Kepala BPS dan Gubernur Se-Kalimantan Berkumpul di Balikpapan: Penghargaan atau Ajang Seremonial Belaka?

Ringkasan Singkat

• Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah gubernur Kalimantan hadiri acara Apresiasi Pemda Berprestasi di Balikpapan.
• Acara diselenggarakan oleh Kemendagri melalui IPDN, dihadiri pula Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Mendagri.
• Hanya Gubernur Kaltim, Kalsel, dan Kaltara yang hadir langsung; Kalbar dan Kalteng diwakili wakil gubernur.

Balikpapan – Malam itu, Platinum Convention Hall tampak gemerlap. Namun di balik kemewahan, pertanyaan kritis menggelayut: Apakah ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Tahun 2026 sebatas seremoni atau benar-benar refleksi kinerja birokrasi? Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti hadir dengan balutan jilbab coklat dan outer motif senada, duduk di meja depan berdampingan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Mendagri Bima Arya, serta jajaran IPDN.

Kehadiran Amalia menarik perhatian, mengingat peran BPS dalam menyediakan data objektif sangat krusial untuk menilai capaian daerah. Namun acara yang digelar Kamis (9/2) itu justru didominasi momen foto bersama dan sambutan basah-basahan. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, dan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang tampak antusias. Sementara Kalimantan Barat hanya mengirim Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, dan Kalimantan Tengah diwakili Edy Pratowo. Kehadiran wakil ini bukankah sinyal bahwa prioritas terhadap penghargaan tersebut tidak sepenuhnya dianggap penting oleh para kepala daerah?

Kemendagri menunjuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai penyelenggara, sebuah langkah yang patut diapresiasi jika diikuti dengan indikator penilaian yang transparan. Namun masyarakat berhak tahu: apa parameter 'berprestasi'? Apakah berdasarkan realisasi anggaran, indeks pembangunan manusia, atau sekadar kepatuhan administratif? Tanpa kejelasan, acara ini hanya menjadi ajang klaim prestasi di atas kertas.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengikuti geliat birokrasi Indonesia selama dua dekade, saya Budi Santoso menilai acara semacam ini harus dibaca dengan kritis. Penghargaan memang penting sebagai bentuk apresiasi, namun jika tidak diiringi dengan audit kinerja yang independen dan publik, maka ia berubah menjadi instrumen politik untuk membangun citra semata. Kehadiran Kepala BPS pun tidak otomatis memvalidasi kredibilitas acara; justru data BPS yang akurat harus menjadi basis utama penilaian, bukan sekadar ornamen dalam seremonial.

Saya mencermati bahwa hanya tiga gubernur yang hadir secara langsung, sedangkan dua provinsi lainnya mengirim wakil. Ini adalah sinyal diplomatik yang subtil. Apakah ini karena jadwal berbenturan, atau ada ketidakpercayaan terhadap substansi acara? Dalam pemerintahan yang baik, kehadiran pimpinan tertinggi daerah seharusnya menjadi prioritas jika penghargaan tersebut dianggap strategis. Fakta bahwa beberapa memilih untuk tidak hadir secara langsung patut menjadi pertanyaan bagi Kemendagri tentang daya tarik dan bobot ajang ini.

Lebih jauh, pelibatan IPDN sebagai penyelenggara menimbulkan konflik kepentingan potensial. IPDN adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kemendagri. Ketika institusi yang sama yang melatih calon birokrat juga menilai kinerja birokrat, maka objektivitas bisa terganggu. Harus ada mekanisme pengawasan eksternal, misalnya dari lembaga swadaya masyarakat atau akademisi independen, agar penghargaan ini tidak menjadi alat legitimasi bagi kebijakan yang belum tentu berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.

Yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya keterlibatan publik dalam proses seleksi. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik justru yang paling merasakan kualitas pelayanan. Namun dalam ajang ini, suara rakyat absen. Saya mendesak Kemendagri untuk merilis secara terbuka kriteria penilaian, data pendukung, dan hasil verifikasi lapangan. Tanpa itu, apresiasi yang diberikan hanya menghabiskan anggaran dan waktu tanpa makna. Inilah saatnya kita menuntut transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar tepuk tangan di ruang konvensi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi?
  A: Ini adalah program penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang dinilai berhasil menjalankan program dan pelayanan publik secara maksimal. Penilaian dilakukan oleh tim yang ditunjuk Kemendagri, pada tahun 2026 dilaksanakan oleh IPDN.
• Q: Mengapa Kepala BPS hadir dalam acara tersebut?
  A: Kehadiran Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menunjukkan bahwa data statistik menjadi pertimbangan penting dalam penilaian kinerja daerah. Namun perannya lebih sebagai pemangku kepentingan, bukan sebagai tim penilai langsung.
• Q: Bagaimana cara agar daerah bisa meraih penghargaan ini?
  A> Daerah harus memenuhi indikator yang ditetapkan Kemendagri, mencakup aspek pelayanan dasar, inovasi, dan tata kelola pemerintahan. Namun hingga saat ini, kriteria rinci belum dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat kesulitan untuk memverifikasi objektivitas penilaian.