72% Warga Lampung Melek Keuangan, Tapi Masih Gagap Saham & Obligasi? Gubernur Mirza Buka Suara

Ringkasan Singkat

• Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkap bahwa indeks literasi keuangan di Lampung baru mencapai 72%, sementara inklusi keuangan sudah 90,94%.
• Dari 9,8 juta penduduk, mayoritas sudah memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi pemahaman tentang instrumen seperti saham dan obligasi masih rendah.
• Gubernur menekankan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda (Gen Z dan Post Gen Z) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah ke depan.

Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengakui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Lampung belum mencapai target ideal. Meskipun indeks inklusi keuangan tercatat tinggi, yakni 90,94%, namun pemahaman mendalam tentang produk keuangan masih tertinggal.

Dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (5/9/2026), Mirza memaparkan bahwa dari 9,8 juta penduduk Lampung, baru 72% yang tergolong melek keuangan. “Yang mengerti apa itu saham, obligasi, dan lain-lain masih sangat sedikit,” ujarnya tegas.

Dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatra dan didominasi oleh usia produktif—Gen Z mencapai 24,7% (sekitar 2,3 juta jiwa) dan Post Gen Z 20,67%—Gubernur melihat potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti tingginya kepemilikan ponsel yang melampaui jumlah penduduk sebagai peluang untuk mempercepat literasi keuangan digital.

“Generasi muda harus produktif, memiliki keterampilan, mampu menciptakan usaha, dan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Di sinilah literasi keuangan menjadi skill wajib,” tutup Mirza.

Analisis Pakar

Angka 72% literasi keuangan memang terdengar menggembirakan, namun jika dibedah lebih dalam, ada kesenjangan signifikan antara akses (inklusi) dan pemahaman (literasi). Ini menjadi sinyal penting bagi otoritas dan pelaku industri keuangan di Lampung. Masyarakat yang sudah terinklusi—memiliki rekening bank, pinjaman, atau asuransi—belum tentu mampu mengelola risiko, berinvestasi dengan bijak, atau membedakan produk keuangan yang menguntungkan dan merugikan.

Fenomena ini juga mencerminkan tantangan nasional: edukasi keuangan seringkali bersifat seremonial dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Di Lampung, dengan dominasi sektor agraris dan UMKM, pemahaman tentang instrumen derivatif seperti obligasi daerah atau reksa dana mungkin terasa abstrak. Padahal, bagi generasi muda yang melek digital, literasi keuangan bisa menjadi kunci untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan menciptakan lapangan kerja baru.

Gubernur Mirza tepat menyoroti Gen Z dan Post Gen Z sebagai sasaran utama. Namun, eksekusi di lapangan harus melampaui seminar dan festival. Dibutuhkan kurikulum keuangan yang terintegrasi di sekolah, pelatihan berbasis komunitas, dan kolaborasi dengan fintech untuk menyediakan simulasi investasi yang aman. Tanpa itu, angka 72% akan stagnan, dan kesenjangan antara yang paham dan yang tidak justru memperlebar ketimpangan ekonomi.

Ke depan, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa literasi keuangan tidak hanya tentang produk pasar modal, tetapi juga mencakup manajemen utang, perlindungan konsumen, dan perencanaan pensiun. Lampung memiliki modal demografi dan geografis yang besar, namun tanpa fondasi literasi yang kokoh, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana ekonomi jika generasi muda terjerat pinjaman online atau investasi bodong. Oleh karena itu, langkah kongkret dan pengukuran dampak secara berkala adalah keniscayaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa perbedaan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan?
  A: Inklusi keuangan mengukur akses masyarakat terhadap produk/jasa keuangan (misal: rekening bank, pinjaman), sedangkan literasi keuangan adalah pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan, termasuk investasi, perencanaan, dan risiko.
• Q: Mengapa literasi keuangan penting bagi generasi muda Lampung?
  A: Karena Gen Z dan Post Gen Z adalah kelompok produktif yang akan mendorong ekonomi daerah. Dengan literasi yang baik, mereka dapat mengambil keputusan finansial yang tepat, menciptakan usaha, dan menghindari jeratan utang atau investasi palsu.
• Q: Apa langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan di Lampung?
  A: Pemerintah dapat mengintegrasikan edukasi keuangan dalam kurikulum sekolah, mengadakan pelatihan berbasis komunitas, bekerja sama dengan fintech untuk simulasi investasi, serta menyediakan program pendampingan bagi UMKM agar lebih paham akses modal dan pengelolaan keuangan.