Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Murka: Jangan Cuma Kumpulkan Data, Ini 9 Langkah Konkret Genjot Ekonomi Daerah

Ringkasan Singkat

• Kemendagri membentuk tim pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target nasional 8%, namun menekankan pendekatan berbeda tiap wilayah.
• Sekjen Tomsi Tohir meminta BPS daerah dilibatkan untuk memverifikasi data agar diagnosis masalah akurat, bukan sekadar mengumpulkan angka.
• Daerah wajib memilih minimal 3 dari 9 langkah intervensi prioritas, mulai dari percepatan APBD hingga kemudahan perizinan, dengan pengawasan ketat.

Jakarta, BeritaHariIni – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah daerah: jangan hanya berkutat pada data statistik, tetapi gali akar masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Arahan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Ancol, Jakarta, Jumat (4/9).

Dalam sambutannya, Tomsi mengingatkan bahwa tim yang bertugas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota memiliki tanggung jawab besar mengawal realisasi target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. “Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujarnya dengan nada kritis.

Tim ini dibekali sembilan langkah konkret yang menjadi pedoman intervensi, antara lain percepatan realisasi APBD dan APBN, percepatan proyek infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, serta peningkatan output industri manufaktur dan kemudahan perizinan perusahaan. Namun, Tomsi menegaskan bahwa tidak semua langkah wajib diterapkan serentak. Setiap daerah harus memilih minimal tiga prioritas yang paling sesuai dengan potensi dan persoalan spesifiknya.

Pendekatan yang tidak seragam menjadi kunci utama. “Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis (pasti) berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda,” tegas Tomsi. Ia mengkritik kebiasaan selama ini yang cenderung menerapkan formula seragam tanpa memperhatikan karakteristik lokal. Untuk memperkuat diagnosis, ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS daerah) dilibatkan aktif dalam koordinasi tim dan pemda. “Setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” perintahnya, guna memastikan data yang disampaikan tidak sekadar angka di atas kertas, tetapi mencerminkan realitas di lapangan.

Lebih jauh, Tomsi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dampak nyata pada investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat bukanlah ukuran keberhasilan. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” pungkasnya.

Analisis Pakar

Instruksi Sekjen Kemendagri ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam reformasi birokrasi ekonomi, namun saya melihat sejumlah kelemahan mendasar yang berpotensi menggagalkan tujuan mulia tersebut. Pertama, selama ini kita terlalu sering mendengar wacana serupa — pembentukan tim, koordinasi, dan evaluasi — tetapi nyatanya eksekusi di lapangan kerap tersendat karena ego sektoral dan kurangnya insentif bagi aparatur daerah untuk benar-benar berinovasi. Tomsi Tohir menyebut pentingnya data terverifikasi, tetapi pertanyaannya: sejauh mana BPS diberi kewenangan untuk mengoreksi kebijakan yang sudah berjalan? Keterlibatan BPS selama ini lebih bersifat administratif, bukan sebagai mitra kritis yang bisa menantang asumsi-asumsi pemda.

Kedua, pemilihan tiga dari sembilan langkah prioritas tampak seperti kompromi yang terlalu longgar. Dalam praktiknya, banyak daerah akan memilih langkah yang paling mudah dilaporkan, misalnya percepatan APBD, daripada langkah yang sulit seperti pengendalian harga pangan atau pemberantasan ekspor-impor ilegal yang melibatkan kepentingan politik lokal. Tanpa mekanisme pengawasan yang berjenjang dan sanksi tegas, skema ini berpotensi menjadi ajang seremonial belaka. Saya menduga, tanpa adanya target kuantitatif yang jelas dan tenggat waktu yang mengikat, tim ini akan menghasilkan laporan tebal yang berakhir di rak arsip.

Ketiga, pernyataan Tomsi bahwa pertumbuhan harus diterjemahkan ke kesejahteraan adalah klise yang sudah sering didengar. Yang membedakan adalah bagaimana mengukur “kesejahteraan” secara objektif dan periodik. Apakah indikatornya hanya pendapatan per kapita, atau juga mencakup indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini? Saya menilai, Kemendagri perlu menyusun dashboard kinerja yang terintegrasi dengan sistem informasi geospasial dan ekonomi digital, agar setiap kemajuan bisa dimonitor secara real-time. Tanpa itu, instruksi lisan seperti ini hanya akan menjadi pengantar rapat tanpa tindak lanjut yang berarti.

Sebagai jurnalis investigasi, saya mendorong agar publik turut mengawasi kinerja tim ini. Transparansi data dan akses publik terhadap laporan kemajuan setiap daerah harus dibuka seluas-luasnya. Jika tidak, kita hanya akan menyaksikan siklus birokrasi yang berulang: rapat, arahan, laporan, dan lupa. Saya berharap Tomsi Tohir memiliki nyali untuk mengevaluasi secara terbuka kepala daerah yang gagal memenuhi target prioritasnya, bukan sekadar memberikan wejangan di ruang rapat ber-AC.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa tujuan utama pembentukan Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah?
  A: Tim ini dibentuk untuk mengidentifikasi hambatan spesifik di tiap daerah, menetapkan intervensi prioritas, dan mengawal pelaksanaannya agar target pertumbuhan ekonomi nasional 8% dapat tercapai dengan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
• Q: Mengapa BPS daerah harus dilibatkan dalam koordinasi?
  A: BPS dilibatkan untuk memverifikasi data dan informasi yang disampaikan pemda, memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, sehingga diagnosis dan intervensi menjadi lebih tepat sasaran.
• Q: Apa saja 9 langkah konkret yang dimaksud dan bagaimana daerah memilih prioritas?
  A: Sembilan langkah meliputi percepatan APBD/APBN, infrastruktur, pengendalian harga, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kerja, pertanian, perikanan, peternakan, manufaktur, dan perizinan. Setiap daerah wajib memilih minimal 3 langkah yang paling relevan dengan potensi dan masalah utamanya, sesuai arahan Kemendagri.