Mantan Jenderal Israel Sebut Kekerasan di Tepi Barat sebagai Pembersihan Etnis – Ribuan Warga Terluka dan Mengungsi

Ringkasan Singkat

• Sejumlah mantan pejabat militer Israel, termasuk Ephraim Sneh dan Eyal Ben Reuven, mengecam tindakan kekerasan pemukim di Tepi Barat dan menyebutnya sebagai pembersihan etnis.
• Serangan terhadap petani, gembala, dan pemukiman Palestina meningkatkan jumlah korban luka dan pengungsi, dengan data PBB menunjukkan lebih dari 3.200 orang mengungsi sejak Oktober 2023.
• Lebih dari 200 tokoh Israel, termasuk mantan perdana menteri dan jenderal pensiunan, menandatangani surat yang menuduh kebijakan Benjamin Netanyahu memicu "terorisme Yahudi" dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Sejumlah mantan komandan senior dan pejabat keamanan Israel mengkritik peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kunjungan mereka ke beberapa komunitas Palestina mengungkap serangkaian serangan terhadap petani, gembala, serta penghancuran rumah dan fasilitas sipil.

Ephraim Sneh, pensiunan Brigadir Jenderal yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, menyatakan bahwa tindakan pemukim bertujuan mengusir penduduk Palestina dari tanah mereka. "Ini adalah pembersihan etnis, sederhananya," ujarnya, seperti dilaporkan The New York Times.

Mayor Jenderal Eyal Ben Reuven, mantan Komandan Pasukan Darat Israel, menambahkan bahwa kekerasan pemukim menjadi ancaman terbesar bagi keamanan Israel, bahkan lebih mengkhawatirkan daripada ancaman dari Iran, Gaza, atau Lebanon.

Di desa Burin, petani Palestina Bashar Eid melaporkan cedera permanen akibat serangan pemukim yang memaksa ia meninggalkan ladangnya. "Mereka ingin mengambil rumahku," kata Eid.

Di Lembah Yordania, serangkaian serangan malam hari memaksa sebagian besar keluarga Badui meninggalkan kamp mereka. Salah satu saksi, Mohammad Khalil, mengaku tidak dapat tidur selama satu jam karena takut diserang.

Lebih dari 200 tokoh Israel menandatangani surat pada Juni yang menuntut penghentian serangan terhadap warga sipil Palestina. Penandatangan termasuk dua mantan perdana menteri, lebih dari 30 jenderal pensiunan, serta mantan kepala badan intelijen. Mereka menuduh pemerintah Benjamin Netanyahu memberi ruang bagi lembaga keamanan untuk berkolusi dengan pemukim, serta menyoroti penggunaan dana publik untuk infrastruktur pemukiman ilegal.

Mantan Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon menyoroti ideologi supremasi Yahudi yang, menurutnya, mengingatkan pada doktrin rasial pasca‑Holocaust. Sementara pensiunan Jenderal Angkatan Udara Asaf Agmon memperingatkan bahwa toleransi terhadap kekerasan semacam ini dapat menghancurkan moralitas masyarakat Israel.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikutip The New York Times menunjukkan bahwa sejak Oktober 2023, serangan di Tepi Barat telah melukai ribuan warga Palestina dan memaksa lebih dari 3.200 orang mengungsi – angka yang hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Rata‑rata korban luka meningkat dari satu orang setiap tiga hari pada 2020 menjadi lebih dari tiga orang per hari pada 2026.

Analisis Pakar

Penilaian para mantan pejabat militer Israel menandai sebuah titik balik dalam narasi keamanan nasional Israel. Selama beberapa dekade, kebijakan keamanan di wilayah pendudukan sering kali dibingkai sebagai upaya mempertahankan stabilitas, namun pernyataan terbaru mengindikasikan adanya kesadaran internal bahwa tindakan pemukim dapat berujung pada konflik yang lebih luas dan merusak legitimasi internasional Israel.

Secara geopolitik, tuduhan pembersihan etnis menambah tekanan pada pemerintah Netanyahu, yang sudah berada di bawah sorotan internasional terkait kebijakan pemukiman. Jika tidak ada respons kebijakan yang tegas, Israel berisiko menghadapi isolasi diplomatik yang lebih dalam, terutama di forum‑forum multilateral seperti PBB, di mana resolusi‑resolusi terkait hak asasi manusia semakin menguat.

Dari perspektif hukum internasional, klaim pembersihan etnis dapat memicu penyelidikan oleh badan‑badan hak asasi manusia, termasuk Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Meskipun Israel menolak yurisdiksi ICC, tekanan politik dan publik internasional dapat memaksa negara tersebut untuk meninjau kembali praktik‑praktik keamanan di wilayah pendudukan.

Terakhir, dinamika internal Israel – antara militer profesional, pemukim ekstremis, dan masyarakat sipil – mencerminkan ketegangan yang semakin tajam antara nilai‑nilai demokratis dan narasi nasionalis. Jika para pemimpin militer senior terus mengkritik kebijakan pemerintah, hal ini dapat memicu perdebatan publik yang lebih luas tentang masa depan konflik Israel‑Palestina dan kemungkinan solusi dua‑negara atau alternatif lain.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan "pembersihan etnis" dalam konteks Tepi Barat?
  A: Istilah ini merujuk pada tindakan yang bertujuan mengusir atau mengeliminasi kelompok etnis tertentu dari wilayah tertentu, dalam hal ini warga Palestina, melalui kekerasan, penghancuran properti, dan intimidasi.
• Q: Siapa saja yang menandatangani surat kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel?
  A: Lebih dari 200 tokoh, termasuk dua mantan perdana menteri, lebih dari 30 jenderal pensiunan, serta mantan kepala badan intelijen luar dan dalam negeri Israel.
• Q: Bagaimana data PBB menggambarkan peningkatan kekerasan di Tepi Barat?
  A: Sejak Oktober 2023, lebih dari 3.200 warga Palestina mengungsi dan ribuan lainnya terluka, dengan rata‑rata korban luka meningkat menjadi lebih dari tiga orang per hari pada 2026.