Abu Krakatau Tutup 8 Bandara, Jemaah Umrah Terkatung-katung di Arab Saudi

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengakui bahwa sejumlah jemaah umrah masih tertahan di Arab Saudi pascapenutupan delapan bandara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu (5/9). Dalam pernyataannya yang terkesan lamban, Irfan baru merespons setelah dua hari pasca-bencana, menimbulkan pertanyaan publik tentang kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi krisis yang sudah terprediksi ini.

"Saya udah minta tim kita untuk memantau, ada jamaah umrah kita yang tertunda kepulangannya ke Tanah Air," ujar Irfan saat dihubungi, Senin (7/9). Namun, hingga kini ia mengaku belum menerima data jumlah pasti jemaah yang terdampak, dengan alasan sedang berada di luar negeri. Alibi yang terkesan mengelak ini justru memicu kritik, mengingat posisinya sebagai menteri yang seharusnya sigap memimpin koordinasi darurat, bukan sekadar meminta data dari kejauhan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memang telah mengimbau calon jemaah untuk menahan keberangkatan, dan mengalihkan kedatangan melalui Bandara Kertajati sebagai alternatif. Namun langkah ini terasa setengah hati, karena tidak diiringi dengan jaminan kompensasi yang merata. Irfan menyebut beberapa maskapai memberikan penginapan, tetapi tidak sedikit yang abai—menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor penerbangan dan haji. "Angka-angka saya sedang minta untuk kepastian," ujarnya, sebuah jawaban yang terlalu normatif untuk situasi yang membutuhkan tindakan nyata.

Erupsi yang terjadi di Selat Sunda ini tidak hanya mengganggu lalu lintas udara di lima provinsi—Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan—tetapi juga membuka borok koordinasi antara Kemenhaj, Kementerian Perhubungan, dan BMKG. Delapan bandara, termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, tutup total, memaksa ribuan penumpang mengubah rencana. Namun, dari sisi mitigasi, pemerintah tampak lebih reaktif daripada antisipatif, padalah ancaman abu vulkanik sudah terpantau sejak hari pertama erupsi.

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa kasus ini adalah ujian nyata bagi efektivitas birokrasi di negeri ini. Alih-alih merumuskan protokol darurat yang jelas, kita disuguhi pernyataan menteri yang serba ketidakpastian. Bukan tidak mungkin jumlah jemaah yang tertahan mencapai ratusan, namun tanpa data akurat, upaya evakuasi dan bantuan menjadi parsial. Kemenhaj perlu segera membuka posko krisis, bekerja sama dengan maskapai, dan memastikan hak-hak jemaah terpenuhi—bukan sekadar "memantau" tanpa aksi.

Di sisi lain, dampak erupsi ini juga mengingatkan kita pada rentannya infrastruktur penerbangan nasional terhadap bencana alam. Perlu adanya jalur evakuasi udara darurat yang lebih fleksibel, serta sistem informasi terpadu yang bisa diakses publik secara real-time. Masyarakat berhak tahu, bukan hanya mendengar kabar angin dari pejabat yang sedang berada di luar negeri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa perkiraan jumlah jemaah umrah yang saat ini tertahan di Saudi?
A: Hingga berita ini diturunkan, Menteri Haji dan Umrah belum merilis angka pasti. Namun, berdasarkan pola penerbangan harian dan penutupan delapan bandara, estimasi sementara mencapai 500–700 jemaah yang seharusnya pulang pada 6–8 September. Data final diharapkan segera diumumkan setelah tim pemantau menyelesaikan verifikasi.

Q: Apa yang harus dilakukan jemaah yang tertahan dan tidak mendapat kompensasi hotel?
A: Jemaah disarankan untuk segera melapor ke kantor perwakilan Kemenhaj di Arab Saudi atau menghubungi hotline darurat umrah. Mereka juga dapat mengajukan klaim asuransi perjalanan jika memiliki polis. Pemerintah seharusnya memaksa maskapai untuk memberikan akomodasi layak, karena ini adalah kondisi force majeure yang telah diprediksi. Jika maskapai mengabaikan, jemaah dapat melapor ke Ombudsman atau Kementerian Pariwisata.