Dunia Resmi Tinggalkan Peta 'Kolonial' Mercator, AS Menolak dan Sebut 'Berlebihan'

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada sesi pekan ini, secara resmi mengadopsi resolusi bersejarah yang menghentikan penggunaan proyeksi peta Mercator abad ke-16 dan menggantinya dengan desain Equal Earth 2018 yang lebih akurat. Langkah ini, yang diprakarsai oleh Togo atas nama Uni Afrika, bertujuan untuk memperbaiki distorsi kartografi yang selama berabad-abad telah mengecilkan ukuran benua Afrika dan wilayah khatulistiwa lainnya dalam imajinasi global.

Dalam pemungutan suara, 164 negara menyatakan dukungan, 6 abstain, dan hanya Amerika Serikat yang memberikan suara penolakan. Perwakilan AS beralasan bahwa resolusi tersebut "berlebihan", namun para pengamat menilai sikap ini mencerminkan keengganan untuk mengubah narasi geopolitik yang selama ini diuntungkan oleh representasi visual yang tidak proporsional.

Dampak Kognitif dan Geopolitik Proyeksi Mercator

Proyeksi Mercator, yang diciptakan oleh kartografer Flemish Gerardus Mercator pada 1569, memang unggul untuk navigasi laut karena mempertahankan sudut dan arah. Namun, kelemahan utamanya adalah distorsi luas yang ekstrem: wilayah dekat khatulistiwa tampak jauh lebih kecil, sementara area lintang tinggi—seperti Eropa dan Amerika Utara—terlihat jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Akibatnya, Afrika yang luasnya 14 kali lipat Greenland sering digambarkan seukuran pulau es itu. Bahkan, petisi Change.org #CorrectTheMap menyebutkan bahwa Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian besar Eropa dapat dimuat ke dalam Afrika dengan sisa ruang.

Para sejarawan dan ahli geografi menilai bahwa distorsi ini bukanlah sekadar kesalahan teknis, melainkan memiliki akar pada pandangan dunia kolonial. Istilah "kolonialisme kartografi" muncul untuk menggambarkan bagaimana peta Mercator secara halus membentuk dinamika kekuatan internasional, meminimalkan kehadiran fisik negara-negara Selatan dan memperbesar visual negara-negara Utara. Hal ini dipercaya turut memperkuat bias sistemik dalam perdagangan, prioritas bantuan pembangunan, dan kurikulum pendidikan global.

Alternatif yang Lebih Adil dan Dukungan Afrika

Proyeksi Equal Earth yang kini diadopsi, dirancang pada 2018 oleh para kartografer asal Australia dan Swiss, menawarkan keseimbangan antara bentuk dan luas wilayah, sehingga representasi benua-benua lebih proporsional. Meski tidak sempurna, proyeksi ini dinilai jauh lebih adil dan telah mendapat dukungan luas dari komunitas ilmiah.

Uni Afrika, yang mengusung resolusi ini sejak Agustus 2025, menegaskan bahwa pembaruan peta dunia adalah langkah simbolis namun penting untuk mengoreksi narasi visual yang sudah usang. Kritikus ternama proyeksi Mercator, sejarawan Jerman Arno Peters, telah meluncurkan peta alternatif pada 1973 (proyeksi Gall-Peters), namun baru kini upaya kolektif berhasil membawa perubahan di tingkat PBB.

Meskipun AS menolak, resolusi ini tidak bersifat mengikat secara hukum, namun secara moral dan diplomatik menjadi tonggak baru dalam upaya mendekolonisasi pengetahuan dan persepsi global. Para analis menilai bahwa keputusan AS justru memperkuat citra mereka sebagai negara yang enggan melepaskan keistimewaan visual yang selama ini menguntungkan posisi tawar mereka di panggung dunia.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu proyeksi Mercator dan mengapa dianggap bermasalah?
Proyeksi Mercator adalah metode pemetaan yang dikembangkan pada 1569 untuk navigasi, tetapi mendistorsi ukuran wilayah: daerah dekat khatulistiwa (seperti Afrika) tampak lebih kecil, sedangkan daerah kutub tampak lebih besar, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru tentang bobot geografis dan geopolitik.

Apakah peta baru Equal Earth benar-benar akurat?
Equal Earth adalah proyeksi kompromi yang menjaga keseimbangan antara bentuk dan luas, sehingga representasi benua lebih proporsional. Meski tidak ada proyeksi peta datar yang sempurna tanpa distorsi, Equal Earth dinilai lebih adil dan ilmiah dibandingkan Mercator.

Mengapa hanya Amerika Serikat yang menolak resolusi ini?
AS beralasan resolusi tersebut "berlebihan", namun banyak pengamat menilai penolakan itu sebagai upaya mempertahankan keuntungan simbolis dan kognitif yang selama ini dinikmati oleh negara-negara belahan utara dalam peta Mercator.