Indonesia Tak Cuma Minta Hibah: Tawarkan Skema Blended Finance ke Bank Dunia untuk Dana Bencana Global

Ringkasan Singkat

• Indonesia mengajukan dua proposal ke The Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) yang dikelola Bank Dunia: satu untuk pemulihan pascabencana di daratan, satu lagi untuk mitigasi di pesisir.
• BPLDH menawarkan skema blended finance dengan menggabungkan dana FRLD dan dana abadi kebencanaan dalam negeri, bukan sekadar meminta hibah.
• Hasil investasi dana abadi sudah dipakai untuk membayar premi asuransi aset negara seperti Istana Presiden, RSUD, dan sekolah Kementerian Agama, sehingga dana tetap berkembang meski tak ada bencana.

Jakarta — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) mengungkapkan potensi pendanaan kebencanaan global melalui program The Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) yang dikelola Bank Dunia. Direktur Utama BPLDH Joko Tri Haryanto menjelaskan bahwa lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini sedang mengajukan dua proposal untuk mengakses dana tersebut.

Proposal pertama dirancang untuk membentuk dana penanganan bencana di wilayah daratan, sementara proposal kedua menyasar bencana di pesisir. Keduanya disusun dengan pendekatan berbeda: satu berfokus pada pemulihan pascabencana, dan lainnya pada mitigasi atau pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.

Joko mengakui langkah ini diambil karena mekanisme FRLD masih berkembang dan belum jelas apakah pendanaannya lebih condong ke aksi pra- atau pascabencana. “Karena mekanisme FRLD masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya jelas mengenai batasannya dengan pendanaan adaptasi, kami mengambil pendekatan dengan mengajukan dua proposal,” ujarnya dalam acara Ford Foundation Journalist Crash Course di Jakarta, Kamis (3/9).

Yang membedakan Indonesia dari negara lain adalah tawaran skema blended finance. BPLDH tidak hanya meminta hibah, tetapi juga mengajak berkontribusi dengan menyertakan modal dari dana abadi kebencanaan yang dikelola sendiri. “Kalau proposal negara lain mungkin mereka hanya minta, tapi enggak punya modal, kita menawarkan blended. Jadi kita tidak hanya minta, kita nawarin blended investasi,” tegas Joko.

Dana abadi ini tidak boleh digunakan secara langsung; yang dimanfaatkan adalah hasil investasinya. Saat ini, hasil tersebut sudah dipakai untuk membayar premi asuransi berbagai aset negara, termasuk Istana Presiden, sejumlah RSUD, dan sekolah milik Kementerian Agama. Joko mencontohkan, saat bencana di Sumatra, banyak bangunan sekolah Kementerian Agama hancur, namun klaim asuransi berjalan karena premi telah dibayarkan. Sebaliknya, jika bencana tak terjadi, hasil investasi tetap menghasilkan keuntungan yang menambah dana abadi.

“Kita bukan hanya minta, kita mengajak kontribusi. Karena kondisi geopolitik sekarang tidak baik-baik saja, kita harus bergerak dari grant-grant, kemudian berjalannya investasi,” tutup Joko.

Analisis Pakar

Langkah BPLDH ini cerdas secara strategis dan finansial. Di tengah ketidakpastian iklim global yang kian ekstrem, mengandalkan hibah semata adalah strategi pasif yang rapuh. Dengan menawarkan blended finance, Indonesia tidak sekadar menjadi penerima, tetapi juga mitra investasi yang memiliki skin in the game. Ini memberi sinyal kuat ke Bank Dunia dan donor internasional bahwa kita serius mengelola risiko bencana secara berkelanjutan, bukan sekadar respons darurat.

Namun, tantangan terbesar bukanlah proposal, melainkan eksekusi. Dana abadi kebencanaan harus dikelola dengan tata kelola yang transparan dan tingkat imbal hasil yang kompetitif. Jika investasi gagal menghasilkan keuntungan, maka kontribusi dalam negeri justru menjadi beban. Selain itu, mekanisme FRLD masih abu-abu—batasan antara pendanaan adaptasi dan loss & damage sering kabur. Mengajukan dua proposal memang solusi pragmatis, tapi bisa memecah fokus dan menggandakan biaya administrasi.

Yang menarik adalah penggunaan asuransi sebagai instrumen protektif. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pengeluaran darurat menjadi manajemen risiko berbasis pasar. Namun, premi asuransi untuk aset negara seperti Istana Presiden terdengar simbolis; nilai riil perlindungannya patut diuji. Jika skala bencana besar, apakah kapasitas asuransi mencukupi? Blended finance harus diikuti dengan peta jalan yang jelas tentang alokasi risiko antara pemerintah, perusahaan asuransi, dan investor.

Secara geopolitik, Indonesia berada di posisi tawar yang baik. Negara berkembang lain cenderung pasif, tetapi kita menawarkan model pendanaan hybrid yang bisa direplikasi. Jika berhasil, ini bisa menjadi blueprint bagi negara kepulauan lain yang rentan bencana. Namun, kesuksesan sangat bergantung pada kecepatan birokrasi dan kemauan politik untuk mereformasi pengelolaan dana publik. Saya menilai inisiatif ini ambisius, namun realistis—asalkan semua pemangku kepentingan, dari Kementerian Keuangan hingga daerah, bergerak searah dan berani menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu The Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD)?
  A: FRLD adalah mekanisme pendanaan global yang dikelola Bank Dunia untuk membantu negara-negara berkembang menangani kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, baik melalui mitigasi maupun pemulihan pascabencana.
• Q: Bagaimana blended finance bekerja dalam konteks dana bencana?
  A: Blended finance menggabungkan dana hibah atau pinjaman lunak dari sumber internasional (seperti FRLD) dengan modal dalam negeri (misal dana abadi Indonesia) untuk menciptakan total pembiayaan lebih besar. Hasil investasi dari modal dalam negeri digunakan untuk mendukung program, sehingga dana tidak habis sekali pakai.
• Q: Apa saja aset negara yang sudah diasuransikan dengan hasil dana abadi?
  A> Saat ini, hasil investasi dana abadi kebencanaan digunakan untuk membayar premi asuransi bagi Istana Presiden, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tertentu, dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Klaim dapat diajukan jika bencana merusak aset-aset tersebut.