Zulhas: Harga Beras Ancam Rp20.000, Indonesia Kalah Saing dengan Thailand

Ringkasan Singkat

• Menko Pangan Zulkifli Hasan memperingatkan harga beras bisa menyentuh Rp16.000–Rp20.000 per kg jika ketergantungan impor terus berlanjut.
• Biaya produksi beras dalam negeri mencapai Rp12.000/kg, tiga kali lipat lebih mahal dari Thailand dan Vietnam yang hanya Rp3.800/kg.
• Konsumsi gandum melonjak dari 3–4 juta ton (2004) menjadi 13 juta ton karena harga beras mahal, sementara pemerintah memilih swasembada bertahap mulai beras dan jagung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa harga beras Indonesia berpotensi melonjak ke level Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogram jika kebiasaan mengandalkan impor tidak segera dihentikan. Dalam peluncuran buku Pangan Indonesia di JCC Senayan (Jumat, 4/9), Zulhas mengingatkan bahwa lonjakan harga akan mendorong pergeseran konsumsi ke gandum yang lebih murah.

"Kalau kita terus tidak mau tahu, harga beras kita bisa sampai Rp16 ribu, Rp20 ribu, sementara gandum murah. Orang akan pindah makan," ujarnya. Ia menyoroti kesenjangan biaya produksi: untuk menghasilkan 1 kg beras, Indonesia mengeluarkan Rp12.000, sedangkan Thailand dan Vietnam hanya Rp3.800. Perbedaan ini, menurut Zulhas, akibat teknologi, varietas unggul, dan manajemen sawah yang tertinggal.

Data konsumsi gandum menunjukkan lonjakan drastis—dari 3–4 juta ton pada 2004 menjadi 13 juta ton saat ini. "Karena beras kita mahal, gandum murah, konsumsi pindah. Dia tidak makan nasi goreng, makan roti," jelasnya. Selain gandum, Indonesia juga mengimpor 4,5 juta ton beras (2024), 1 juta ekor sapi, 4 juta ton kedelai, dan 6 juta ton gula per tahun. Zulhas menyoroti ketergantungan bibit impor di hampir semua tanaman pangan, termasuk kedelai yang produktivitasnya hanya 1 ton/hektare dibanding 10 ton di negara lain.

Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa membenahi semua komoditas sekaligus. Program swasembada dilakukan bertahap: prioritas beras dan jagung, lalu gula, garam, ikan, dan daging. "Kita masih mahal, masih PR kita banyak, tapi kita sudah memulai sesuatu yang bertanggung jawab," pungkas Zulhas.

Analisis Pakar

Peringatan Zulhas bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan kegagalan struktural sektor pertanian kita. Selama puluhan tahun, biaya produksi beras kita tetap tinggi karena minimnya mekanisasi, irigasi buruk, dan rantai pasok yang panjang. Sementara Thailand dan Vietnam bergerak cepat dengan benih hibrida, pertanian presisi, dan subsidi tepat sasaran, kita masih terperangkap dalam pola usang. Akibatnya, daya saing beras kita di pasar global nyaris nol—dan kita pun menjadi importir tetap, bukan karena stok kurang, tapi karena biaya produksi tak efisien.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketergantungan kita pada gandum—komoditas yang tidak bisa kita tanam. Lonjakan konsumsi gandum dari 4 juta ke 13 juta ton dalam dua dekade menunjukkan pergeseran pola pangan yang tidak terencana. Ini bukan diversifikasi sehat, melainkan substitusi paksa karena beras tak terjangkau. Jika harga beras menuju Rp20.000, maka inflasi pangan akan meledak, dan daya beli masyarakat menengah ke bawah semakin tergerus. Belum lagi dampak pada neraca perdagangan: impor pangan kita sudah membengkak, dan kita menjadi sandera geopolitik negara penghasil gandum seperti Ukraina atau Australia.

Program swasembada bertahap adalah langkah realistis, tetapi eksekusi di lapangan kerap mandek. Revolusi teknologi pertanian—mulai dari benih rekayasa genetika, alat mesin pertanian (alsintan), hingga sistem irigasi tetes—harus digenjot dengan anggaran serius, bukan sekadar wacana. Selain itu, subsidi pupuk dan harga pokok penjualan (HPP) perlu dievaluasi agar petani tidak rugi. Tanpa itu, kesenjangan biaya produksi dengan negara tetangga tidak akan pernah tertutup. Saya menilai, jika tidak ada terobosan radikal, peringatan Zulhas akan menjadi kenyataan dalam 3–5 tahun ke depan—dan kita akan menyaksikan era "roti murah, nasi mahal" yang ironis bagi negara agraris.

Terakhir, pemerintah harus berani membuka keran investasi asing di bidang riset pertanian, sekaligus melindungi petani lokal melalui kemitraan yang adil. Swasembada bukan hanya tentang produksi, tapi tentang efisiensi dan keberlanjutan. Jika kita terus mengimpor bibit dan teknologi, kita hanya akan menjadi pasar, bukan produsen. Ini saatnya untuk bertindak—bukan sekadar berbicara di atas panggung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa harga beras di Indonesia lebih mahal dibanding negara tetangga?
  A: Biaya produksi dalam negeri mencapai Rp12.000/kg, tiga kali lipat Thailand/Vietnam karena teknologi rendah, irigasi buruk, dan manajemen sawah yang tidak efisien.
• Q: Apa dampak kenaikan konsumsi gandum terhadap ketahanan pangan?
  A: Konsumsi gandum yang naik drastis (13 juta ton) membuat Indonesia bergantung pada impor gandum, rentan terhadap gejolak harga global dan mengancam ketahanan pangan jangka panjang.
• Q: Apa langkah konkret pemerintah untuk menekan harga beras?
  A: Pemerintah fokus pada swasembada beras dan jagung secara bertahap, dengan target meningkatkan mekanisasi, benih unggul, dan produktivitas, namun hasilnya masih perlu evaluasi mendalam.