Telur Papua Tembus Rp60 Ribu per Kg, Zulhas Peringatkan Kesenjangan Pangan yang Kian Menganga

Ringkasan Singkat

• Harga telur di Papua dan Maluku mencapai Rp60.000 per kilogram, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Jakarta yang hanya Rp28.000/kg.
• Menko Pangan Zulkifli Hasan mengkhawatirkan kesenjangan harga ini memperlebar jurang kesejahteraan dan gizi, karena pendapatan masyarakat timur justru lebih rendah.
• Pemerintah mengandalkan food estate Wanam di Merauke untuk mewujudkan swasembada pangan Papua, dengan target surplus hingga Maluku dan NTT.

Jakarta, 4 September 2026 – Kesenjangan harga pangan antarwilayah di Indonesia kembali menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa harga telur ayam di wilayah timur, khususnya Papua dan Maluku, masih melambung tinggi. Dalam acara peluncuran buku 'Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul' di JCC Senayan, Jumat (4/9), ia memaparkan bahwa harga telur di Papua dapat mencapai Rp60.000 per kilogram, sementara di Jakarta hanya sekitar Rp28.000 per kilogram. "Kalau di Jakarta, kita sarapan dengan telur, harganya mungkin Rp28 ribu per kg. Tapi saudara kita di Maluku dan Papua, harganya bisa Rp60 ribu," ujar Zulhas.

Perbedaan harga yang mencolok ini bukan sekadar angka. Zulhas menekankan bahwa masyarakat di wilayah timur memiliki pendapatan rata-rata yang lebih rendah, sehingga beban pengeluaran pangan menjadi jauh lebih berat. Ia mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan status gizi. "Pendapatan kita lebih besar, mereka lebih kecil. Lama-lama mereka tambah kalah, tambah kurang gizi, tambah ketinggalan," tegasnya. Kondisi ini, menurutnya, akan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antara Indonesia barat dan timur jika tidak segera diatasi.

Sebagai langkah strategis, pemerintah mengusung konsep kemandirian pangan berbasis wilayah. Zulhas menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembangunan kawasan Wanam di Merauke, Papua, sebagai lumbung pangan nasional (food estate). Proyek ini diharapkan mampu memproduksi beras dalam skala besar sehingga kebutuhan pokok Papua dapat terpenuhi dari dalam wilayah itu sendiri. "Kalau Wanam berjalan baik, seluruh Papua cukup beras dari Merauke. Bahkan surplusnya bisa memasok Maluku dan NTT," optimisnya. Namun, ia juga mengakui bahwa membangun kemandirian pangan bukan pekerjaan mudah, tetapi perubahan mutlak diperlukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor yang mengancam ketahanan pangan dan mengubah pola konsumsi masyarakat.

Analisis Pakar

Fenomena harga telur di Papua yang mencapai Rp60 ribu per kilogram merupakan cerminan nyata dari inefisiensi struktural sistem logistik dan distribusi pangan di Indonesia. Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai bahwa kesenjangan harga antarwilayah bukan semata-masalah biaya transportasi, tetapi juga indikasi lemahnya konektivitas rantai pasok, minimnya infrastruktur pendingin, serta tingginya biaya antara (inter-island freight) yang tidak pernah terselesaikan secara sistemik. Selama ini, kebijakan pangan kita terlalu terpusat di Jawa, sementara wilayah timur diperlakukan sebagai pasar konsumen, bukan sebagai basis produksi. Akibatnya, setiap guncangan harga di pusat produksi akan berganda dampaknya di daerah terpencil.

Pembangunan food estate di Merauke memang terdengar menjanjikan, tetapi kita tidak boleh naif. Sejarah mencatat proyek serupa, seperti di Kalimantan Tengah, justru menuai kegagalan karena perencanaan yang mengabaikan kearifan lokal, kesesuaian lahan, dan keberlanjutan ekosistem. Jika food estate Wanam hanya mengandalkan pendekatan monokultur skala besar tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, dikhawatirkan akan memicu konflik lahan, kerusakan gambut, dan justru menambah beban fiskal. Pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa pengembangan kawasan ini melibatkan petani lokal, menggunakan teknologi tepat guna, serta didukung oleh sistem irigasi dan pascapanen yang memadai. Tanpa itu, mimpi swasembada hanya akan menjadi proyek prestise yang tidak berkelanjutan.

Lebih jauh, ketimpangan harga pangan tidak akan terselesaikan hanya dengan membangun sentra produksi di timur. Diperlukan kebijakan komprehensif yang mencakup subsidi ongkos angkut, revitalisasi pelabuhan perintis, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha distribusi di kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pemerintah harus segera merevisi formula harga acuan dan operasi pasar agar tidak hanya terfokus pada Jawa. Dalam jangka pendek, intervensi harga melalui BULOG dan subsidi silang antarwilayah sangat mendesak, karena setiap hari keterlambatan berarti tambahan beban gizi bagi ibu hamil dan anak-anak di Papua. Tanpa pendekatan yang terintegrasi antara aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, kesenjangan yang disebut Zulhas justru akan semakin akut, dan Indonesia akan kehilangan momentum emas bonus demografi karena sumber daya manusia di timur tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi kronis.

Sebagai jurnalis finansial, saya menilai pernyataan Zulhas seharusnya menjadi alarm bagi semua pemangku kebijakan. Bukan sekadar seruan retoris, tetapi harus diikuti dengan anggaran yang jelas, target terukur, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Masyarakat perlu melihat peta jalan nyata, bukan hanya janji lumbung pangan yang tak jelas ujungnya. Jika tidak, 50 tahun ke depan, bukan mustahil kita justru menjadi bangsa pengimpor pangan utama, dan tradisi makan nasi kita tergusur oleh roti impor, seperti yang diingatkan Zulhas. Sudah waktunya kebijakan pangan tidak hanya menjadi alat politik, tetapi menjadi fondasi ketahanan nasional yang berpihak pada rakyat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa harga telur di Papua bisa mencapai Rp60 ribu per kilogram?
  A: Tingginya biaya logistik dan distribusi dari sentra produksi di Jawa ke wilayah timur, ditambah minimnya infrastruktur pendingin dan rantai pasok yang panjang, membuat harga telur di Papua dan Maluku melonjak dua kali lipat dibandingkan Jakarta.
• Q: Apa yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga pangan di Papua?
  A: Pemerintah membangun kawasan food estate Wanam di Merauke untuk memproduksi beras secara lokal, serta mendorong kemandirian pangan berbasis wilayah. Selain itu, diharapkan ada intervensi distribusi dan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi ketimpangan harga.
• Q: Apakah proyek food estate Merauke sudah terbukti berhasil?
  A: Proyek ini masih dalam tahap pembangunan dan belum terlihat hasil nyata. Sejarah proyek food estate sebelumnya sering kali terkendala masalah lahan, ekologi, dan partisipasi petani, sehingga perlu pengawasan ketat agar tidak gagal seperti proyek serupa di Kalimantan.