Misbakhun: RI Punya 60% CPO dan 40% Nikel Dunia, Jangan Cuma Jadi Pengekspor Bahan Mentah!

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pemasok komoditas global menjadi pemain utama dalam rantai perdagangan dunia. Dalam Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar Senin (7/9), Misbakhun memaparkan data dominasi sumber daya alam nasional—batubara (pangsa 43%), CPO (60%), dan nikel (40%)—serta menuntut hilirisasi dan pendanaan domestik agar kekayaan alam tak sekadar mengalir keluar dalam bentuk mentah. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan global terhadap kebijakan ekspor mineral dan fluktuasi harga komoditas, sekaligus menjadi sinyal politik dukungan DPR terhadap percepatan industrialisasi berbasis SDA.

Peta Kekuatan Komoditas RI: Dari Batubara hingga Rare Earth

Misbakhun tidak hanya menyoroti komoditas konvensional. Ia menyebut Indonesia juga memiliki cadangan mineral tanah jarang, emas, tembaga, perak, dan pasir kuarsa. "Potensi ini harus dikelola agar dampak ekonominya terasa hingga ke akar rumput," ujarnya. Dengan pangsa ekspor yang menguasai hampir separuh perdagangan nikel dunia, langkah hilirisasi dinilai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, ia mengingatkan bahwa hilirisasi selama ini masih terpusat di kawasan seperti Maluku Utara—yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen berkat aktivitas smelter—dan Morowali di Sulawesi Tengah. ”Digerakkan oleh hilirisasi,” tegasnya, sembari menyebut kedua wilayah sebagai etalase keberhasilan yang harus direplikasi.

Kritik Halus: Perbankan Nasional Harus Berani Lebih

Di tengah euforia hilirisasi, Misbakhun menyelipkan catatan penting: pembiayaan dalam negeri masih belum optimal. Menurutnya, perbankan nasional perlu mengambil peran lebih agresif dalam membiayai industri pengolahan SDA, bukan hanya mengandalkan investasi asing atau pinjaman luar negeri. "Penguatan industri domestik adalah kunci agar kita tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga penentu harga dan nilai tambah," katanya. Ini menjadi sinyal bahwa DPR akan mendorong kebijakan kredit berbasis komoditas dan insentif bagi bank-bank BUMN untuk menurunkan suku bunga pinjaman sektor hilir.

Dari sudut pandang makro, analisis saya: Langkah ini memang strategis, tetapi risiko overcapacity dunia dan perang dagang harus diantisipasi. China, sebagai mitra utama penyerap nikel dan CPO, tengah menggenjot produksi dalam negeri. Maka, Indonesia perlu sekaligus membangun pasar alternatif dan hilirisasi berbasis energi terbarukan agar komoditas tak menjadi kutukan di masa transisi hijau. Saatnya pemerintah dan DPR menyusun peta jalan pendanaan yang terintegrasi, termasuk skema obligasi hijau dan kredit ekspor berbasis keberlanjutan.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa itu hilirisasi dan mengapa penting bagi Indonesia?
Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi. Ini penting agar nilai tambah tetap di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang harga fluktuatif.

2. Bagaimana posisi Indonesia di pasar CPO dan nikel dunia saat ini?
Indonesia menguasai sekitar 60% perdagangan CPO global dan 40% nikel dunia, menjadikannya pemasok terbesar untuk kedua komoditas tersebut. Namun, dominasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat tanpa hilirisasi dan pembiayaan domestik yang kuat.

3. Apa tantangan utama dalam meningkatkan pembiayaan perbankan untuk industri SDA?
Perbankan masih ragu memberikan kredit besar ke sektor hilir karena risiko harga komoditas, ketidakpastian kebijakan, dan kurangnya instrumen mitigasi risiko. Pemerintah perlu memberikan penjaminan kredit dan skema bagi hasil yang menarik bagi bank.