Pramono Anung: Pers Jangan Jadi Corong, Tapi Mitra Kritis di Tengah 754 Karya Jurnalistik AJMHT 2026

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas mengingatkan insan pers agar tidak sekadar menjadi corong pemerintah, melainkan mitra kritis yang mengawal pembangunan ibu kota. Pernyataan itu disampaikannya di tengah euforia Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (AJMHT) ke-52, yang tahun ini mencatat partisipasi 754 karya jurnalistik dari berbagai media. Penghargaan diserahkan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (7/9), dan dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Jaya serta para pemenang.

Pramono tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi menyelipkan kritik halus terhadap kecenderungan media yang kerap melebih-lebihkan atau justru mereduksi fakta. Menurutnya, idealisme jurnalisme adalah menyampaikan keadaan apa adanya. "Menurut saya apa adanya. Enggak perlu yang terlalu dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, bahkan saya kecenderungannya untuk dikurang-kurangi karena memang saya tidak mau terlalu overexpose yang kenyataannya tidak seperti itu," ujarnya di hadapan para wartawan dan juri. Kalimat ini menarik karena menyiratkan bahwa pemerintah kerap merasa dirugikan oleh pemberitaan yang sensasional, namun di sisi lain, ia juga menginginkan agar pers tidak menjadi alat propaganda yang membungkus realitas dengan manis.

Fungsi Kontrol dan Evaluasi Kebijakan

Lebih jauh, Pramono menegaskan bahwa karya jurnalistik yang berbasis data dan kode etik sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah melihat persoalan Jakarta secara objektif. Ia menyebut pemberitaan yang akurat dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Di sinilah peran strategis pers sebagai lembaga kontrol sosial menjadi krusial, terutama menjelang target besar menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota global terbaik dunia pada 2045. Namun, seberapa besar ruang kritik yang sesungguhnya diberikan? Pertanyaan ini masih menggantung, mengingat dalam praktiknya, hubungan pemerintah dan pers kerap berjalan di atas tali tipis antara kemitraan dan tekanan.

Pemprov DKI, kata Pramono, membutuhkan kolaborasi dengan insan pers untuk mengomunikasikan agenda strategis seperti transportasi publik, Transit-Oriented Development (TOD), penataan ruang, hingga pengelolaan sampah. "Peran media penting agar masyarakat mengetahui arah kebijakan, progres, sekaligus manfaatnya secara nyata," tegasnya. Namun, pernyataan ini juga patut diuji: apakah media hanya berperan sebagai saluran sosialisasi, atau justru menjadi pilar yang mempertanyakan ketimpangan dan ketidakberpihakan kebijakan?

Memori Kolektif dan Tantangan 500 Tahun Jakarta

Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengapresiasi kategori khusus "Menyongsong 5 Abad Jakarta" yang diusung AJMHT tahun ini. Ia menilai karya jurnalistik tidak hanya mendokumentasikan peristiwa kini, tetapi juga menjadi memori kolektif bagi generasi mendatang. Namun, catatan kritis perlu dilontarkan: sejauh mana pemberitaan selama ini mampu menggali narasi sejarah yang inklusif, tidak hanya dari kacamata penguasa, tetapi juga dari suara warga pinggiran yang sering terpinggirkan dalam arus pembangunan?

Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan AJMHT 2027 dengan tema serupa, dan berencana menambah kategori untuk karya jurnalistik di media sosial. Langkah ini menarik, mengingat lanskap informasi kini bergeser ke platform digital yang lebih cair. Namun, tantangan verifikasi fakta dan hoaks di media sosial menjadi ujian besar bagi profesionalisme wartawan.

Dengan jumlah peserta yang terus meningkat, AJMHT membuktikan gairah jurnalisme di ibu kota masih tinggi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana karya-karya tersebut tidak hanya merayakan prestasi, tetapi juga mendorong perubahan nyata dan menjadi cermin bagi pemerintah untuk bertindak lebih adil dan transparan. Seperti disampaikan Pramono, "Pemprov DKI membutuhkan pers yang independen, kritis, akurat, dan konstruktif." Harapan ini ideal, namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan politik dan kebebasan pers. Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa ajang seperti AJMHT harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen etik, bukan sekadar ajang seremonial belaka.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (AJMHT)?
AJMHT adalah ajang penghargaan tahunan bagi karya jurnalistik yang digelar oleh PWI Jaya untuk mengapresiasi liputan seputar dinamika Jakarta, serta mendorong profesionalisme wartawan.

Mengapa Gubernur Pramono Anung menekankan pers sebagai mitra kritis?
Pramono ingin agar pemberitaan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat kontrol dan evaluasi bagi pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan transparan.

Bagaimana peran media sosial dalam AJMHT ke depan?
PWI Jaya berencana menambah kategori khusus untuk karya jurnalistik yang dipublikasikan melalui media sosial, menyesuaikan perkembangan platform digital dan tantangan verifikasi berita di era informasi cepat.