Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tutup Sekolah, MBG Dihentikan Sementara: Dampak Ekonomi dan Logistik Mengintai

Ringkasan Singkat

• Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah yang diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
• Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa penghentian ini mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat yang meliburkan sekolah demi keselamatan siswa.
• Program MBG akan menyesuaikan jadwal dan lokasi penyaluran setelah situasi karhutla mereda dan sekolah kembali beroperasi.

Jakarta, CNBC Indonesia – Asap tebal dan kabut asap akibat karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan memaksa pemerintah daerah meliburkan aktivitas sekolah. Dampaknya, program unggulan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menyasar anak sekolah harus ikut berhenti sementara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam keterangannya di program Power Lunch CNBC Indonesia, Jumat (04/09/2026), memastikan bahwa penyaluran MBG akan menyesuaikan dengan keputusan pemda. "Kami akan menghentikan distribusi ke sekolah-sekolah yang diliburkan, dan melanjutkannya kembali ketika sekolah dibuka dan kondisi memungkinkan," ujar Sudaryono.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kesehatan bagi petugas distribusi dan penerima manfaat, mengingat kualitas udara yang buruk dapat mengganggu logistik pangan. BGN juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan BPBD untuk memonitor perkembangan titik api dan kualitas udara. Namun, penghentian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keberlanjutan program MBG di tengah bencana tahunan yang kerap melanda pulau Sumatera dan Kalimantan. Apakah ini akan mengganggu target cakupan nasional? Atau justru menjadi peluang untuk merevisi mekanisme distribusi yang lebih tangguh terhadap bencana?

Analisis Pakar

Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat penghentian sementara MBG akibat karhutla bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan cerminan dari kerentanan rantai pasok pangan nasional terhadap guncangan iklim dan bencana. Program yang mengandalkan distribusi harian ke sekolah-sekolah di wilayah rawan kebakaran ini membutuhkan desain contingency plan yang matang. Tanpa adanya jalur alternatif, seperti pusat distribusi cadangan atau mekanisme pengiriman via logistik yang tahan asap, program ini akan selalu terhambat setiap musim kemarau panjang. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk MBG tidak kecil—hingga triliunan rupiah—sehingga setiap hari libur sekolah berarti potensi kerugian ekonomi dan pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk mitigasi bencana itu sendiri.

Lebih jauh, saya menyoroti koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah. Meskipun sudah tepat bahwa penyaluran mengikuti kebijakan pemda, namun keputusan meliburkan sekolah seringkali bersifat reaktif dan tidak terintegrasi dengan perencanaan pangan. Seharusnya, sejak awal musim kemarau, BGN sudah memiliki peta risiko berbasis prediksi hotspot dan kualitas udara, sehingga distribusi bisa dijadwalkan ulang secara proaktif, bukan sekadar mengikuti keputusan dadakan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang baru berjalan beberapa tahun ini. Jika masyarakat melihat MBG mudah terhenti, maka dampak psikologis terhadap penerima manfaat—terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu—bisa lebih besar daripada sekadar kehilangan satu porsi makan bergizi.

Dari sudut pandang fiskal, penghentian ini juga mengingatkan kita pada pentingnya alokasi dana darurat untuk bencana. Alih-alih menunggu sampai sekolah tutup, pemerintah pusat dan daerah perlu menyisihkan anggaran khusus untuk food reserve yang bisa didistribusikan dalam bentuk paket makanan kering atau siap saji saat kondisi darurat. Dengan begitu, tujuan gizi anak tetap terpenuhi meskipun sekolah tidak beroperasi. Saya menilai, ini adalah ujian bagi kepemimpinan BGN dalam merespons krisis—bukan hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga dari sisi strategi adaptif. Ke depan, saya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme MBG di wilayah rawan karhutla, termasuk melibatkan pihak swasta dan komunitas lokal untuk membangun sistem distribusi yang lebih desentralisasi dan tangguh.

Terakhir, saya ingin menyoroti bahwa karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi yang berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan. Biaya kesehatan akibat ISPA, hilangnya hari belajar, dan terganggunya program gizi adalah kerugian yang tidak terhitung. Jika pemerintah serius menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas SDM, maka penanganan karhutla harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar respons tahunan. MBG hanya salah satu instrumen; tanpa lingkungan yang sehat, instrumen itu tidak akan optimal. Saya berharap insiden ini menjadi momentum untuk mengintegrasikan kebijakan pangan, lingkungan, dan penanggulangan bencana dalam satu kerangka kebijakan yang holistik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah program MBG dihentikan secara permanen akibat karhutla?
  A: Tidak. Penghentian hanya bersifat sementara selama sekolah diliburkan. Begitu sekolah dibuka kembali dan kondisi udara membaik, penyaluran MBG akan dilanjutkan sesuai jadwal.
• Q: Bagaimana nasib anak-anak yang tidak mendapat MBG selama sekolah libur?
  A: BGN menyatakan akan menyesuaikan distribusi, namun belum ada skema alternatif seperti pembagian makanan di posko pengungsian. Pemerintah daerah diharapkan menyediakan bantuan pangan darurat bagi keluarga yang sangat membutuhkan.
• Q: Apakah ada kompensasi atau penggantian porsi MBG yang terlewat?
  A> Secara teknis, tidak ada kompensasi penggantian porsi yang terlewat, karena program ini berbasis kehadiran di sekolah. Namun, BGN akan mengevaluasi apakah ada penambahan porsi di hari-hari berikutnya untuk menutupi kekurangan gizi selama masa libur.