Politisasi di Atas Puing Bencana: Di Tengah Duka Gempa NTT, Mengapa Prabowo Sibuk Jajaki Opini Makan Bergizi Gratis?

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban gempa bumi M7,7 di Nagekeo, NTT, yang sejauh ini telah menelan 105 korban jiwa dan memaksa lebih dari 179.000 warga mengungsi.
• Di tengah situasi darurat di posko pengungsian, Presiden justru melontarkan pertanyaan kepada warga mengenai efektivitas dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Langkah ini memicu kritik tajam terkait etika komunikasi krisis, di mana agenda politik dinilai membayangi prioritas penanggulangan bencana dan pemulihan infrastruktur yang mendesak.

NAGEKEO — Kunjungan kerja perdana Prabowo Subianto ke lokasi bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8), menyisakan catatan kritis. Di hadapan ratusan pengungsi yang masih trauma dan kehilangan tempat tinggal, kepala negara justru memilih momen tersebut untuk menguji ombak (soundings) opini publik terkait program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Kabupaten Nagekeo itu merasakan manfaat dari MBG, apa benar itu?" tanya Prabowo di tengah riuhnya posko pengungsian. Ia kemudian melanjutkan dengan pertanyaan retoris apakah program tersebut layak diteruskan, sembari menegaskan pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak guna menyongsong masa depan.

Sikap proaktif Presiden ini langsung disambut hangat oleh jajaran birokrasi lokal. Dalam rapat koordinasi di Batalyon Teritorial Pembangunan Nagekeo, Penjabat Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, buru-buru memberikan testimoni positif. Ia mengklaim program MBG tidak hanya disambut gembira, tetapi juga secara instan mendongkrak prestasi akademis siswa di wilayahnya. Sebuah klaim yang tentu saja sulit diverifikasi secara ilmiah dalam waktu singkat, terlebih di tengah situasi pasca-bencana.

Padahal, realita di lapangan menunjukkan potret yang jauh dari kata stabil. Gempa tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan warga. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa jumlah korban tewas kini telah melonjak drastis menjadi 105 jiwa.

"Bapak Presiden, kami laporkan. Untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa," ungkap Suharyanto dalam rapat koordinasi di Posko Penanganan gempa NTT. Dari total tersebut, 48 orang merupakan korban langsung saat gempa terjadi, sementara 57 jiwa lainnya meninggal dunia dalam perawatan medis akibat luka berat, trauma, serta kondisi rentan pada kelompok lansia dan anak-anak.

Selain korban jiwa, BNPB mencatat 1.678 orang luka-luka dan 179.037 warga kini terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat. Kerusakan infrastruktur pun sangat masif, dengan sedikitnya 81.436 unit rumah warga dilaporkan rusak berat hingga ringan di tiga wilayah terdampak paling parah, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal berbagai transisi kepemimpinan dan penanganan bencana di tanah air, saya melihat ada ketimpangan empati yang nyata dalam kunjungan kepresidenan kali ini. Menanyakan relevansi program politik sektoral seperti Makan Bergizi Gratis di hadapan rakyat yang baru saja kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal adalah tindakan yang tidak sensitif, bahkan cenderung eksploitatif secara politik.

Bencana alam berskala besar menuntut fokus mutlak pada penyelamatan, pemulihan psikologis, sanitasi, dan rekonstruksi fisik. Ketika seorang kepala negara menggunakan panggung bencana untuk memvalidasi program politiknya, hal itu mengaburkan batas antara kewajiban konstitusional negara dalam melindungi segenap bangsa dan upaya pencitraan politik personal. Rakyat yang sedang berada di titik nadir kekuasaannya di pengungsian tentu tidak memiliki posisi tawar yang bebas untuk menyatakan 'tidak' atau mengkritik program presiden yang sedang berdiri di depan mereka.

Lebih memprihatinkan lagi adalah respons dari elite birokrasi lokal. Pernyataan Bupati Nagekeo yang mengaitkan MBG dengan peningkatan prestasi siswa di tengah situasi darurat adalah bentuk kepatuhan buta (asal bapak senang) yang merusak nalar publik. Alih-alih memanfaatkan kehadiran Presiden untuk menuntut komitmen anggaran rekonstruksi rumah warga yang mencapai puluhan ribu unit, kepala daerah justru sibuk menjadi pemandu sorak bagi program pusat.

Pemerintah harus diingatkan kembali bahwa prioritas utama NTT hari ini bukanlah survei kepuasan program makan gratis, melainkan bagaimana 179 ribu pengungsi dapat segera kembali ke rumah yang layak huni sebelum musim hujan tiba. Menyamarkan kegagalan mitigasi bencana dengan narasi perbaikan gizi di tenda pengungsian adalah bentuk pengalihan isu yang tidak bertanggung jawab.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat gempa NTT?
A: Hingga Rabu (26/8), BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 105 jiwa, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, dan sebanyak 81.436 unit rumah mengalami kerusakan.

Q: Mengapa Presiden Prabowo menanyakan program Makan Bergizi Gratis di lokasi bencana?
A: Presiden ingin memastikan secara langsung dari warga apakah program MBG yang digagas pemerintahannya dirasakan manfaatnya dan perlu dilanjutkan, khususnya untuk memperbaiki gizi anak-anak dan ibu hamil.

Q: Wilayah mana saja yang mengalami dampak terparah akibat gempa M7,7 ini?
A: Tiga kabupaten di NTT yang mengalami dampak kerusakan paling parah adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Kabupaten Nagekeo.