Kalbar Sabet Juara Program 3 Juta Rumah, Benarkah Kebijakan Pro-Rakyat atau Sekadar Seremonial?

Ringkasan Singkat

• Provinsi Kalimantan Barat meraih peringkat Terbaik I dalam Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Kalimantan Batch II untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat provinsi.
• Penghargaan diberikan oleh Kemendagri bersama IPDN di Balikpapan, dengan penilaian mencakup dukungan kebijakan, tata kelola permukiman, dan kolaborasi perumahan.
• Kategori lain yang dinilai meliputi akses pendidikan, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan, namun program rumah layak menjadi sorotan utama.

Provinsi Kalimantan Barat baru saja menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Terbaik 1 dalam Apresiasi Pemda Berprestasi Batch II Regional Kalimantan, khusus untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat provinsi. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (3/9). Sementara posisi Terbaik II diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan.

Penilaian dalam kategori program 3 juta rumah ini difokuskan pada peran pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Indikatornya mencakup percepatan penyediaan hunian melalui dukungan kebijakan, tata kelola permukiman yang berkelanjutan, serta solusi perumahan yang kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Acara apresiasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Tak hanya program perumahan, terdapat empat kategori lain yang menjadi dasar penilaian, yaitu Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan, serta Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Namun, perhatian publik lebih tertuju pada program 3 juta rumah yang dinilai menjadi barometer keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

Meskipun Kalbar keluar sebagai pemenang, publik perlu mengawal apakah penghargaan ini sekadar seremonial atau benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Pasalnya, banyak daerah yang secara administrasi unggul, tetapi implementasi di tingkat desa dan kelurahan masih timpang. Penghargaan ini seharusnya menjadi pemacu, bukan tujuan akhir.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri berbagai pelosok Kalimantan, saya melihat ada celah kritis yang perlu diangkat. Program 3 Juta Rumah memang ambisius, tetapi akar masalah perumahan di Indonesia bukan sekadar jumlah unit, melainkan akses tanah, kepastian hukum, dan kemampuan membayar masyarakat berpenghasilan rendah. Kalbar mendapatkan nilai tinggi dalam hal kebijakan dan kolaborasi, namun pertanyaan mendasarnya: sejauh mana kebijakan tersebut telah mengubah nasib warga yang tinggal di bantaran sungai atau kawasan rawan banjir? Saya menduga, penghargaan ini lebih banyak diukur dari dokumen perencanaan dan koordinasi antarinstansi, bukan dari dampak nyata di lapangan.

Kedua, peran swasta dalam kolaborasi perumahan seringkali menjadi jebakan. Pengembang cenderung membangun rumah subsidi di lokasi pinggiran yang jauh dari akses kerja dan transportasi publik. Akibatnya, hunian layak secara fisik namun tidak layak secara sosial-ekonomi. Kalbar, dengan geografis yang menantang, harus memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar dapat dijangkau oleh masyarakat miskin kota dan pedesaan. Penghargaan dari Kemendagri dan IPDN sebaiknya tidak membuat pemerintah daerah terlena; justru ini harus menjadi evaluasi terhadap kesenjangan antara kebijakan dan realitas.

Ketiga, indikator tata kelola permukiman berkelanjutan sering diartikan sempit sebagai pembangunan fisik tanpa memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat adat dan lokal. Di Kalbar, terdapat banyak komunitas Dayak yang memiliki konsep rumah berbasis kearifan lokal. Apakah program 3 juta rumah telah mengakomodasi itu? Saya meragukan. Penghargaan semacam ini rentan menjadi alat legitimasi tanpa menyentuh substansi keadilan ruang. Saya mengingatkan bahwa rumah bukan komoditas, tetapi hak dasar. Pemerintah daerah harus menunjukkan data audit tentang siapa penerima manfaat, berapa persentase rumah yang dihuni, dan bagaimana dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan. Tanpa itu, apresiasi hanya sekadar pajangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Program 3 Juta Rumah dan siapa yang menginisiasi?
  A: Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif nasional untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR dan didukung oleh pemerintah daerah melalui kebijakan pertanahan, perizinan, dan insentif fiskal.
• Q: Mengapa Kalimantan Barat terpilih sebagai Terbaik I?
  A: Berdasarkan penilaian Kemendagri dan IPDN, Kalbar dinilai unggul dalam dukungan kebijakan, percepatan penyediaan hunian, tata kelola permukiman yang terencana, serta kolaborasi yang kuat dengan pengembang dan masyarakat.
• Q: Apakah penghargaan ini menjamin kualitas rumah yang dibangun?
  A: Penghargaan ini lebih mengukur peran pemerintah daerah dalam proses dan kebijakan, bukan secara langsung kualitas konstruksi atau kepuasan penghuni. Masyarakat diimbau untuk tetap mengawasi pembangunan di lapangan dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan.