Spanduk Anti‑Safari Jokowi Mengguncang Tangerang: PSI Merespon, Apa Motifnya?

Ringkasan Singkat

• Spanduk anti‑safari Jokowi dipasang di dua titik strategis Tangerang, menolak kunjungan yang diklaim “safari budaya”.
• Berbagai ormas lokal, termasuk GMKR dan FPP, menandatangani penolakan, sementara pihak berwenang belum mengidentifikasi pemasangnya.
• Sekretaris DPW PSI Banten menanggapi dengan menekankan kebebasan berpendapat dan menolak label “safari politik” menjelang Pilpres 2029.

Beberapa spanduk berisi penolakan terhadap rencana kedatangan mantan Presiden Jokowi muncul di titik‑titik penting Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut pantauan CNN Indonesia, spanduk pertama terpasang di Jalan Raya Pemda Tigaraksa tepat di depan gerbang Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab), sementara yang kedua berada di tepi Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa.

Desain spanduk menampilkan foto Jokowi yang dibarengi simbol larangan dan slogan tajam: “Banten menolak safari politik Jokowi yang berkedok safari budaya”. Di bagian atas, tercantum nama ormas seperti Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Banten, Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, Koalisi Rakyat Banten, serta Tim Pemburu Ijazah Palsu.

Marko Andrian, seorang juru parkir di Jalan Raya Pemda Tigaraksa, mengaku spanduk sudah terpasang sejak empat hari lalu. “Saya tidak tahu siapa yang memasangnya, tiba‑tiba saja spanduk sudah ada ketika saya parkir,” ujarnya pada Selasa (25/8).

Sementara itu, Sekretaris DPW PSI Banten, Andreas Arie, menilai aksi tersebut sebagai bagian wajar dari dinamika politik dan kebebasan berpendapat. “Kami menghargai kebebasan menyuarakan pendapat, meski kadang muncul aksi‑aksi seperti ini,” katanya. Andreas menegaskan bahwa kunjungan Jokowi memang direncanakan, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai tanggalnya.

Andreas menolak keras anggapan bahwa kunjungan tersebut merupakan safari politik menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, agenda itu lebih tepat disebut “safari budaya”, sebuah upaya menghormati ragam kebudayaan daerah yang dikunjungi. “Kami akan mengapresiasi setiap budaya yang ada di tiap daerah,” ujarnya.

Mengenai spanduk penolakan, Andreas menolak berspekulasi tentang motif atau pihak di baliknya. Ia meminta kader dan simpatisan PSI untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Kami sudah menginstruksikan semua pihak internal untuk tidak terpancing,” tegasnya.

Analisis Pakar

Penolakan publik terhadap kunjungan mantan presiden bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun cara penyampaiannya—melalui spanduk‑spanduk yang menampilkan simbol larangan—menandakan eskalasi retorika politik yang semakin visual. Dalam konteks Tangerang, kehadiran ormas‑ormas seperti GMKR dan FPP menambah lapisan legitimasi militer‑sipil yang sering dipakai untuk menegaskan “kedaulatan rakyat”. Hal ini mengingatkan pada pola mobilisasi massa yang muncul menjelang pemilihan umum, di mana simbol penolakan dipadukan dengan klaim moralitas budaya.

Namun, penting untuk menyoroti pernyataan PSI yang menegaskan kunjungan sebagai “safari budaya”. Terminologi ini sering dipakai oleh elit politik untuk meredam kritik, mengaburkan motif politik di balik agenda kunjungan. Jika memang tujuan utama adalah memperkenalkan kebudayaan lokal, maka seharusnya ada program konkret—seperti kolaborasi dengan seniman daerah atau pendanaan pelestarian warisan—bukan sekadar foto presiden yang di‑“larang”.

Di sisi lain, ketidakjelasan tentang siapa yang memasang spanduk menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Pemerintah daerah tampaknya belum melakukan penyelidikan, yang dapat menimbulkan persepsi lemah dalam penegakan hukum. Tanpa identifikasi pelaku, spanduk‑spanduk ini berpotensi menjadi alat provokasi yang dapat memicu konflik antar‑kelompok, terutama bila ormas‑ormas yang terlibat memiliki jaringan yang luas.

Secara keseluruhan, dinamika ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan kepastian keamanan publik. Media harus terus mengawasi tidak hanya isi spanduk, tetapi juga proses‑proses di baliknya, agar wacana politik tidak terperangkap dalam simbol‑simbol semata yang mudah dimanipulasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Siapa yang memasang spanduk anti‑safari Jokowi di Tangerang?
  A: Hingga kini belum ada pihak yang secara resmi mengaku atau teridentifikasi oleh kepolisian.
• Q: Apa tujuan kunjungan Jokowi ke Banten?
  A: Pemerintah menyebutnya sebagai “safari budaya” untuk menghormati dan mempromosikan kebudayaan lokal, meski ada spekulasi politik menjelang Pilpres 2029.
• Q: Bagaimana PSI menanggapi spanduk penolakan tersebut?
  A: PSI menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat, meminta kader tetap tenang, dan menolak label kunjungan sebagai “safari politik”.