Napas Anak-Anak Pontianak Dikorbankan: Sekolah Daring Diperpanjang Akibat Darurat Asap Karhutla yang Tak Kunjung Usai

Ringkasan Singkat

• Sekolah Daring Diperpanjang: Pemkot Pontianak terpaksa memperpanjang masa belajar daring bagi siswa TK hingga SMA akibat kepungan kabut asap karhutla yang kian pekat.
• Lonjakan Kasus ISPA: Kasus ISPA di Pontianak meroket hingga menyentuh angka 300 kasus per hari, memicu penetapan status darurat asap oleh pemerintah setempat.
• Pendidikan Tidak Efektif: Guru mengeluhkan proses belajar-mengajar daring yang sudah berlangsung selama tiga pekan di bulan Agustus 2026 ini sangat tidak efektif bagi perkembangan siswa.

PONTIANAK — Hak anak-anak di Kota Pontianak untuk mendapatkan pendidikan yang layak kembali terenggut. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak resmi memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring hingga sepekan ke depan. Langkah darurat ini diambil menyusul kian pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa kebijakan meliburkan aktivitas tatap muka di sekolah ini berlaku untuk tingkat TK, SD, hingga SMP. Keputusan pahit ini terpaksa diambil demi melindungi kesehatan generasi muda dari ancaman penyakit pernapasan yang kian mengkhawatirkan.

"Aktivitas belajar di lingkungan sekolah masih diliburkan dan dialihkan secara daring sampai cuaca membaik. Kabut asap saat ini masih sangat pekat dan berbahaya," ujar Edi pada Minggu (30/8).

Data di lapangan menunjukkan situasi kesehatan masyarakat Pontianak berada dalam lampu kuning. Lonjakan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) telah menembus angka 300 kasus per hari. Angka yang sangat fantastis sekaligus mengerikan untuk sebuah wilayah yang setiap tahunnya selalu menjadi langganan bencana asap.

Meskipun aktivitas pendidikan lumpuh, Edi memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemkot Pontianak tetap berjalan, meski dengan penyesuaian. Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mulai jatuh sakit akibat dampak asap, pemerintah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).

Kebijakan serupa juga menyasar siswa tingkat menengah atas. Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar tertanggal 29 Agustus 2026, seluruh SMA/SMK/SLB di Kalimantan Barat juga diinstruksikan untuk menggelar belajar daring. Praktis, sepanjang bulan Agustus 2026 ini, para siswa di Pontianak telah terkurung di rumah dan belajar secara daring selama tiga pekan berturut-turut.

Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari para tenaga pendidik. Diana Cristy Nainggolan, seorang guru SD di Pontianak, mengeluhkan betapa tidak efektifnya proses transfer ilmu selama tiga minggu terakhir. "Aktivitas belajar sangat terbatas dan kurang efektif. Kami hanya bisa berharap hujan segera turun merata dan ada tindakan konkret yang lebih kuat dari pemerintah untuk memadamkan karhutla," keluhnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah mengawal isu lingkungan selama puluhan tahun, saya melihat perpanjangan sekolah daring di Pontianak ini bukan sekadar respons darurat, melainkan sebuah pengakuan kekalahan sistemik. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kembali gagal mengantisipasi bencana tahunan yang polanya sangat mudah ditebak. Mengorbankan hak pendidikan anak-anak demi menutupi ketidakmampuan negara dalam menghentikan kejahatan karhutla adalah sebuah ironi yang memuakkan.

Mengapa anak-anak kita yang harus membayar harga mahal dengan paru-paru dan masa depan mereka? Belajar daring selama tiga pekan bukanlah solusi, melainkan 'plester murah' untuk luka menganga yang disebabkan oleh keserakahan korporasi dan pembiaran aparat. Kita tahu persis bahwa karhutla di Kalimantan Barat mayoritas dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara membakar, baik oleh oknum maupun korporasi sawit dan HTI yang tidak tersentuh hukum secara maksimal.

Angka 300 kasus ISPA per hari di Pontianak adalah alarm keras. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah jeritan anak-anak yang sesak napas di dalam rumah mereka sendiri. Pemerintah Kota Pontianak memang menetapkan status darurat, namun langkah mitigasi di hulu—yaitu penegakan hukum yang agresif dan restorasi lahan gambut—tampak mandul. Selama para pelaku pembakar lahan tidak diseret ke pengadilan dan izin konsesinya tidak dicabut secara permanen, maka setiap tahun ajaran baru di Pontianak akan selalu diwarnai dengan 'kurikulum kabut asap'.

Sudah saatnya pemerintah pusat turun tangan melakukan audit lingkungan secara menyeluruh di Kalimantan Barat. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan nasib kesehatan publik dan pendidikan anak-anak pada doa meminta hujan. Negara harus hadir dengan taringnya, bukan hanya dengan masker gratis dan instruksi belajar dari rumah yang tidak efektif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa sekolah di Pontianak kembali menerapkan sistem belajar daring?
A: Sekolah di Pontianak terpaksa menerapkan belajar daring karena kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membahayakan kesehatan siswa.

Q: Berapa jumlah kasus ISPA yang tercatat selama darurat asap di Pontianak?
A: Kasus ISPA di Pontianak mengalami lonjakan tajam, mencapai rata-rata 300 kasus baru setiap harinya selama kabut asap pekat melanda.

Q: Golongan sekolah apa saja yang terdampak kebijakan belajar daring ini?
A: Kebijakan belajar daring ini berlaku menyeluruh untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK/SLB di wilayah Pontianak dan sekitarnya.