Prabowo Klaim Respons Bencana Makin Cepat, Tapi Catatan Evaluasi Masih Menggunung

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa respons pemerintah terhadap serangkaian bencana alam akhir-akhir ini berlangsung lebih cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Senin (7/9), guna mengevaluasi penanganan banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta aktivitas gunung api di sejumlah wilayah.

Dalam sambutannya, Prabowo menilai keberhasilan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—termasuk penanganan karhutla—telah mengandalkan kekuatan nasional tanpa bantuan asing. Namun, di balik optimisme itu, Presiden juga mengakui masih adanya keterlambatan di beberapa daerah dan meminta agar seluruh kendala dicatat sebagai bahan evaluasi. "Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," ujarnya.

Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan kritis: sejauh mana peningkatan kecepatan respons benar-benar terukur, atau sekadar persepsi di tengah tingginya intensitas bencana? Sebagai negara dengan Ring of Fire, Indonesia memang menghadapi ancaman gempa, tsunami, dan erupsi gunung api setiap saat. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masih timpang—infrastruktur peringatan dini di sejumlah kabupaten belum terintegrasi, sementara anggaran mitigasi justkerap terpotong untuk keperluan lain.

Anggaran Mitigasi: Janji Tambahan di Tengah Kebutuhan Mendesak

Prabowo menekankan bahwa alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus dinaikkan secara signifikan. "Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin," tegasnya. Namun, tanpa perbaikan tata kelola dan pengawasan yang ketat, penambahan dana berisiko menjadi sia-sia jika birokrasi di lapangan masih berbelit.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden juga meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan karhutla dari kementerian serta pemerintah daerah. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi publik perlu melihat tindak lanjut konkret, bukan sekadar rakor rutin yang berujung pada rekomendasi tanpa eksekusi.

Pengamat kebencanaan menilai bahwa pemerintah belum memiliki peta jalan mitigasi jangka panjang yang terintegrasi antarwilayah. Kecepatan respons pasca-bencana memang penting, namun jauh lebih krusial adalah upaya pencegahan bencana berbasis risiko dan partisipasi masyarakat. Tanpa itu, klien "cepat dan masif" hanya akan menjadi narasi seremonial.

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa pernyataan Presiden membawa angin segar, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa evaluasi bukan sekadar catatan di kertas. Masyarakat di daerah rawan bencana menunggu bukti: sistem peringatan dini yang berfungsi, jalur evakuasi yang layak, dan simulasi rutin. Jika semua itu terwujud, maka kita bisa bicara tentang perubahan nyata. Jika tidak, maka kecepatan respons hanyalah ilusi di tengah deru musibah.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa indikator yang digunakan Presiden untuk menilai respons bencana semakin cepat?
Presiden merujuk pada pemulihan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dianggap berhasil dengan kekuatan sendiri, serta penanganan karhutla yang lebih masif, meski masih ada keterlambatan di beberapa titik.

Apakah anggaran mitigasi bencana benar-benar akan ditambah?
Presiden menyatakan komitmen untuk menambah alokasi anggaran secara signifikan, namun belum ada rincian angka atau mekanisme pengawasan yang disampaikan kepada publik.

Mengapa penanganan bencana di Indonesia masih dinilai timpang?
Karena kesiapsiagaan sangat bergantung pada kapasitas daerah, sementara infrastruktur peringatan dini dan koordinasi antarlembaga masih belum merata, sehingga kecepatan respons tidak selalu diikuti oleh efektivitas penyelamatan.