APBD Sering Bocor Pasca-Bencana? Kemenkeu Luncurkan ARISE, Sistem Deteksi Dini Penyelamat Fiskal Daerah

Ringkasan Singkat

• Inovasi Fiskal Baru: DJPK Kemenkeu, UNDRR, dan ITB meluncurkan ARISE untuk memitigasi dampak ekonomi dan fiskal akibat bencana di daerah.
• Pergeseran Paradigma: Sistem ini mengubah pendekatan dari reaktif (penanganan pascabencana) menjadi proaktif (perencanaan prabencana dan manajemen risiko).
• Uji Coba Wilayah: Bali menjadi provinsi pertama yang menerapkan ARISE, disusul oleh Aceh, DKI Jakarta, NTT, dan Sulawesi Tengah sebelum diimplementasikan secara nasional.

Kementerian Keuangan melalui DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) berkolaborasi dengan Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi meluncurkan sistem inovatif bernama ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience). Langkah taktis ini diambil untuk melindungi fiskal daerah dari guncangan ekonomi yang kerap porak-poranda akibat bencana alam.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menegaskan bahwa selama ini bencana selalu menjadi momok ganda bagi APBD: menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus melonjakkan kebutuhan belanja darurat secara drastis. Oleh karena itu, pengelolaan risiko harus diubah secara radikal.

"Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks," ujar Nufransa dalam siaran persnya.

Sistem ARISE dirancang untuk menyajikan data komprehensif mengenai potensi bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), hingga estimasi kerugian finansial yang riil. Bagi Pemerintah Pusat, data dari ARISE akan menjadi kompas baru dalam merumuskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Sebagai langkah awal, Provinsi Bali dipilih sebagai wilayah percontohan. Ke depan, komitmen perluasan akan menyasar empat provinsi krusial lainnya, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Tengah, sebelum akhirnya ditargetkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Analisis Pakar

Sebagai seorang ekonom makro, saya melihat peluncuran ARISE bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (urgency) yang sudah lama tertunda. Indonesia adalah "supermarket bencana". Selama berdekade-dekade, kita terjebak dalam siklus klasik yang merusak: bencana terjadi, infrastruktur hancur, APBD lumpuh, dan pembangunan daerah terhenti karena anggaran harus di-refocusing untuk rekonstruksi fisik. Ini adalah pola pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Kehadiran ARISE mencoba memutus rantai setan tersebut dengan memasukkan variabel risiko bencana ke dalam kalkulasi neraca keuangan daerah. Dengan pemodelan dari ITB, pemerintah daerah kini tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Mereka bisa mengkuantifikasi risiko: jika gempa bumi skala tertentu terjadi, berapa potensi PAD yang hilang? Berapa kapasitas fiskal yang harus dicadangkan? Data presisi inilah yang akan menjadi dasar bagi strategi disaster risk financing and insurance (DRFI) atau asuransi bencana.

Namun, tantangan terbesar dari implementasi ARISE bukanlah pada kecanggihan sistemnya, melainkan pada kapasitas dan kemauan politik (political will) para kepala daerah. Banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih memiliki literasi keuangan rendah dan cenderung mengabaikan aspek mitigasi dalam penyusunan APBD demi proyek-proyek populis jangka pendek. Jika data dari ARISE hanya berakhir sebagai pajangan di dasbor komputer tanpa diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka sistem ini akan mubazir.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus berani mengambil langkah tegas. Data ARISE harus dijadikan salah satu indikator utama dalam menentukan besaran Transfer ke Daerah (TKD). Daerah yang mengabaikan rekomendasi mitigasi risiko fiskal dari ARISE layak mendapatkan penalti anggaran, sementara daerah yang proaktif mengasuransikan asetnya dan membangun cadangan fiskal harus diberikan insentif berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan. Hanya dengan insentif dan disinsentif yang jelas, ketahanan fiskal nasional yang tangguh terhadap perubahan iklim dapat benar-benar terwujud.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu sistem ARISE yang diluncurkan oleh Kemenkeu?
A: ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) adalah sistem pemodelan risiko bencana yang mengintegrasikan estimasi dampak bencana terhadap perekonomian dan kapasitas fiskal (APBD) daerah.

Q: Mengapa Bali dipilih sebagai provinsi pertama untuk uji coba ARISE?
A: Bali dipilih karena memiliki eksposur ekonomi yang sangat sensitif terhadap bencana (terutama sektor pariwisata) dan memiliki urgensi tinggi untuk membangun ketahanan fiskal yang terukur.

Q: Bagaimana ARISE dapat membantu mencegah APBD daerah porak-poranda?
A: Dengan menyediakan data estimasi kerugian sebelum bencana terjadi, ARISE memungkinkan pemerintah daerah melakukan perencanaan mitigasi, menyiapkan dana darurat yang presisi, serta melakukan transfer risiko melalui skema asuransi bencana.