Zulhas: Dari Piring ke Peradaban, Ketahanan Pangan Kunci Indonesia Kaya

Ringkasan Singkat

• Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pangan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, bukan sekadar urusan makan.
• Indonesia berhasil menghentikan impor beras pada 2025 setelah masih impor 4,5 juta ton di 2024, yang dinilai merugikan petani.
• Nilai tukar petani melonjak dari 116 ke 127, menandai peningkatan kesejahteraan dan produktivitas.

Jakarta, CNBC Indonesia – Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa persoalan pangan bukanlah hal remeh. Dalam acara Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah cermin sesungguhnya dari peradaban suatu negara. “Pangan itu bukan hanya sekedar nasi di piring ada lauknya. Nggak. Makan itu akan melihat peradaban suatu negara. Dari mana makannya, bagaimana bentuk makannya, bagaimana prosesnya, itu akan tercermin dari apa yang ada di negara di bangsa itu,” tegasnya.

Menurut Zulhas, untuk mendorong ekonomi Indonesia bisa maju dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, ketahanan pangan harus menjadi prioritas absolut. Ia menyoroti ironi pada 2024, ketika Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton. Kebijakan itu, lanjutnya, justru menyengsarakan petani lokal karena harga gabah anjlok akibat banjir pasokan impor, terutama saat musim panen raya. “Terus kalau petani kita tidak makmur, lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akan melahirkan kemiskinan yang masif. Lama-lama petani ini nggak punya sawah lagi karena miskin. Sawahnya dijual atau digadai, tuh dampaknya soal makan ya kan,” pungkasnya.

Namun, Zulhas bersyukur bahwa perbaikan sistem pangan mulai terlihat. Ia mengklaim sepanjang 2025 impor beras ditiadakan, dan kesejahteraan petani meningkat drastis. “Nilai tukarnya dari seratus enam belas jadi seratus dua puluh tujuh. Seratus dua puluh tujuh nilai tukarnya. Jadi lebih makmur. Bisa sekolahin anaknya, bisa ngangsur motor. Alhamdulillah,” ujarnya optimistis.

Analisis Pakar

Pernyataan Zulhas memang menggugah, tetapi sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat ada beberapa lapisan yang perlu dibedah lebih tajam. Pertama, menghentikan impor beras memang prestasi besar secara narasi politik, namun kita harus bertanya: apakah ini karena produksi dalam negeri benar-benar melonjak, atau karena permintaan terkoreksi akibat daya beli masyarakat yang menurun? Data nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 116 ke 127 patut diapresiasi, tetapi indikator ini rentan terhadap fluktuasi musiman dan kebijakan harga dasar yang tidak selalu mencerminkan kesejahteraan riil petani.

Kedua, ada risiko besar jika Indonesia terlalu eksklusif menutup keran impor. Sistem pangan global tengah tidak stabil akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik. Ketergantungan pada satu musim panen dalam negeri tanpa cadangan strategis yang memadai bisa menjadi bumerang jika gagal panen menimpa. Thailand dan Vietnam justru tetap ekspor karena mereka mengelola surplus dengan efisiensi rantai pasok yang mumpuni, bukan karena proteksi berlebihan. Pelajaran dari India, yang sempat melarang ekspor beras, malah memicu gejolak harga global dan merugikan petani mereka sendiri dalam jangka pendek.

Ketiga, pernyataan Zulhas tentang “produktivitas rendah melahirkan kemiskinan masif” adalah benar secara teori, tetapi solusi yang ditawarkan masih terkesan sektoral. Peningkatan NTP tidak otomatis berarti transformasi struktural. Petani masih menghadapi masalah klasik: akses pupuk, benih unggul, irigasi, dan harga input yang terus naik. Tanpa industrialisasi perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah, kemakmuran petani hanyalah ilusi musiman. Saya menilai pemerintah perlu menggandeng BUMN pangan dan swasta untuk membangun ekosistem agribisnis yang terintegrasi, bukan sekadar mengandalkan penghentian impor sebagai jurus pamungkas.

Terakhir, optimisme memang penting, tetapi saya mengingatkan bahwa ketahanan pangan bukan tujuan akhir, melainkan dasar untuk melompat ke kemakmuran yang lebih inklusif. Jika penghentian impor hanya menguntungkan segelintir penggilingan besar dan tidak diikuti dengan perbaikan infrastruktur logistik, maka petani kecil di pedalaman tetap akan terpinggirkan. Saya berharap pernyataan Zulhas menjadi pintu masuk bagi debat publik yang lebih substantif tentang bagaimana mengukur kemajuan bangsa: bukan dari berapa banyak beras yang tidak kita impor, tetapi dari berapa banyak anak petani yang bisa kuliah dan berapa banyak desa yang bisa mandiri secara ekonomi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud Zulhas dengan pangan sebagai ukuran peradaban?
  A: Zulhas memaknai pangan bukan hanya konsumsi fisik, tetapi mencerminkan sistem produksi, distribusi, dan nilai sosial budaya suatu bangsa. Cara suatu negara mengelola pangan menunjukkan tingkat kemajuan dan kesejahteraannya.
• Q: Benarkah Indonesia berhasil menghentikan impor beras pada 2025?
  A: Menurut pernyataan Zulhas, impor beras dihentikan pada 2025. Namun, perlu verifikasi data BPS dan Bulog, karena penghentian impor bisa bersifat sementara atau tergantung pada kondisi produksi dan cadangan nasional.
• Q: Bagaimana dampak penghentian impor beras terhadap harga di pasar?
  A: Dalam jangka pendek, penghentian impor dapat menstabilkan harga gabah di tingkat petani. Namun, jika produksi tidak mencukupi, harga beras di konsumen bisa melonjak, sehingga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.