikan. Pemerintah dan pelaku usaha tentu akan mengkalkulasi dampaknya terhadap inflasi, investasi, dan iklim usaha secara nasional.

Menteri Yassierli menyatakan pemerintah masih terbuka pada masukan dari serikat pekerja dan pengusaha. Pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan DPR akan dimulai pekan depan, dengan target rampung pada Oktober 2026. Namun, ia belum bisa memastikan apakah aturan baru ini akan langsung mengubah sistem pengupahan tahun depan. "Dinamikanya masih panjang," ujarnya, sembari berharap regulasi yang lahir mampu menjaga kepentingan pekerja sekaligus dunia usaha.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu upah minimum sektoral nasional?
Upah minimum sektoral nasional adalah standar upah minimum yang berlaku sama untuk setiap sektor industri di seluruh Indonesia, tanpa membedakan lokasi perusahaan. Misalnya, pekerja otomotif di Bekasi dan Cirebon akan menerima upah yang sama.

Mengapa KSPN mengusulkan masa transisi?
Karena kesenjangan upah antardaerah saat ini sangat besar. Jika upah sektoral nasional diterapkan langsung, perusahaan di daerah berupah rendah akan menghadapi lonjakan biaya yang ekstrem, sehingga perlu penyesuaian bertahap dengan kenaikan diferensial.

Bagaimana dampaknya terhadap investasi dan industri?
Jika disertai pemerataan investasi, kebijakan ini bisa mendorong penyebaran industri ke wilayah baru. Namun, biaya tenaga kerja yang seragam nasional berpotensi mengurangi daya saing kawasan industri utama, sehingga pemerintah perlu mengatur insentif dan infrastruktur pendukung secara matang.