Doa di Tengah Penghargaan: Tito Karnavian Hadir, tapi Perlindungan Bencana Hanya Seremonial?

Ringkasan Singkat

• Acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II di Balikpapan dibuka dengan doa memohon perlindungan dari bencana, dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
• Kepala Kemenag Balikpapan memimpin doa agar Nusantara terhindar dari banjir, kebakaran, dan gempa, namun tidak ada pernyataan kebijakan konkret dari pemerintah.
• Penghargaan diberikan kepada 32 daerah, namun kritik muncul bahwa ritual keagamaan tanpa aksi nyata mitigasi bencana hanyalah simbolisme belaka.

Balikpapan, Kalimantan Timur – Suasana khusuk menyelimuti ruang acara Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan, Kamis (9/2) malam. Di tengah gemerlap penghargaan yang akan diberikan kepada daerah-daerah berprestasi, lantunan doa justru menjadi sorotan utama. Kepala Kantor Kemenag Kota Balikpapan, Masrivani, dengan penuh penghayatan memanjatkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bumi Nusantara dilindungi dari bencana berkepanjangan – mulai dari kebakaran hutan hingga gempa yang mematikan.

"Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengangkat kedua tangan kami, menundukkan hati kami, memohon keagungan-Mu ya Allah. Himpunlah kami dalam lindungan-Mu, anugerahkan segala berkah dan perlindungan dari tanah Kalimantan dan seluruh pelosok negeri kami Indonesia," demikian petikan doa yang dibacakan Masrivani. Ia juga meminta agar hutan, sungai, dan tanah menjadi sumber keberkahan, bukan bencana. Doa diakhiri dengan seruan untuk menjauhkan rakyat dari banjir, kebakaran, gempa, dan segala mara bahaya.

Acara yang digelar di Kota Minyak itu turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran orang nomor satu di lingkungan pemerintahan daerah ini menambah bobot acara, namun menariknya, tidak ada pernyataan resmi dari Mendagri terkait langkah-langkah strategis mitigasi bencana yang selaras dengan doa yang dipanjatkan. Sementara itu, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ditunjuk sebagai penyelenggara, dengan Rektor Halilul Khairi dan Wakil Bidang Administrasi Arief M Edie turut hadir.

Sebelum acara, Halilul Khairi menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan fakta dan capaian nyata dari pemerintah daerah. "Dengan pemilihan penghargaan ini, mungkin bisa mereka gunakan untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa saya sudah melakukan sesuatu dan saya sudah mendapatkan penghargaan," ujarnya. Namun ia menekankan bahwa apresiasi seharusnya menjadi pemicu, bukan titik akhir. Sebanyak 32 daerah akan menerima penghargaan dalam berbagai kategori, mulai dari pengelolaan sampah dan lingkungan, akses dan kualitas layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri berbagai bencana di Indonesia – dari kebakaran hutan di Sumatera hingga gempa di Lombok – saya melihat ada ironi mendalam dalam acara ini. Di satu sisi, pemerintah daerah berlomba-lomba meraih penghargaan atas kinerja administratif, namun di sisi lain, doa publik justru menjadi pengganti kebijakan nyata dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks. Apakah kita benar-benar percaya bahwa lantunan doa di ruang ber-AC mampu menghentikan laju deforestasi atau mengubah pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan? Saya menilai ini sebagai bentuk ritual legitimasi – sebuah upaya untuk menampilkan kesan peduli tanpa harus mengeluarkan anggaran signifikan untuk mitigasi struktural.

Data BNPB menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terjadi lebih dari 2.500 kejadian bencana di Indonesia, dengan kerugian ekonomi triliunan rupiah. Namun, anggaran untuk pengurangan risiko bencana di banyak daerah masih berada di bawah 5% dari APBD. Sementara itu, acara seremonial seperti ini menghabiskan biaya tidak sedikit – mulai dari sewa hotel, konsumsi, hingga biaya perjalanan pejabat. Pertanyaan kritisnya: mengapa doa untuk perlindungan dari bencana justru dikumandangkan di saat yang bersamaan dengan penghargaan bagi daerah yang mungkin masih abai terhadap tata ruang dan pengelolaan lingkungan? Apakah ini bukan sinyal bahwa pencapaian yang diukur lebih bersifat output administrasi, bukan outcome keselamatan rakyat?

Kita perlu membedakan antara religiusitas personal dan kebijakan publik. Doa adalah urusan hati, tetapi negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia – bukan melalui ritual, melainkan melalui perencanaan yang matang, penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, dan investasi jangka panjang dalam infrastruktur tahan bencana. Ketika seorang menteri hadir dalam acara yang didominasi oleh doa tanpa menyampaikan arahan kebijakan yang terukur, masyarakat berhak bertanya: apakah ini hanya sekadar pemanis acara, atau ada pesan tersembunyi bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya keselamatan bangsa kepada kekuatan gaib?

Saya tidak anti-doa, tetapi saya anti-kemunafikan. Jika doa itu tulus, maka harus diikuti dengan langkah konkret: meninjau ulang izin tambang di daerah rawan longsor, memperketat pengawasan kebakaran hutan, dan memastikan setiap daerah memiliki peta risiko bencana yang terintegrasi. Penghargaan tanpa perbaikan nyata hanyalah piagam kosong. Masyarakat tidak butuh doa dari pejabat yang hadir di hotel mewah; mereka butuh aksi di lapangan, tanggap darurat yang cepat, dan kompensasi yang adil saat bencana melanda. Mari kita hentikan tradisi mengagungkan simbol, dan mulai mengukur keberhasilan pemerintah dari seberapa sedikit nyawa yang melayang dan seberapa cepat pemulihan setelah bencana.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Apresiasi Pemda Berprestasi yang digelar Kemendagri?
  A: Ini adalah penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan program dan pelayanan publik, berdasarkan penilaian dari IPDN sebagai penyelenggara.
• Q: Mengapa doa menjadi bagian penting dalam pembukaan acara tersebut?
  A: Doa dibacakan sebagai permohonan perlindungan dari bencana, yang menjadi isu sentral di Indonesia, terutama di Kalimantan yang rawan kebakaran hutan dan gempa. Namun, doa ini lebih bersifat seremonial dan tidak menggantikan kebijakan mitigasi.
• Q: Apa kritik utama dari jurnalis dan pakar terhadap acara ini?
  A: Kritik utama adalah adanya kesenjangan antara ritual doa yang khidmat dengan minimnya aksi nyata pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, seperti pengelolaan lingkungan, penegakan hukum, dan alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur tahan bencana.