Bobby Nasution Nekat Lanjutkan MBG Sumut di Tengah Korban Keracunan: 'Perbaikan, Bukan Henti'

Medan — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya tetap berjalan meski puluhan pelajar dilaporkan mengalami keracunan, bahkan satu siswi dikabarkan mengalami gangguan ingatan dan kesulitan berbicara pascakonsumsi menu MBG. Pernyataan itu disampaikan Bobby di Medan, Selasa (8/9), seraya menyebut evaluasi dan perbaikan sebagai kunci, bukan penghentian program yang dinilai masih sangat dibutuhkan daerah.

"Perbaikan, perbaikan itu kata kuncinya. Yang kita dukung perbaikan MBG-nya, perbaikan penyalurannya, perbaikan mekanismenya," ujar Bobby di hadapan awak media. Ia mengakui munculnya kasus keracunan di sejumlah kabupaten, termasuk di Kabupaten Karo, menjadi catatan penting, namun ia bersikukuh bahwa kebutuhan gizi anak sekolah di Sumut tidak bisa ditawar. "Karena di sebagian daerah, tentu masih ada yang membutuhkan MBG, tapi penyaluran dan menunya harus baik, tanpa ada korban jiwa lagi," tegasnya.

Kilas Balik Kasus Keracunan dan Dampak Serius pada Siswi

Kasus dugaan keracunan MBG pertama kali mencuat setelah puluhan siswa di SMK Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, mengeluh mual, muntah, dan pusing usai menyantap makanan bergizi yang disediakan pemerintah. Salah satu korban paling menyita perhatian adalah Febiona Purba (16), siswi kelas XI, yang menurut keluarga kini mengalami gangguan ingatan yang semakin parah dan kesulitan berbicara. Kondisi ini memicu keprihatinan publik dan kritik terhadap tata kelola distribusi serta standar keamanan pangan program MBG yang digulirkan secara nasional.

Sebagai pimpinan redaksi dan jurnalis investigasi, saya menilai pernyataan Bobby Nasution memang terdengar optimistis, tetapi mengabaikan urgensi investigasi mendalam atas rantai pasok dan dapur umum yang menjadi sumber makanan. Program sebesar MBG, yang menyasar jutaan anak, tidak boleh hanya mengandalkan semangat perbaikan tanpa mekanisme pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi penyedia yang lalai. Kegigihan pemerintah daerah mempertahankan program patut dihormati, namun keselamatan anak harus berada di atas segalanya—bukan sekadar angka keberlanjutan proyek.

Di sisi lain, masyarakat dan orang tua murid di Sumut mulai mempertanyakan transparansi hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi biang keracunan. Dinas Kesehatan setempat belum merilis laporan lengkap, sementara keluarga korban mendesak pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan rehabilitasi Febiona. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan pangan sekolah masih menjadi titik lemah program yang seharusnya menjadi contoh keberhasilan intervensi gizi.

Evaluasi atau Justru Pemaksaan Kebijakan?

Bobby menekankan kata "perbaikan" sebanyak tiga kali dalam konferensi pers, namun tidak merinci langkah konkret yang akan diambil, misalnya pergantian pemasok, pengetatan standar gizi, atau pembentukan tim pemantau independen. Sikap ini kontras dengan tuntutan sebagian kalangan pendidik dan pegiat hak anak yang mendesak moratorium sementara MBG di Sumut hingga sistem pengawasan benar-benar siap. Dalam konteks ini, pernyataan gubernur seolah lebih bernada politis—menjaga citra program unggulan—ketimbang respons kebijakan berbasis data.

Padahal, berdasarkan pengalaman liputan saya di berbagai daerah, kegagalan awal program pangan massal seringkali berulang jika evaluasi hanya bersifat administratif. Saya menilai perlu ada audit menyeluruh oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan keterlibatan ahli gizi independen untuk memastikan setiap kotak MBG yang sampai ke tangan siswa memenuhi standar kesehatan. Tanpa itu, risiko korban baru bukan sekadar spekulasi, melainkan keniscayaan.

Sumatera Utara bukan satu-satunya wilayah yang melaporkan insiden serupa; kasus keracunan MBG juga terjadi di Jawa dan Sulawesi. Hal ini menandakan masalah bersifat sistemik, bukan lokal. Oleh karena itu, langkah Bobby yang memilih melanjutkan program patut diapresiasi dalam hal komitmen, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan darurat yang nyata, termasuk pembentukan posko pengaduan cepat dan jaminan asuransi kesehatan bagi korban.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah program MBG di Sumut akan dihentikan sementara?
Gubernur Bobby Nasution menegaskan program tetap berjalan dan tidak ada rencana penghentian, meskipun ada kasus keracunan. Fokusnya adalah perbaikan mekanisme, bukan penghentian.

Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencegah keracunan ulang?
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum merinci langkah teknis. Bobby hanya menyebut akan memperbaiki penyaluran dan menu, tanpa menyebutkan skema pengawasan baru atau sanksi bagi penyedia.

Bagaimana kondisi terkini korban keracunan di Kabupaten Karo?
Salah satu korban, Febiona Purba (16), dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kesulitan berbicara yang semakin parah. Keluarga meminta pemerintah bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan dan rehabilitasi.