Pelni Ungkap Indonesia Butuh 1.000 Kapal untuk Konektivitas Laut demi Genjot Ekspor, Bagaimana Strateginya?

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyatakan Indonesia masih kekurangan hampir 1.000 unit kapal guna memperkuat konektivitas antarpulau dan mendistribusikan logistik nasional secara efisien. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni, Hana Suhardi, mengungkapkan hal itu dalam ajang Indonesia Economic Forum: The Future of Indonesia's Exports, Senin (7/9). Menurutnya, tambahan armada sangat krusial untuk membangun jadwal pelayaran yang teratur dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus mengatasi ketimpangan muatan antara wilayah barat dan timur yang selama ini menghambat arus komoditas ekspor.

Kebutuhan 1.000 kapal bukanlah angka tanpa dasar. Hana menjelaskan bahwa dengan geografi kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, transportasi laut menjadi tulang punggung (backbone) distribusi barang. Namun, persoalan klasik tetap menghantui: ketidakseimbangan kargo. Komoditas unggulan dari sentra produksi di Indonesia Timur dan Tengah—seperti nikel, kopra, dan hasil perikanan—sering kali tidak terangkut optimal ke pelabuhan barat untuk diekspor. “Banyak kargo dari daerah sentra komoditas tidak bisa terangkut ke barat karena transportasi tidak mulus,” keluh Hana di hadapan para pelaku industri dan pembuat kebijakan.

Strategi Hub and Spoke: Solusi atau Sekadar Wacana?

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Pelni mendorong pola hub-and-spoke—memusatkan kargo di pelabuhan utama (hub) sebelum didistribusikan ke pelabuhan cabang (spoke) atau langsung ke pasar global. Hana menegaskan, pelabuhan hub harus memiliki kecukupan muatan agar operasional kapal tetap ekonomis. Tujuh pelabuhan yang ditunjuk sebagai Indonesian Gateway adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong, Kuala Tanjung, dan Kijing. Pemilihan lokasi ini strategis: mencakup koridor barat, tengah, dan timur, sehingga diharapkan mampu menjembatani disparitas regional.

Namun, analisis saya sebagai pengamat ekonomi makro mencatat, pembangunan hub ekspor bukan sekadar urusan infrastruktur fisik. Tanpa dukungan kebijakan tarif yang kompetitif, perizinan terintegrasi, dan insentif bagi operator swasta, skema ini berisiko mandek. Pelni sendiri mengakui bahwa kepastian jadwal pelayaran menjadi kunci utama—pelaku usaha perlu tahu kapan kapal berangkat dan tiba, agar rantai pasok tidak terputus. “Kepastian jadwal membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia,” ujar Hana.

Kesenjangan Kargo dan Urgensi Investasi Armada

Data tol laut menunjukkan bahwa volume muatan dari timur ke barat masih jauh di bawah kapasitas yang tersedia, sementara jalur sebaliknya justru padat. Akibatnya, banyak kapal pulang kosong (ballast), yang secara ekonomi tidak efisien. Pelni menilai, dengan 1.000 kapal tambahan—yang sebagian besar mungkin berupa kapal pengumpul ukuran sedang—pola pelayaran dapat diatur lebih merata. Namun, pertanyaan besarnya: dari mana anggaran pengadaan kapal? Apakah APBN mampu menanggung, atau perlu skema kerja sama dengan BUMN dan swasta?

Dari sisi bisnis, tambahan armada bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas—kapal modern dengan sistem pendingin untuk komoditas perikanan, serta kapal kontainer yang efisien. Pelni dan pemangku kepentingan perlu mengkaji ulang model bisnis pelayaran nasional agar tidak terjebak dalam perang tarif yang merugikan. Saya melihat, peluang besar terbuka bagi perusahaan pelayaran swasta untuk bermitra dalam program hub ekspor, asalkan regulasi mendukung dan kepastian kargo terjamin.

Hana menambahkan, penguatan konektivitas antarpulau harus sejalan dengan peningkatan nilai tambah produk. Ekspor komoditas mentah memang masih mendominasi, tapi ke depan, sistem logistik yang andal akan memungkinkan pengiriman produk olahan secara cepat ke pasar global—sebuah lompatan yang sangat dinanti oleh para eksportir.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Berapa jumlah kapal yang dibutuhkan Pelni untuk memperkuat konektivitas laut?
Pelni menyebut Indonesia masih kekurangan hampir 1.000 kapal, terutama untuk memastikan jadwal pelayaran teratur dan mengatasi ketimpangan muatan antarwilayah.

2. Apa saja pelabuhan yang ditetapkan sebagai hub ekspor?
Tujuh pelabuhan yang menjadi Indonesian Gateway adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong, Kuala Tanjung, dan Kijing.

3. Bagaimana strategi hub-and-spoke membantu ekspor?
Dengan mengonsolidasikan kargo dari berbagai daerah ke pelabuhan hub, muatan menjadi cukup untuk operasional kapal yang ekonomis, lalu diteruskan ke pasar internasional secara efisien.