Kalsel Raih Penghargaan Sampah dari Kemendagri, Tapi Benarkah Lingkungannya Asri?

Ringkasan Singkat

• Provinsi Kalimantan Selatan meraih Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat provinsi.
• Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Muhidin di Balikpapan, Kamis (2/9) malam, dengan Kalimantan Tengah sebagai peringkat kedua.
• Penilaian mencakup pengelolaan sampah terpadu dan kualitas lingkungan, namun kriteria dan transparansi penilaian masih perlu dipertanyakan.

Provinsi Kalimantan Selatan dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat provinsi dalam Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan. Penghargaan yang digelar di Hotel Platinum, Balikpapan, pada Kamis (2/9) malam itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Kalsel, Muhidin, yang hadir langsung.

Dalam kategori yang sama, posisi terbaik II diraih oleh Kalimantan Tengah. Penilaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada pengelolaan sampah terpadu dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan tujuan menciptakan ruang publik yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai penyelenggara acara yang juga dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Kemendagri menyatakan apresiasi ini sebagai bentuk dorongan kepada pemda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan perumahan—yang sejalan dengan prioritas presiden. Namun, di balik seremoni penghargaan, publik berhak bertanya: sejauh mana capaian nyata di lapangan, dan apakah indikator penilaian benar-benar mengukur keberhasilan atau sekadar formalitas birokrasi?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri berbagai lokasi pembuangan akhir di Indonesia, saya menilai penghargaan semacam ini perlu dibaca dengan kritis. Kalsel memang memiliki beberapa program unggulan, seperti bank sampah dan kampung hijau, namun fakta di lapangan masih menunjukkan banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) beroperasi dengan sistem open dumping yang mencemari tanah dan air. Penghargaan tanpa disertai audit independen atas kondisi aktual hanya akan menjadi pajangan semata.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak adanya transparansi mengenai bobot penilaian. Apakah pengelolaan sampah terpadu diukur dari volume sampah yang terolah, pengurangan sampah plastik, atau sekadar ketersediaan sarana prasarana? Selama data masih berasal dari laporan mandiri pemda tanpa verifikasi ketat dari lembaga pengawas seperti BPK atau lembaga swadaya masyarakat, maka apresiasi ini berpotensi menjadi alat legitimasi politik, bukan cerminan kinerja lingkungan yang sesungguhnya.

Gubernur Muhidin patut diapresiasi atas pencapaian ini, tetapi rakyat Kalsel membutuhkan bukti riil: bau sampah yang hilang, sungai yang kembali jernih, dan tingkat daur ulang yang meningkat. Tidak ada salahnya jika Kemendagri memperluas indikator dengan memasukkan parameter partisipasi masyarakat, akses informasi publik tentang pengelolaan sampah, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Tanpa itu, penghargaan serupa akan terus hadir setiap tahun, sementara masalah lingkungan tetap menjadi momok yang tak terselesaikan.

Saya mengajak publik untuk tidak terbuai oleh piala dan piagam. Tuntutlah data terbuka dan kunjungan lapangan yang mendadak. Hanya dengan tekanan publik yang kuat, penghargaan ini bisa menjadi pemacu, bukan sekadar seremonial tahunan yang melupakan akar permasalahan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II?
A: Penghargaan tahunan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam menyelenggarakan program kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengelolaan sampah dan lingkungan.

Q: Siapa pemenang kategori pengelolaan sampah tingkat provinsi di Kalimantan?
A: Juara I diraih oleh Kalimantan Selatan, dan juara II oleh Kalimantan Tengah.

Q: Apa saja indikator penilaian dalam kategori ini?
A: Menurut Kemendagri, penilaian meliputi pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta inovasi daerah dalam menciptakan ruang publik yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.