Drama 1740 Dijanjikan Rano Karno untuk Peringatan 500 Tahun Jakarta: Antara Romantisasi Sejarah dan Politik Identitas

Ringkasan Singkat

• Rano Karno mengusulkan pementasan drama tentang peristiwa 1740 pada peringatan Jakarta 500 tahun 2027.
• Ia menantang Sekolah Seni Yonif untuk meneliti dan mengangkat kisah Kali Angke yang dianggap sebagai titik awal genosida.
• Pagelaran Putri Lopian: Bunga Belantara Dairi dipuji karena melibatkan lebih dari 60 siswa, namun menimbulkan pertanyaan tentang agenda politik di balik produksi seni.

Dalam sebuah acara di Taman Ismail Marzuki pada Minggu (30/8), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan usulan ambisius: mengangkat peristiwa bersejarah tahun 1740 menjadi drama utama pada peringatan 500 tahun Jakarta yang dijadwalkan pada 2027. Usulan itu muncul bersamaan dengan penayangan drama musikal Putri Lopian: Bunga Belantara Dairi oleh Sekolah Seni Yonif, sebuah institusi yang sekaligus dikepalai oleh Kadiskominfotik DKI, Marulina Dewi.

Rano menantang sekolah tersebut untuk menyiapkan pementasan yang “menggali literatur” tentang peristiwa 1740, yang menurutnya merupakan “genosida pertama” melibatkan saudara kita Cina, Belanda, dan penduduk pribumi. Ia menambahkan, peristiwa itu menjadi cikal bakal “Kali Angke”, sungai yang konon dipenuhi darah. “Kamu cari literasi itu, bikin tahun depan kita bikin pentas di sini,” ujarnya dengan nada yang menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi DKI.

Di sisi lain, Marulina Dewi memuji keberhasilan Putri Lopian sebagai produksi pertama yang sepenuhnya dikerjakan oleh siswa, melibatkan lebih dari 60 talenta dan lebih dari 100 kru. Ia menekankan nilai keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang diusung oleh tokoh utama, Putri Lopian Sinambela, putri Raja Sisingamangaraja XII, yang “memilih berdiri di sisi keluarganya dan rakyatnya melawan Belanda”.

Namun, di balik pujian tersebut, muncul pertanyaan kritis: apakah pementasan drama 1740 ini akan menjadi sarana edukasi yang objektif atau justru alat politik identitas yang memperkuat narasi tertentu? Sejarah 1740, yang melibatkan konflik etnis dan kolonial, masih diperdebatkan oleh sejarawan. Mengangkatnya dalam format hiburan dapat menajamkan stereotip atau menutupi kompleksitas faktual demi kepentingan agenda politik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat usulan Rano Karno bukan sekadar upaya melestarikan warisan budaya, melainkan langkah strategis untuk menata narasi sejarah yang selama ini terpinggirkan. Menggunakan Kali Angke sebagai simbol genosida pertama berisiko menyederhanakan konflik multi‑dimensi menjadi cerita “kita vs mereka”. Pendekatan ini dapat memperkuat sentimen anti‑kolonial sekaligus menimbulkan polarisasi etnis, terutama bila tidak diimbangi dengan riset akademis yang komprehensif.

Selanjutnya, peran Sekolah Seni Yonif sebagai institusi yang berada di bawah naungan pemerintah menimbulkan potensi konflik kepentingan. Ketika sebuah lembaga pendidikan sekaligus menjadi alat propaganda, kebebasan artistik dapat terkompromi. Apakah siswa diberikan ruang untuk mengkritisi narasi yang mereka bawakan, atau mereka hanya menjadi “pemain” dalam skenario yang telah ditentukan?

Selain itu, fokus pada Jakarta 500 tahun sebagai momen perayaan dapat menutupi fakta bahwa kota ini dibangun di atas tanah yang pernah menjadi saksi perbudakan, perdagangan manusia, dan penindasan. Mengangkat peristiwa 1740 tanpa konteks yang memadai berpotensi menjadi “heritage tourism” yang mengabaikan luka historis. Media dan akademisi harus menuntut transparansi dalam proses riset, penulisan naskah, dan produksi, agar drama tersebut tidak menjadi alat manipulasi memori kolektif.

Terakhir, penting untuk menyoroti bagaimana pemerintah daerah menanggapi kritik. Janji dukungan finansial tanpa mekanisme akuntabilitas dapat menimbulkan praktik patronase budaya. Sebuah kebijakan budaya yang sehat seharusnya melibatkan dialog terbuka antara sejarawan, seniman, dan masyarakat luas, bukan sekadar perintah top‑down. Jika tidak, pementasan ini berisiko menjadi contoh buruk bagaimana sejarah dipolitisasi dalam ranah hiburan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa sebenarnya peristiwa 1740 yang ingin diangkat dalam drama?
• A: Peristiwa tersebut melibatkan konflik antara komunitas Cina, Belanda, dan penduduk pribumi yang berujung pada pembantaian massal di sekitar Kali Angke.
• Q: Siapa yang akan menanggung biaya produksi drama tersebut?
• A: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan memberikan dukungan finansial, namun detail anggaran belum dipublikasikan.
• Q: Bagaimana proses seleksi naskah dan riset historis untuk drama ini?
• A: Sekolah Seni Yonif diminta mencari literatur terkait, namun belum ada keterlibatan resmi sejarawan atau lembaga akademik dalam proses tersebut.