Tinggal di Pondok Indah Tapi Masih Miskin Menurut Data? Ini Penjelasan Ahli!

Ringkasan Singkat

• Desil tidak diukur dari aset rumah mewah, melainkan gabungan faktor pendidikan, kepemilikan barang, dan komposisi keluarga.
• Data desil dari BPS hanya bersifat social registry, bukan daftar penerima bantuan; setiap K/L memiliki kriteria sendiri.
• Metode Proxy Means Test (PMT) digunakan untuk memperkirakan kesejahteraan, sehingga hasilnya bisa berbeda dari persepsi umum.

Jakarta, CNBC Indonesia – Perdebatan seputar pengelompokan masyarakat dalam desil 1–10 kembali memanas setelah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dirilis. Banyak masyarakat yang merasa bukan orang kaya, namun masuk dalam desil 10—golongan tertinggi—menyebabkan kebingungan. Namun, menurut pakar statistik, Turro Wongkaren, kondisi ini wajar karena desil bukanlah ukuran tunggal kekayaan.

Desil adalah istilah statistik untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan perkiraan tingkat kesejahteraan, yang dihitung dari pengeluaran rutin dan berbagai indikator sosial lainnya. Turro menjelaskan bahwa selain pengeluaran, faktor seperti pendidikan, kepemilikan barang, dan komposisi keluarga juga turut menentukan posisi desil seseorang. Dengan demikian, memiliki rumah di kawasan elit seperti Pondok Indah tidak otomatis menempatkan seseorang di desil 10, apalagi jika tingkat pendidikannya hanya sampai SMP.

"Katakanlah Anda rumahnya di Pondok Indah, tapi Anda cuma lulusan SMP. Bukan berarti Anda akan jadi desil 10," ujar Turro. Ia menambahkan bahwa kombinasi seluruh aspek itulah yang menentukan desil seseorang, sehingga sering terjadi kejanggalan di mata masyarakat—misalnya tetangga dengan rumah lebih besar justru menerima bantuan sosial, sementara yang rumahnya lebih kecil tidak.

Sumber data desil dalam DTSEN merupakan hasil olahan BPS dari berbagai dataset, termasuk Regsosek, DTKS, dan P3KE. Data tersebut diperkaya dengan informasi administratif dan disinkronkan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Turro menegaskan bahwa desil hanyalah social registry, bukan daftar penerima manfaat sosial. Metode yang digunakan adalah Proxy Means Test (PMT), yang mengestimasi kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Ketika desil digunakan oleh Kementerian atau Lembaga untuk menyeleksi penerima program perlindungan sosial, setiap K/L memiliki kriteria tambahan. Misalnya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), syaratnya tidak hanya desil, tetapi juga adanya ibu hamil atau anak usia sekolah. Sementara untuk program rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian PKP, kriteria lebih fokus pada penghasilan, sehingga desil yang sama bisa mendapatkan jatah berbeda.

"Desil hanya salah satu dasar, tapi begitu masuk ke program pemerintah, masing-masing K/L yang menentukan," pungkas Turro.

Analisis Pakar

Fenomena ini mencerminkan kelemahan fundamental dalam pendekatan statistik tunggal untuk mengukur kesejahteraan di negara sebesar Indonesia. Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai bahwa ketergantungan pada PMT dan variabel-variabel yang terbatas justru berpotensi menciptakan bias kebijakan yang serius. Misalnya, seorang pengusaha kecil dengan rumah sederhana namun berpenghasilan tinggi bisa masuk desil rendah karena pengeluaran rutinnya kecil, sementara pegawai negeri dengan rumah mewah tapi pengeluaran besar bisa masuk desil tinggi—semua tergantung pada pola konsumsi yang tidak selalu mencerminkan kekayaan riil.

Lebih jauh, perbedaan antara social registry dan beneficiary list menimbulkan celah administrasi yang sering dimanfaatkan atau justru merugikan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Tanpa sinkronisasi data yang ketat dan verifikasi lapangan, program-program bantuan seperti PKH, subsidi pangan, dan rumah MBR bisa meleset sasaran. Ini bukan hanya masalah teknis statistik, tetapi juga masalah keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara.

Dari perspektif bisnis, kebingungan publik tentang desil juga berdampak pada pasar properti dan perilaku konsumen. Banyak keluarga kelas menengah yang enggan melapor karena takut kehilangan akses bansos, padahal secara ekonomi mereka sudah mandiri. Hal ini menciptakan distorsi insentif dan menghambat mobilitas sosial. Pemerintah perlu segera melakukan reformasi sistem data kesejahteraan dengan pendekatan multidimensi yang lebih transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam verifikasi data secara berkala.

Kesimpulannya, desil hanyalah alat bantu, bukan takdir ekonomi. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menggunakan data tersebut secara bijak, dengan tetap memprioritaskan kelompok paling rentan tanpa mengabaikan dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah. Ini adalah tantangan besar bagi birokrasi Indonesia untuk beranjak dari sekadar angka menuju kebijakan yang berdampak nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan desil dalam konteks data sosial?
  A: Desil adalah pembagian populasi menjadi 10 kelompok yang sama besar berdasarkan perkiraan tingkat kesejahteraan, diukur dari pengeluaran dan karakteristik sosial-ekonomi lainnya.
• Q: Mengapa seseorang dengan rumah mewah bisa masuk desil rendah?
  A: Karena desil tidak hanya melihat aset, tetapi juga tingkat pendidikan, kepemilikan barang, dan komposisi keluarga. Rumah mewah tidak cukup untuk menaikkan desil jika faktor lain rendah.
• Q: Apakah desil 10 berarti orang terkaya?
  A: Secara statistik, desil 10 adalah kelompok dengan perkiraan kesejahteraan tertinggi, namun karena metode estimasi, tidak selalu mencerminkan kekayaan aktual. Bisa jadi orang dengan rumah sederhana tapi pengeluaran tinggi masuk desil 10.