Pertamina Banting Setir: 31 SPBU di Sumbar Kena Sanksi, Penyelewengan Subsidi BBM Diungkap

Ringkasan Singkat

• Pertamina Patra Niaga temukan pelanggaran penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, termasuk penggunaan QR Code tidak sesuai dan transaksi berulang.
• Sepanjang Januari–Agustus 2026, 31 SPBU di Sumatera Barat telah mendapat pembinaan atau sanksi, dan 6 SPBU menjalani Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina Retail.
• Pengawasan diperkuat bersama Polda dan Pemprov Sumbar, serta masyarakat diimbau melapor melalui Contact Center 135 jika menemukan indikasi penyalahgunaan.

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga kembali menunjukkan gigi tajamnya. Perusahaan pelat merah itu menindak tegas oknum pengelola SPBU yang terbukti melanggar aturan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Langkah ini bukan sekadar teguran, melainkan bagian dari operasi pengawasan berkelanjutan yang mengungkap praktik curang mulai dari pengisian kendaraan tidak sesuai, penggunaan QR Code yang tak terdaftar, hingga transaksi berulang dengan kode yang sama.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menegaskan bahwa setiap temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam, pembinaan, dan sanksi sesuai ketentuan. "Kami ingin memastikan tidak ada praktik yang tidak sesuai yang pada akhirnya mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima BBM Subsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9). Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 31 SPBU di Sumbar telah mendapatkan pembinaan maupun sanksi atas berbagai ketidaksesuaian.

Namun, BBM subsidi bukan hanya soal penindakan. Pertamina juga melakukan penguatan tata kelola SPBU melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina Retail. Pada 2026, dua SPBU di Sumbar telah masuk KSO, dan satu lainnya masih dalam proses. Secara keseluruhan, enam SPBU di provinsi tersebut kini berada di bawah pengelolaan KSO – salah satunya merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pengawasan. "Penindakan bukan menjadi akhir dari proses. Kami juga melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola agar standar operasional, kepatuhan, dan kualitas pelayanan terus meningkat," jelas Kitty.

Pengawasan di Sumatera Barat juga diperkuat melalui koordinasi dengan Polda Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi. Masyarakat diajak melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135. Pertamina berkomitmen menjaga penyaluran tepat sasaran, melindungi hak masyarakat, dan memastikan pelayanan tetap prima.

Analisis Pakar

Kasus penyelewengan BBM subsidi di Pesisir Selatan bukanlah fenomena baru, namun skala dan konsistensi pengawasan yang dilakukan Pertamina patut diapresiasi. Dari perspektif ekonomi makro, subsidi energi merupakan beban fiskal yang sangat berat bagi APBN. Setiap liter BBM subsidi yang salah sasaran bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan distorsi harga yang memicu inefisiensi di sektor riil. Ketika BBM murah dinikmati oleh kendaraan yang tidak berhak, maka efek pengganda (multiplier effect) terhadap daya beli masyarakat miskin menjadi tergerus, karena mereka yang seharusnya menerima manfaat justru kalah bersaing dengan oknum yang memanfaatkan celah.

Yang menarik dari langkah Pertamina adalah pendekatan dua sisi: penindakan dan penguatan tata kelola melalui KSO. Kerja Sama Operasi dengan Pertamina Retail bukan sekadar alih kelola, melainkan upaya untuk menstandarisasi prosedur operasional, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperbaiki sistem pencatatan. Dalam jangka pendek, ini mungkin terasa sebagai intervensi yang berat, namun dalam jangka panjang, ini adalah investasi untuk menekan kebocoran subsidi. Data menunjukkan 31 SPBU telah tersentuh sanksi – itu angka yang tidak kecil, mengingat total SPBU di Sumbar mungkin tidak lebih dari 200 unit. Artinya, hampir 15% SPBU di provinsi tersebut memiliki catatan pelanggaran, yang mencerminkan masalah sistemik yang perlu dibenahi.

Namun, saya menilai bahwa pengawasan internal saja tidak cukup. Diperlukan penguatan data terpadu antara Kementerian ESDM, Pertamina, dan institusi kepolisian, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pembatasan volume per kendaraan secara real-time. QR Code yang bisa dipakai berulang kali adalah kelemahan desain yang sudah lama dikritik. Solusi seperti integrasi dengan data kepemilikan kendaraan dan sistem elektronik di SPBU harus segera diuji coba. Selain itu, sanksi yang diberikan harus memiliki efek jera, misalnya pencabutan izin usaha bagi pengelola yang terbukti berulang kali melanggar, bukan sekadar pembinaan. KSO mungkin menjadi solusi parsial, tetapi untuk SPBU yang berpotensi besar melanggar, lebih baik dikelola langsung oleh Pertamina Retail agar pengawasan lebih terintegrasi.

Dari sisi konsumen, imbauan untuk melapor melalui Contact Center 135 adalah langkah partisipatif yang baik, namun perlu dipastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan dan ada umpan balik kepada pelapor. Jika masyarakat melihat pelanggaran dilaporkan dan tidak ada akibat, kepercayaan publik akan sirna. Akhirnya, penegakan aturan di sektor subsidi BBM adalah ujian kredibilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya energi. Dengan harga minyak dunia yang fluktuatif dan tekanan fiskal, setiap rupiah subsidi harus betul-betul tepat guna. Pertamina telah mengambil langkah awal, namun eksekusi dan konsistensi ke depan akan menentukan apakah kita benar-benar bisa mengakhiri kebocoran subsidi yang sudah bertahun-tahun menjadi penyakit kronis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja bentuk pelanggaran penyaluran BBM subsidi yang ditemukan Pertamina di Sumbar?
  A: Pelanggaran meliputi pengisian kepada kendaraan yang tidak berhak, penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar, serta transaksi dengan QR Code yang dipakai secara berulang untuk membeli BBM subsidi.
• Q: Berapa SPBU di Sumatera Barat yang telah dikenai sanksi atau pembinaan pada 2026?
  A: Hingga Agustus 2026, sebanyak 31 SPBU telah mendapatkan pembinaan atau sanksi atas ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, dan 6 SPBU telah menjalani Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina Retail.
• Q: Bagaimana masyarakat bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi?
  A: Masyarakat dapat melaporkan melalui Pertamina Contact Center 135. Laporan akan ditindaklanjuti oleh tim pengawasan Pertamina bersama aparat kepolisian dan pemerintah daerah.