Lonjakan 267% Penjualan Pertamax Green 95, Pertamina Kebut Ekspansi ke Luar Jawa

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga mencatat lonjakan penjualan Pertamax Green 95 sebesar 267% sejak Januari 2025 hingga Agustus 2026, dengan rata-rata harian melonjak hingga 446%. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan data ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Selasa (8/9), seraya menegaskan bahwa produk beroktan 95 dengan campuran 5% bioetanol (E5) ini semakin mendapat tempat di hati konsumen, meski distribusinya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat bahwa transisi energi berbasis nabati mulai diterima pasar, namun juga menyimpan tantangan pasokan dan infrastruktur yang harus segera diatasi jika ingin menjangkau konsumen di luar Jawa.

Pertumbuhan Penjualan dan Target Ekspansi

Mars Ega merinci, penjualan rata-rata harian Pertamax Green 95 kini mencapai 132 kiloliter (kl) per hari, naik drastis dari hanya 17 kl per hari pada awal Januari 2025. Kenaikan ini sejalan dengan penambahan titik penjualan yang saat ini berjumlah 190 SPBU, dengan rincian: 28 di Banten, 40 di DKI Jakarta, 53 di Jawa Barat, 16 di Jawa Tengah, 6 di DIY, dan 47 di Jawa Timur. Meski demikian, ia menekankan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, terutama dari sisi sourcing bioetanol, untuk memperluas jaringan ke luar Jawa. Strategi ini penting mengingat produk ini merupakan BBM non-subsidi yang mengikuti harga pasar, sehingga daya saingnya sangat bergantung pada ketersediaan dan efisiensi distribusi.

Analisis Ekonomi: Antara Peluang dan Tantangan

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat lonjakan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan pergeseran perilaku konsumen yang mulai sadar akan kualitas dan dampak lingkungan, namun tetap dibayangi oleh isu ketahanan pasokan. Dengan harga yang mengikuti mekanisme pasar, Pertamax Green 95 menawarkan alternatif bagi konsumen yang menginginkan RON 95 tanpa subsidi, sekaligus mendukung program pencampuran bioetanol yang dicanangkan pemerintah. Namun, konsentrasi penjualan di Jawa menunjukkan bahwa kesiapan logistik dan ketersediaan bioetanol masih menjadi pekerjaan rumah besar. Jika ekspansi ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tidak segera direalisasikan, maka dampak positif terhadap neraca perdagangan dan pengurangan emisi hanya akan dirasakan di satu pulau. Saya menilai, langkah Pertamina untuk menggenjot kerja sama dengan penyedia bioetanol lokal adalah kunci, dan perlu didukung dengan insentif fiskal agar harga tetap kompetitif di tengah fluktuasi minyak dunia.

Prospek dan Dampak bagi Industri Hilir

Direktur utama juga menyebutkan bahwa peningkatan penjualan sejalan dengan penerimaan konsumen yang terus menguat. Ini kabar baik bagi industri hilir, karena permintaan yang tinggi akan mendorong investasi di sektor produksi bioetanol, yang selama ini masih bergantung pada bahan baku tebu dan singkong. Namun, perlu diingat bahwa lonjakan 267% dalam periode 20 bulan harus diuji ketahanannya, mengingat faktor musiman dan perubahan harga minyak mentah. Apabila harga minyak global turun drastis, produk non-subsidi seperti ini bisa kehilangan daya saing terhadap BBM biasa. Oleh karena itu, Pertamina perlu terus mengedukasi konsumen soal nilai tambah ramah lingkungan, sembari memastikan rantai pasok bioetanol yang stabil. Rapat dengan Komisi XII DPR juga mengisyaratkan adanya perhatian legislatif terhadap keberlanjutan program ini, yang tentu saja membutuhkan regulasi yang mendukung dari hulu hingga hilir.

FAQ Terkait Berita Ini

• Apa itu Pertamax Green 95? Pertamax Green 95 adalah BBM dengan RON 95 yang dicampur 5% bioetanol (E5), dipasarkan oleh Pertamina sebagai produk non-subsidi yang mengikuti harga pasar.
• Mengapa penjualannya melonjak 267%? Lonjakan ini didorong oleh penerimaan konsumen terhadap kualitas RON 95, perluasan jaringan SPBU di Jawa, serta kesadaran lingkungan, meskipun distribusi masih terbatas.
• Apakah Pertamax Green 95 akan dijual di luar Jawa? Pertamina berkomitmen untuk memperluas ke luar Jawa, dengan koordinasi bersama Kementerian ESDM terkait ketersediaan bioetanol dan infrastruktur penunjang.