Gempa NTT: 50 Tenda Darurat untuk Sekolah, tapi Ribuan Murid Terancam Putus Sekolah?

Ringkasan Singkat

• Gempa bumi 15 Agustus merusak 253 satuan pendidikan di 7 kabupaten Pulau Flores, NTT.
• Kemendikdasmen menyiapkan 50 tenda ruang kelas darurat, namun jumlah itu hanya mencakup sebagian kecil dari sekolah yang terdampak.
• Dua murid dan satu guru dilaporkan tewas, sementara layanan psikososial dan konektivitas Starlink juga disiapkan untuk mendukung pemulihan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat pascagempa berkekuatan signifikan yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu. Menteri Abdul Mu'ti mengumumkan pengadaan 50 tenda ruang kelas darurat yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak di Pulau Flores, dengan prioritas keselamatan warga sekolah dan pemulihan proses belajar mengajar.

Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 Agustus, sebanyak 253 satuan pendidikan terdampak, terdiri dari 199 unit jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB di bawah kewenangan kabupaten, serta 54 unit SMA/SMK/SLB di bawah provinsi. Tujuh kabupaten yang menjadi lokus penanganan adalah Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka. Dari seluruh wilayah, Manggarai Timur mencatat kerusakan terparah dengan 104 sekolah terdampak, di mana 51 di antaranya (33 SD dan 18 SMP/MTs) mengalami kerusakan berat. Manggarai Barat menyusul dengan 52 satuan pendidikan yang turut terdampak.

Selain kerusakan fisik, bencana ini juga menelan korban jiwa dari lingkungan pendidikan—dua murid dan satu guru. Menyikapi kondisi tersebut, Mu'ti menginstruksikan agar sekolah yang rusak menghentikan kegiatan di ruang kelas berbahaya dan memindahkan pembelajaran ke tempat aman, menggunakan tenda belajar, atau meliburkan sementara sesuai situasi daerah masing-masing. Pemerintah juga menyiapkan dukungan psikososial melalui kerja sama dengan HIMPSI, serta konektivitas internet via Starlink untuk daerah yang mengalami gangguan listrik dan jaringan. Tim lintas direktorat telah diterjunkan untuk asesmen, verifikasi, dan koordinasi pemulihan layanan pendidikan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri berbagai bencana di Indonesia, saya melihat langkah Kemendikdasmen ini sebagai respons cepat namun masih jauh dari memadai. Angka 50 tenda darurat, jika dibandingkan dengan 253 sekolah yang rusak, hanya menutupi kurang dari 20 persen kebutuhan. Di Manggarai Timur saja, ada 51 sekolah yang membutuhkan ruang belajar darurat, belum termasuk kabupaten lain. Ini berarti ribuan murid terpaksa belajar di luar ruangan, di bawah terik matahari atau hujan, dengan risiko kesehatan dan gangguan konsentrasi yang tidak kecil. Pemerintah seharusnya segera mengerahkan modul ruang kelas prefabrikasi yang lebih tahan lama, bukan sekadar tenda yang mudah robek dan panas.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan rencana jangka panjang yang jelas. Tenda adalah solusi sementara, tetapi proses rekonstruksi sekolah yang hancur bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahun, mengingat birokrasi pengadaan dan keterbatasan anggaran. Saya menduga banyak sekolah akan tetap menggunakan tenda hingga tahun ajaran berikutnya, dan itu sangat tidak ideal untuk kualitas pendidikan. Selain itu, distribusi bantuan di daerah terpencil Flores sering terkendala medan dan cuaca. Meskipun Starlink menjanjikan konektivitas, namun tanpa listrik yang stabil, perangkat tersebut akan sia-sia. Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dengan lebih agresif, melibatkan TNI, Polri, dan relawan untuk mempercepat logistik.

Dukungan psikososial yang disebutkan juga patut diawasi. Trauma gempa tidak hilang hanya dengan beberapa sesi konseling. Guru-guru yang selamat pun membutuhkan pelatihan untuk menangani stres dan kecemasan murid-muridnya. Sayangnya, Mu'ti tidak menyebutkan berapa banyak konselor yang akan diterjunkan atau berapa lama layanan ini berlangsung. Saya juga menyoroti keterbukaan data—hingga kini, belum ada rincian anggaran untuk tenda, Starlink, dan program psikososial. Publik berhak tahu apakah dana tersebut berasal dari anggaran belanja tambahan atau realokasi dari program lain yang justru bisa mengganggu agenda pendidikan nasional. Tanpa transparansi, upaya pemulihan ini rawan menjadi sekadar seremonial belaka.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa bencana alam seperti ini akan terus berulang di NTT yang berada di zona patahan aktif. Sudah saatnya Kemendikdasmen dan Kementerian PUPR merancang standar bangunan sekolah tahan gempa yang wajib diterapkan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah rawan. Pembangunan kembali sekolah harus dilakukan dengan konstruksi yang lebih kuat, bukan sekadar mengganti atap atau dinding yang runtuh. Jika tidak, siklus kerusakan dan trauma akan terulang setiap kali gempa datang. Masyarakat dan orang tua murid di Flores pantas mendapatkan jaminan bahwa anak-anak mereka belajar di tempat yang aman dan layak, bukan di bawah tenda yang rapuh.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa jumlah sekolah yang rusak akibat gempa NTT?
  A: Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 Agustus, tercatat 253 satuan pendidikan terdampak di tujuh kabupaten Pulau Flores, dengan kerusakan terparah di Manggarai Timur.
• Q: Apakah 50 tenda darurat sudah cukup untuk semua sekolah?
  A: Tidak. Jumlah tenda tersebut hanya mencakup sekitar 20% dari total sekolah yang rusak, sehingga masih banyak siswa yang harus belajar di luar ruangan atau di tempat darurat lainnya.
• Q: Apa saja bantuan non-fisik yang diberikan kepada korban gempa di sektor pendidikan?
  A: Pemerintah menyiapkan dukungan psikososial melalui HIMPSI, layanan konektivitas internet Starlink, serta asistensi teknis untuk verifikasi kerusakan dan koordinasi pemulihan dengan pemerintah daerah.