Pemerintah Siapkan Rp1 Triliun untuk 1.404 Perlintasan KA, Ini Dampaknya ke Anggaran dan Tenaga Kerja

Ringkasan Singkat

• Pemerintah mengalokasikan Rp1 triliun dari tambahan anggaran Ditjen Perkeretaapian 2027 untuk menangani 1.404 perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya.
• Dari total 3.674 perlintasan, 1.810 di antaranya membutuhkan penanganan, dan setelah penyaringan tersisa 1.404 lokasi prioritas untuk peningkatan keselamatan.
• Penanganan ini akan menciptakan 5.616 lowongan pekerjaan baru sebagai petugas jaga perlintasan, serta melibatkan PT KAI dan berbagai kementerian.

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun pada 2027 untuk membenahi 1.404 titik perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya. Anggaran ini merupakan bagian dari tambahan pagu Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang melonjak dari Rp4,658 triliun menjadi Rp8,194 triliun, dengan tambahan belanja non-operasional infrastruktur konektivitas mencapai Rp3,5 triliun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (3/9/2026), mengungkapkan bahwa dari 3.674 perlintasan yang teridentifikasi, sebanyak 1.810 lokasi memerlukan penanganan. Setelah dilakukan inventarisasi lanjutan, 234 lokasi dinilai dapat ditutup sehingga tersisa 1.404 lokasi yang menjadi sasaran peningkatan keselamatan. "Rencana peningkatan keselamatan dengan kriteria lebar jalan, kelas jalur, frekuensi kereta, dan kondisi jalan raya sebanyak 1.404 lokasi," ujar Allan.

Dari jumlah tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mulai menangani 190 lokasi pada tahun ini, sedangkan 1.214 lokasi sisanya akan dibiayai melalui tambahan anggaran Kemenhub. Penanganan mencakup pemasangan pintu perlintasan dan penyediaan dokumen perencanaan teknis, yang dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Jasa Raharja.

Tak hanya infrastruktur, proyek ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Kemenhub memperkirakan setiap titik membutuhkan empat petugas jaga, sehingga diperlukan tambahan 5.616 petugas perlintasan dengan status PKWT, yang pembiayaannya melalui IMO Kementerian Perhubungan.

Analisis Pakar

Keputusan pemerintah mengalokasikan Rp1 triliun untuk perlintasan sebidang adalah langkah yang tepat sasaran, mengingat tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang sering merugikan jiwa dan ekonomi. Namun, yang perlu dicermati adalah efektivitas belanja ini. Apakah anggaran sebesar itu akan benar-benar terserap optimal, atau akan tersendat di birokrasi? Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa proyek infrastruktur kerap menghadapi kendala lelang dan pembebasan lahan, sehingga realisasi fisik bisa molor. Investor dan pelaku usaha di sektor logistik tentu menyambut baik perbaikan ini, karena perlintasan yang aman akan mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan angkutan barang.

Dari sisi fiskal, tambahan pagu Ditjen Perkeretaapian yang melonjak hampir 76% menjadi Rp8,19 triliun menandakan komitmen pemerintah terhadap keselamatan transportasi, tetapi juga patut diwaspadai terhadap risiko pembengkakan anggaran. Dengan 1.214 lokasi yang masih membutuhkan pemasangan pintu perlintasan, biaya per titik rata-rata sekitar Rp823 juta – angka yang cukup realistis jika mencakup peralatan, instalasi, dan pengawasan. Namun, biaya operasional jangka panjang, termasuk gaji 5.616 petugas baru, akan menjadi beban rutin yang harus masuk dalam anggaran IMO setiap tahun. Ini adalah aspek yang sering luput dari perhatian publik, padahal berimbas pada postur APBN ke depan.

Yang lebih krusial adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator. Perlintasan sebidang tidak hanya soal teknis, tetapi juga tata ruang dan disiplin masyarakat. Penutupan 234 lokasi yang dianggap tidak layak adalah keputusan berani, namun harus diimbangi dengan penyediaan akses alternatif agar tidak memicu protes warga. Saya menilai, pemerintah perlu mengkomunikasikan program ini secara masif dan melibatkan aparat setempat agar masyarakat paham manfaat jangka panjangnya. Tanpa edukasi, upaya peningkatan keselamatan bisa sia-sia jika pengguna jalan tetap menerobos palang pintu.

Terakhir, pelibatan PT KAI sebagai operator utama dalam penanganan 190 lokasi awal adalah langkah pragmatis, karena mereka memiliki pengalaman dan tenaga ahli. Namun, untuk 1.214 lokasi yang dibiayai Kemenhub, perlu mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Saya merekomendasikan agar dibentuk tim pemantau independen yang melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk menjamin transparansi. Dengan skala anggaran sebesar ini, publik berhak mengetahui progres setiap triwulan. Jika dikelola dengan baik, proyek ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan efisiensi logistik nasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total perlintasan sebidang di Indonesia dan berapa yang akan ditangani pemerintah?
  A: Total teridentifikasi 3.674 perlintasan, dan pemerintah menargetkan penanganan 1.404 lokasi prioritas dengan anggaran Rp1 triliun pada 2027.
• Q: Apakah anggaran Rp1 triliun sudah termasuk biaya petugas jaga perlintasan?
  A: Anggaran tersebut untuk pemasangan pintu perlintasan dan perencanaan teknis. Biaya petugas jaga (5.616 orang) akan dibiayai melalui IMO Kementerian Perhubungan, terpisah dari anggaran infrastruktur.
• Q: Kapan proyek penanganan perlintasan ini dimulai dan siapa yang mengerjakan?
  A: Sebagian sudah ditangani PT KAI pada 2026 (190 lokasi), sedangkan sisanya akan dimulai pada 2027 dengan koordinasi Kemenhub, Kemenko Infrastruktur, dan operator terkait.