Prabowo ‘Minta Kartu NU’: Janji Hadir di Penutupan Muktamar Jika Diberi KTA!

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subiantoro melontarkan candaan soal Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama saat membuka Muktamar ke-35 di Jombang.
• Ia menuduh Gus Yahya (Ketua Umum PBNU) belum mengirimkan kartu yang diminta sejak lama.
• Prabowo menyatakan akan kembali pada 31 Agustus 2026 – hari penutupan Muktamar – bila KTA sudah diterima.

Presiden Prabowo Subiantoro membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Kamis (27/8) dengan nada yang tak biasa: ia menuntut Kartu Tanda Anggota (KTA) NU yang konon sudah lama diminta kepada Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf). “Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih utang sama saya ya,” candanya mengundang tawa sekaligus sorotan tajam dari kalangan pengamat politik dan keagamaan.

Acara yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Prabowo menegaskan keinginannya agar KTA NU dapat diberikan sebelum penutupan Muktamar yang dijadwalkan pada 31 Agustus 2026. “Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31,” ujarnya, menandakan bahwa ia bersedia hadir kembali hanya demi satu lembar identitas keanggotaan.

Permintaan ini menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di balik candaan tersebut. Apakah Prabowo sekadar mengolok‑olok proses birokrasi internal NU, atau ada strategi lebih dalam untuk menumbuhkan citra akrab dengan basis massa NU menjelang pemilihan umum mendatang? Sementara itu, pihak PBNU belum memberikan komentar resmi mengenai status KTA yang diminta.

Analisis Pakar

Menurut saya, Budi Santoso, jurnalis senior investigasi, candaan Prabowo bukan sekadar lelucon ringan. Ia memanfaatkan forum keagamaan terbesar di negeri ini untuk menegaskan kedekatannya dengan NU, sebuah langkah politik yang terukur mengingat potensi suara massa NU yang signifikan dalam pemilihan presiden 2029. Dengan menyinggung Gus Yahya, Prabowo secara tidak langsung menantang otoritas kepemimpinan PBNU, sekaligus menguji sejauh mana PBNU bersedia menanggapi permintaan simbolis tersebut.

Strategi ini juga mencerminkan dinamika “political patronage” dalam politik Indonesia, di mana simbol keanggotaan atau afiliasi organisasi keagamaan dapat dijadikan alat legitimasi. KTA NU bukan sekadar kartu identitas; ia melambangkan pengakuan resmi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki jaringan sosial‑ekonomi luas. Jika Prabowo berhasil memperoleh KTA, ia dapat mengklaim dirinya sebagai “anggota resmi” NU, memperkuat narasi inklusif yang sering dipakai partai‑partai besar untuk meraih dukungan.

Namun, ada risiko yang tak dapat diabaikan. Menjadikan KTA sebagai “bantuan politik” dapat menimbulkan persepsi manipulatif di kalangan umat NU yang kritis terhadap intervensi politik dalam urusan internal organisasi. Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan antara PBNU dengan pemerintah, terutama bila permintaan tersebut dianggap mengganggu otonomi internal NU. Sejarah hubungan antara pemerintah dan NU menunjukkan bahwa ketegangan semacam ini dapat memicu perdebatan publik tentang batasan antara kebebasan berorganisasi dan kepentingan politik.

Terlepas dari itu, langkah Prabowo menggarisbawahi pentingnya simbolisme dalam politik Indonesia. Di era media sosial, setiap pernyataan, sekecil “minta kartu NU”, dapat menjadi viral, memaksa lawan politik untuk merespons. Oleh karena itu, pemerintah dan PBNU perlu menyiapkan respons yang terukur, menghindari eskalasi yang dapat merusak citra kedua belah pihak di mata publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama?
  A: KTA NU adalah identitas resmi bagi anggota Nahdlatul Ulama yang menandakan keanggotaan dan hak partisipasi dalam kegiatan organisasi.
• Q: Mengapa Presiden Prabowo menuntut KTA NU?
  A: Prabowo menggunakannya sebagai simbol kedekatan politik dengan basis massa NU menjelang pemilihan umum, sekaligus menyoroti hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan.
• Q: Apakah Gus Yahya menanggapi permintaan KTA tersebut?
  A: Hingga kini PBNU belum memberikan pernyataan resmi mengenai status KTA yang diminta oleh Prabowo.