Usul Ponpes Kelola MBG Mandiri usai Keracunan Massal: Apakah Ini Solusi atau Sindiran?

Ringkasan Singkat

• Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo keracunan makanan bergizi gratis (MBG) dari SPPG Kalitengah, total 748 korban.
• Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam, KH Abdul Wahid Harun, mengusulkan agar pesantren mengelola MBG secara mandiri dengan dana transfer, bukan makanan jadi dari luar.
• Usulan ini sudah disampaikan ke staf kepresidenan dan mendapat respons positif, dengan alasan kontrol kualitas dan keamanan lebih terjamin.

Sidoarjo, 5 September 2026 – Insiden keracunan massal yang menimpa 748 santri dan pelajar di kawasan Kalitengah, Tanggulangin, masih menyisakan pertanyaan besar. Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam, KH Abdul Wahid Harun, justru memanfaatkan momentum ini untuk mengajukan sistem baru: pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara mandiri oleh pihak pesantren, bukan lagi dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) luar.

Dalam pernyataannya Jumat (4/9), Gus Wahid –sapaan akrabnya– menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah, tetapi dengan tegas menyebut bahwa program yang baik ini “jangan sampai ternoda karena kelalaian dalam proses.” Ia mengaku telah mendiskusikan konsep tersebut dengan staf wakil presiden dan mendapat respons positif. Konsep itu terinspirasi dari praktik di Malaysia dan Singapura, di mana dana disalurkan ke lembaga, sementara Ponpes Manbaul Hikam mengelola dari dapur hingga distribusi.

“Kalau kami kelola sendiri, porsinya terukur, masak langsung, konsumsi langsung. Risikonya bisa diminimalkan,” ujarnya. Ia bahkan berencana melibatkan alumni dan warga sekitar untuk memberdayakan ekonomi lokal. Namun di balik semangat perbaikan, usulan ini memicu pertanyaan kritis: apakah ini solusi nyata, atau bentuk sindiran halus terhadap kegagalan SPPG Kalitengah yang menu makanannya—nasi, orak-arik telur, tempe bumbu bali, sayur buncis, dan apel—justru menjadi biang kerok keracunan?

Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat hingga Kamis (4/9) siang, 20 korban masih dirawat, sisanya rawat jalan. Gejala mual, muntah, dan pusing muncul setelah konsumsi MBG Selasa (1/9) siang. Belum ada hasil laboratorium resmi, tetapi dugaan kuat mengarah pada kontaminasi bakteri atau bahan pangan tidak layak. Di tengah hiruk-pikuk penanganan, usulan Gus Wahid menjadi sorotan. Ia menegaskan bukan menolak program, tetapi memperbaiki tata kelola.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyelami berbagai kasus kebijakan pangan, saya melihat usulan ini bukan sekadar teknis, melainkan cermin dari distrust sistemik terhadap rantai pasok MBG. Kejadian di Sidoarjo bukan kasus keracunan pertama yang melibatkan program pemerintah berskala besar. Namun, yang membuat ini istimewa adalah keberanian seorang kiai untuk secara terang-terangan menawarkan alternatif desentralisasi, di tengah kecenderungan birokrasi yang kaku dan tersentralisasi.

Pertanyaan mendasarnya: apakah pemerintah pusat akan benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepada pesantren untuk mengelola dana MBG? Di satu sisi, ini sejalan dengan semangat otonomi dan pemberdayaan komunitas. Namun di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan anggaran jika pengawasan lemah. Gus Wahid mungkin tulus, tetapi sistem akuntabilitas harus dibangun dari awal, bukan sekadar niat baik. Saya menilai, respons positif dari staf Wapres patut diwaspadai—jangan-jangan itu hanya retorika untuk meredam amarah publik, tanpa tindak lanjut yang konkret.

Lebih jauh, insiden ini membuka tabir kelam tentang pengadaan MBG yang selama ini dipuji sebagai program unggulan. Mengapa SPPG Kalitengah yang ditunjuk bisa menghasilkan makanan berbahaya? Apakah ada pemotongan anggaran, kecerobohan dapur, atau bahkan praktik korupsi bahan baku? Pemerintah daerah dan pusat harus membuka audit menyeluruh, tidak hanya menunjuk kambing hitam. Gus Wahid sudah memberi sinyal: “Programnya tetap kami dukung, yang kami harapkan sistemnya disempurnakan.” Itu adalah diplomatik, tetapi saya membaca nada frustrasi yang dalam. Jika pesantren yang notabene mitra strategis pemerintah sudah memilih kelola sendiri, itu berarti kepercayaan publik terhadap SPPG telah jebol.

Kita juga perlu melihat implikasi lebih luas: jika usulan ini dikabulkan, akankah semua pesantren dan sekolah menuntut hak serupa? Lalu, bagaimana standar gizi tetap terjamin jika setiap lembaga memasak sendiri? Bukankah justru akan memunculkan disparitas kualitas? Pemerintah harus menjawab dengan regulasi yang tegas, bukan sekadar mengamini. Saya mendorong agar usulan ini diuji coba secara terbatas dengan pengawasan independen, sambil memperbaiki SPPG yang ada. Jangan sampai semangat otonomi malah menjadi celah baru bagi masalah lama. Ini saatnya bagi Kementerian Kesehatan dan BKKBN untuk turun tangan, bukan hanya staf kepresidenan, karena nyawa anak-anak dipertaruhkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa jumlah korban keracunan MBG di Sidoarjo?
  A: Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat 748 orang, terdiri dari santri Ponpes Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah sekitar. 20 orang masih dirawat di rumah sakit, sisanya rawat jalan.
• Q: Apa menu MBG yang diduga menyebabkan keracunan?
  A: Menu yang disajikan SPPG Kalitengah pada Selasa (1/9) siang adalah nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel. Gejala mual, muntah, dan pusing muncul setelah menyantapnya.
• Q: Apa usulan KH Abdul Wahid Harun terkait MBG?
  A: Ia mengusulkan agar Ponpes Manbaul Hikam mengelola MBG secara mandiri dengan dana transfer dari pemerintah, seperti sistem di Malaysia dan Singapura. Tujuannya agar makanan dimasak dan disajikan langsung, sehingga keamanan dan kualitas lebih terjamin.