Mantan Kepala Kemhan Leonardi Dijatuhi Hukuman 2,5 Tahun Penjara: Vonis Ringan di Tengah Tuduhan Rp306 Miliar

Ringkasan Singkat

• Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Leonardi.
• Vonis jauh di bawah tuntutan jaksa yang mengusulkan 8 tahun penjara, meski proyek satelit diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp306 miliar.
• Kuasa hukum Leonardi menilai putusan melanggar Mahkamah Konstitusi dan menyiapkan banding serta gugatan terkait wewenang audit kerugian negara.

Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Kamis (27/8) memutuskan Leonardi bersalah atas dakwaan subsidiari korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 periode 2015‑2021. Hukuman yang dijatuhkan adalah 2 tahun 6 bulan penjara, yang seluruhnya dikurangkan karena terdakwa telah menjalani penahanan sementara.

Keputusan ini menimbulkan kontradiksi tajam dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan hukuman maksimal 8 tahun penjara. Majelis hakim menolak dakwaan primer yang menuduh Leonardi merugikan keuangan negara sebesar Rp306 miliar, menyatakan tidak ada bukti aliran dana ke rekening terdakwa atau rekannya, Thomas Anthony Van Der Heyden, dan Gabor Kuti Szilard.

Namun, hakim menemukan bahwa Leonardi dan Van Der Heyden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama‑sama, berlandaskan pada dakwaan subsidiari. Menurut pertimbangan hakim, Leonardi memaksa penandatanganan kontrak dengan Navayo International AG meski anggaran DIPA 2016 masih diblokir, sehingga menimbulkan kerugian riil akibat putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) yang memerintahkan Indonesia membayar tagihan Navayo.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menilai vonis tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU‑XIV/2016 yang mengubah paradigma delik korupsi menjadi materiil. Ia menegaskan tidak ada bukti nyata (actual loss) yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanya potensi kerugian (potential loss) yang dijadikan dasar hukuman.

Rinto juga mengkritik penggunaan putusan arbitrase sebagai bukti kerugian negara, menyebut terjemahan tidak sah dan melanggar prinsip autentikasi KUHAP. Ia berjanji akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit kerugian negara, bukan BPKP.

Leonardi sendiri mengaku kecewa, menganggap vonis sebagai “ketidakadilan” setelah puluhan tahun mengabdi. Ia menegaskan selalu mematuhi peraturan internal Kemhan, termasuk larangan pejabat menjadi bagian tim seleksi penyedia barang dan jasa.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti dilema struktural antara lembaga peradilan militer dan mekanisme akuntabilitas sipil. Penggunaan Pengadilan Militer untuk mengadili dugaan korupsi di sektor pertahanan menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan transparansi proses peradilan. Sejarah panjang intervensi militer dalam urusan ekonomi Indonesia kerap kali menutup ruang bagi pengawasan publik yang efektif.

Putusan yang menolak dakwaan primer namun menerima subsidiari tampak kontradiktif. Jika tidak ada bukti aliran dana, bagaimana hakim dapat menyimpulkan adanya “penyalahgunaan wewenang” yang menimbulkan kerugian riil? Penilaian hakim yang mengandalkan putusan arbitrase ICC sebagai bukti kerugian negara mengaburkan batas antara keputusan internasional dan fakta fiskal domestik. Tanpa adanya pengakuan resmi dari Kemhan atau BPK, klaim kerugian tetap spekulatif.

Selanjutnya, argumen kuasa hukum Leonardi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya konsistensi interpretasi hukum tipikor. Jika korupsi kini dipandang sebagai delik materiil, maka bukti actual loss menjadi prasyarat mutlak. Namun, penegak hukum tampaknya masih mengandalkan konsep potential loss, yang membuka celah bagi penafsiran selektif dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Terakhir, upaya Rinto Maha mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang wewenang audit menandakan adanya persaingan institusional antara BPK dan BPKP. Kejelasan regulasi di bidang audit kerugian negara sangat penting untuk mencegah “double‑dip” dan memastikan akuntabilitas yang terpusat. Tanpa kepastian hukum, kasus serupa dapat terus berulang, menodai kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan peradilan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa vonis Leonardi jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa?
  A: Majelis hakim menemukan kurangnya bukti aliran dana ke rekening terdakwa, sehingga menolak dakwaan primer dan hanya menjatuhkan hukuman atas dakwaan subsidiari.
• Q: Apa peran putusan arbitrase ICC dalam kasus ini?
  A: Hakim menganggap putusan arbitrase yang memerintahkan Indonesia membayar Navayo International AG sebagai bukti kerugian riil, meski tidak ada bukti pembayaran aktual oleh negara.
• Q: Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU‑XIV/2016 memengaruhi kasus ini?
  A: Putusan tersebut mengubah korupsi menjadi delik materiil, menuntut bukti kerugian aktual. Kuasa hukum Leonardi berargumen bahwa keputusan hakim melanggar prinsip ini karena mengandalkan potensi kerugian.