Pertamina Gasak Infrastruktur E20, Tantangan Besar Menanti di SPBU

Ringkasan Singkat

• Pertamina mulai menyiapkan terminal dan SPBU untuk mendukung bahan bakar campuran bioethanol E20, dengan fokus awal di Jakarta dan Surabaya.
• Infrastruktur E20 memerlukan penyesuaian tangki, dispenser, dan pelatihan petugas karena bioethanol bersifat higroskopis (mudah menyerap air).
• Diperlukan waktu 1–2 tahun untuk persiapan terminal, dan perluasan ke Jawa-Bali atau nasional akan membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.

PT Pertamina (Persero) mulai menggerakkan langkah nyata untuk menyambut implementasi bahan bakar campuran bioethanol hingga kadar E20. Persiapan tidak hanya berhenti pada terminal bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menjangkau infrastruktur di SPBU dan rantai distribusi secara menyeluruh.

Senior Vice President Business Development Pertamina, Ary Kurniawan, mengungkapkan bahwa perseroan saat ini telah menyiapkan fasilitas penyaluran bioethanol di Jakarta dan Surabaya melalui program Pertamax Green 95 (PG95). Namun, kesuksesan E20 tidak bisa dicapai secara instan. “Kalau kita lihat bagaimana kita bisa mensukseskan E20 seperti B20, kita harus melihat ekosistemnya secara komprehensif juga seperti biodiesel,” ujarnya dalam Panel Diskusi 'Strategi Implementasi Biofuel untuk Ketahanan Indonesia' di EBTKE ConEx 2026, Kamis (3/9).

Ary menambahkan, Pertamina mulai mempersiapkan terminal-terminal agar dapat menerima produk bioethanol untuk E20. Jika program diperluas ke seluruh Jawa dan Bali, bahkan secara nasional, diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap sejumlah terminal. Proses persiapan ini diperkirakan memakan waktu 1–2 tahun. Namun, kesiapan terminal hanyalah satu bagian dari pekerjaan rumah besar. Pertamina juga harus menyiapkan fasilitas di SPBU – mulai dari tangki, sistem penyaluran, hingga dispenser – agar kompatibel dengan karakteristik bioethanol.

Tantangan terbesar justru berada di lini hilir. Bioethanol memiliki sifat higroskopis, sehingga lebih mudah menyerap uap air dibandingkan BBM konvensional. Kondisi ini menuntut penanganan khusus di setiap titik, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga penyaluran ke konsumen. Ary menegaskan bahwa pelatihan bagi petugas SPBU menjadi krusial untuk menjaga kualitas bahan bakar. “Kita perlu memberikan pelatihan kepada teman-teman yang akan melakukan pengisian itu. Supaya bisa menjaga kualitas dari biodiesel itu sendiri,” katanya. Pelatihan juga akan menjangkau terminal dan kapal pengangkut, menjadikan infrastruktur E20 sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Analisis Pakar

Langkah Pertamina menyiapkan infrastruktur E20 patut diapresiasi sebagai bagian dari transisi energi, tetapi saya melihat ada beberapa celah kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pelaku usaha. Pertama, soal biaya. Penyesuaian tangki, dispenser, dan sistem pipa di ribuan SPBU – belum lagi terminal dan kapal – membutuhkan investasi tidak sedikit. Jika beban biaya ini dibebankan ke konsumen melalui kenaikan harga BBM, maka daya beli masyarakat akan tergerus di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi. Pemerintah perlu memikirkan skema subsidi atau insentif fiskal agar transisi ini tidak menjadi beban ganda bagi rakyat.

Kedua, ketersediaan bahan baku bioethanol di dalam negeri masih menjadi tanda tanya besar. Selama ini produksi bioethanol kita didominasi dari tetes tebu, yang volumenya terbatas dan seringkali digunakan untuk industri lain. Jika E20 diimplementasikan secara masif tanpa menjamin rantai pasok yang stabil, kita bisa terjebak pada impor bioethanol – yang secara ekonomi justru kontraproduktif dengan tujuan ketahanan energi. Pertamina dan pemerintah harus mendorong investasi di hilir pertanian dan industri bioethanol secara paralel dengan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, aspek regulasi dan koordinasi antarlemlaga tampaknya masih menjadi titik lemah. Ary menyebut perlunya dukungan dari pemerintah, Hiswana Migas, dan operator SPBU. Namun, selama belum ada payung hukum yang jelas tentang standar kualitas, tarif, dan sanksi pelanggaran, implementasi E20 berpotensi menjadi program yang setengah hati. Saya menilai, dibutuhkan percepatan revisi Perpres tentang biofuel dan penetapan peta jalan yang terukur, tidak hanya target mandatori tetapi juga insentif bagi pelaku usaha di seluruh rantai nilai.

Terakhir, sosialisasi kepada konsumen tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu memahami manfaat E20 (emisi lebih rendah, oktan lebih tinggi) sekaligus potensi kendala teknis, seperti performa mesin kendaraan yang tidak semua kompatibel. Pertamina dan pemerintah harus bergerak massif dengan kampanye edukasi, bukan sekadar pelatihan teknis di SPBU. Jika semua elemen ini tidak dijalankan secara simultan, E20 hanya akan menjadi proyek simbolis tanpa dampak substantif bagi ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu E20 dan apa bedanya dengan Pertalite/Pertamax?
  A: E20 adalah bahan bakar minyak yang mengandung 20% bioethanol dan 80% bensin. Kandungan oktannya lebih tinggi dan emisi lebih rendah dibanding BBM konvensional, tetapi memerlukan infrastruktur dan mesin yang kompatibel.
• Q: Kapan E20 mulai dijual di SPBU?
  A: Pertamina menargetkan persiapan infrastruktur dalam 1–2 tahun ke depan, dengan uji coba awal di Jakarta dan Surabaya melalui Pertamax Green 95. Penjualan luas diperkirakan setelah terminal dan SPBU siap, namun belum ada tanggal pasti.
• Q: Apakah harga E20 lebih mahal dan apakah semua kendaraan bisa menggunakan E20?
  A: Harga belum ditentukan, tetapi campuran bioethanol berpotensi menaikkan biaya produksi. Tidak semua kendaraan – terutama yang lebih tua – kompatibel dengan E20 karena sifat korosif ethanol. Pemilik kendaraan disarankan cek panduan pabrikan sebelum menggunakan.