Basarnas Tertinggal Rp2,3 Triliun: Ancaman Besar bagi Operasi SAR Nasional

Ringkasan Singkat

• Anggaran Basarnas 2027 hanya Rp1,56 triliun, jauh di bawah kebutuhan riil sebesar Rp3,86 triliun.
• Kekurangan terbesar, Rp1,3 triliun, berasal dari pengelolaan sarana dan prasarana SAR.
• Pemerintah diminta menambah Rp2,16 triliun untuk menutup defisit gaji, pemeliharaan, dan proyek prioritas nasional.

Jakarta – Basarnas menghadapi kesenjangan anggaran yang mengkhawatirkan. Pagu resmi untuk tahun 2027 ditetapkan Rp1,56 triliun, sementara Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengungkap kebutuhan riil mencapai Rp3,86 triliun. Selisih Rp2,29 triliun ini menimbulkan backlog yang mengancam kesiapan operasional dalam penanganan kecelakaan dan bencana.

Rincian kebutuhan menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana SAR menyerap sekitar Rp1,3 triliun, menjadi komponen terbesar dalam defisit. Tanpa investasi yang memadai, peralatan pencarian‑penyelamatan—mulai dari high‑angle rescue hingga underwater rescue—tidak akan tersedia secara optimal di lapangan.

Untuk belanja modal 2027, Basarnas hanya mengalokasikan Rp55,3 miliar, yang akan dipakai membeli peralatan khusus dan menyiapkan kantor SAR baru di Surakarta dan Banyuwangi. Namun, kebutuhan operasional harian, termasuk gaji calon pegawai, pemeliharaan peralatan, serta proyek rekonstruksi pasca‑bencana, masih jauh melampaui alokasi tersebut.

Basarnas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,16 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Usulan mencakup:

• Gaji calon pegawai: Rp135,37 miliar
• Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp213,57 miliar
• Kegiatan prioritas nasional (RPJMN 2025‑2029): Rp1,48 triliun
• Rekonstruksi pasca banjir Sumatera: Rp5,1 miliar
• Kantor SAR baru dan operasional: total Rp2,17 miliar + Rp49,71 miliar

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua dimensi krusial dalam kasus ini. Pertama, anggaran yang tidak memadai menimbulkan risiko eksternalitas negatif yang luas—kegagalan dalam penanganan bencana dapat menambah beban biaya sosial, kesehatan, dan infrastruktur yang jauh lebih tinggi daripada investasi preventif. Kedua, ketidaksesuaian antara alokasi fiskal dan kebutuhan operasional mencerminkan kelemahan dalam proses perencanaan anggaran lintas kementerian, khususnya koordinasi antara budget authority dan lembaga teknis.

Secara bisnis, sektor industri peralatan SAR memiliki potensi pasar yang belum tergali di Indonesia. Jika pemerintah menyalurkan tambahan dana, akan tercipta peluang kontrak bagi produsen lokal maupun asing, memperkuat rantai pasok dan menciptakan lapangan kerja terampil. Namun, tanpa transparansi dan mekanisme pengadaan yang akuntabel, risiko korupsi dan inefisiensi tetap tinggi.

Strategi jangka panjang yang saya rekomendasikan meliputi: (1) integrasi kebutuhan Basarnas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga alokasi dana menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan; (2) pembentukan dana khusus bencana yang dikelola secara mandiri dengan kontribusi sektor swasta, mirip model disaster risk financing yang berhasil di beberapa negara ASEAN; (3) audit independen atas penggunaan dana tambahan untuk memastikan ROI (return on investment) yang optimal dalam hal keselamatan publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Basarnas hanya mendapatkan Rp1,56 triliun untuk 2027?
  A: Anggaran ditetapkan melalui proses APBN, namun perhitungan kebutuhan operasional Basarnas belum sepenuhnya terintegrasi dalam prioritas fiskal.
• Q: Apa saja yang termasuk dalam backlog Rp2,29 triliun?
  A: Backlog mencakup pengelolaan sarana/prasarana SAR, gaji calon pegawai, pemeliharaan peralatan, proyek prioritas nasional, dan pembangunan kantor SAR baru.
• Q: Bagaimana tambahan anggaran Rp2,16 triliun dapat mempengaruhi kinerja Basarnas?
  A: Dana tambahan akan menutup kekurangan kritis, mempercepat pengadaan peralatan, meningkatkan kesiapan operasional, dan mengurangi risiko kegagalan penanganan bencana.