Mendagri Desak Pemda NTT Segera Cairkan Bantuan: Realisasi Baru 43 Persen, Warga Terlantar di Tenda

Jakarta, BeritaHariIni – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat penyaluran bantuan bencana, menyusul realisasi anggaran yang masih rendah—hanya 25 hingga 43 persen—di tengah ribuan warga yang masih bertahan di tenda darurat dan pengungsian pasca gempa dan erupsi Gunung Lewotobi.

Arahan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi yang digelar secara virtual dari Kantor Kemendagri, Selasa (8/9), dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta bupati dari delapan kabupaten di Pulau Flores—tujuh di antaranya terdampak gempa, satu kabupaten terkena erupsi Lewotobi.

"Saya apresiasi Gubernur karena dapat anggaran BTT Rp40 miliar dari Presiden, tapi realisasi baru 43 persen, ada juga 27 persen, 25 persen. Ini harus segera dieksekusi," ujar Tito kepada awak media usai rakor. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga—makanan, pakaian, serta perlengkapan khusus ibu dan anak—tidak boleh terabaikan, dan Presiden telah memerintahkan agar dana digunakan secepat mungkin.

Namun, pertanyaan kritis yang mengemuka: mengapa realisasi bantuan masih tersendat di angka 25-43 persen, padahal warga sudah berminggu-minggu di pengungsian? Apakah birokrasi di tingkat kabupaten/kota masih berbelit, atau ada kendala koordinasi yang tak terungkap? Sebagai jurnalis yang telah meliput berbagai bencana di Indonesia, saya melihat pola lama: instruksi pusat cepat turun, tetapi eksekusi di lapangan sering tertahan oleh prosedur administrasi dan lemahnya pendataan. Tito memang meminta verifikasi berlapis untuk akurasi, tapi jangan sampai verifikasi menjadi alasan kelambanan yang merugikan korban.

Data Akurat Kunci Bantuan Tepat Sasaran

Dalam rakor, pembahasan juga menyentuh penanganan hunian. Tito meminta pemda segera mendata kerusakan rumah sembari menunggu kondisi stabil. Validasi berlapis diperlukan untuk menghindari kesalahan klasifikasi—rumah rusak ringan mendapat Rp15 juta, sedang Rp30 juta, berat Rp70 juta, dan jika lahan tak layak, pemerintah menyiapkan relokasi melalui Kementerian PKP. "Bisa bangun sendiri di tanahnya," kata Tito, menegaskan skema in situ.

Pendataan yang akurat memang krusial, tapi proses validasi yang panjang kerap menjadi batu sandungan. Saya mengingat kasus bencana sebelumnya, di mana data kerusakan yang berubah-ubah menyebabkan bantuan molor dan sasaran meleset. Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat agar verifikasi cepat namun tetap valid—tanpa mengorbankan kecepatan penyaluran.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Lelang yang Dikebut

Untuk pembangunan hunian tetap, pemerintah berencana berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP, bahkan Tito menyebut akan bertemu Senin depan untuk mempercepat lelang. "Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini," tandasnya. Skema pembangunan dibagi: BNPB untuk hunian in situ, Kementerian PKP untuk relokasi. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi transparansi lelang dan pengawasan ketat harus dijaga agar anggaran tidak bocor di tengah darurat.

Kita semua berharap, percepatan ini bukan sekadar janji. Warga NTT yang terbaring di tenda dengan anak-anak yang menangis kelaparan tidak bisa menunggu prosedur berbulan-bulan. Semestinya, pemda dan pemerintah pusat bergerak selaras—memotong birokrasi yang tak penting, mengutamakan logistik dan hunian layak, serta memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Baca juga: bantuan bencana NTT, gempa Flores, erupsi Lewotobi, dan Mendagri Tito Karnavian untuk liputan lebih mendalam.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Berapa besar anggaran BTT yang diberikan Presiden untuk NTT?
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disalurkan mencapai Rp40 miliar, dengan realisasi per Selasa (8/9) masih berkisar 25-43 persen di berbagai kabupaten.

2. Apa kriteria bantuan rumah rusak yang diberikan pemerintah?
Rumah rusak ringan mendapat Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp70 juta. Jika lahan tidak aman, pemerintah akan menyiapkan hunian relokasi melalui Kementerian PKP.

3. Mengapa realisasi bantuan masih rendah meski instruksi presiden sudah turun?
Kendala utama adalah proses validasi data kerusakan yang harus berlapis untuk memastikan akurasi, serta koordinasi antarinstansi di tingkat daerah yang belum optimal. Pemerintah berjanji mempercepat lelang dan verifikasi agar bantuan segera sampai ke korban.