Napas Lega atau Siasat Sementara? Di Balik Keputusan Polri Hentikan Kasus Kriminalisasi Konflik Agraria

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya mengambil langkah tidak biasa dengan memberlakukan moratorium terhadap seluruh penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural di Indonesia. Keputusan krusial ini diumumkan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Syahardiantono, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Senayan, Senin (7/9). Langkah ini diambil menyusul desakan publik dan hasil audiensi dengan Komisi III DPR pada akhir Agustus lalu, di tengah bergulirnya revisi Undang-Undang Reformasi Agraria.

Kebijakan penangguhan sementara ini menjadi angin segar bagi ribuan masyarakat adat dan petani yang selama ini kerap menjadi korban kriminalisasi petani saat mempertahankan ruang hidup mereka. Komjen Syahardiantono menegaskan bahwa Polri kini berkomitmen mengedepankan asas hukum pidana prejudisial, mengingat sengketa lahan pada dasarnya didominasi oleh aspek hukum perdata, bukan pidana.

Menguji Komitmen Keadilan Restoratif Polri

Selama ini, aparat kepolisian kerap dituding menjadi alat pemukul bagi korporasi besar untuk menyingkirkan masyarakat lokal. Dengan adanya moratorium ini, Bareskrim berjanji akan menggeser paradigma penegakan hukum dari yang bersifat punitif (menghukum) menuju pendekatan keadilan restoratif.

"Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi. Instrumen hukum pidana tidak boleh mencederai esensi perjuangan hak masyarakat atas tanah mereka," ujar Syahardiantono di hadapan para anggota dewan.

Catatan Kritis: Jangan Sekadar Menjadi 'Gimmick' Politik

Sebagai jurnalis yang mengawal isu agraria selama puluhan tahun, saya melihat kebijakan ini patut diapresiasi, namun wajib dikawal dengan skeptisisme yang sehat. Moratorium ini tidak boleh hanya menjadi kosmetik politik untuk meredam ketegangan sosial sementara waktu selagi DPR menggodok regulasi baru. Tantangan terbesar ada pada implementasi di tingkat kepolisian daerah (Polda) hingga kepolisian sektor (Polsek), di mana relasi kuasa antara pengusaha kakap dan aparat lokal sering kali terlalu intim untuk diabaikan.

Polri juga menyatakan dukungannya terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2024. Namun, birokrasi pengakuan masyarakat adat yang berbelit-belit sering kali menjadi celah bagi korporasi untuk menyerobot lahan terlebih dahulu sebelum hak adat tersebut diakui secara administratif oleh negara.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa tujuan utama moratorium kasus agraria oleh Polri?
Untuk menghentikan sementara kriminalisasi terhadap masyarakat dalam konflik lahan struktural selama proses revisi UU Reformasi Agraria berlangsung di DPR.

Bagaimana nasib kasus sengketa tanah yang sedang berjalan?
Kasus-kasus pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural akan ditangguhkan, dan Polri didorong untuk mengutamakan mediasi serta keadilan restoratif.

Apakah moratorium ini berlaku selamanya?
Tidak, kebijakan ini bersifat sementara (moratorium) selama proses penyesuaian regulasi baru di DPR RI dan evaluasi penanganan sengketa agraria.