Indonesia Gagal Tarik Turis Belanja, Tapi Warga RI Boros di Luar Negeri: Solusi Apa yang Diperlukan?

Ringkasan Singkat

• Turis asing belum menjadikan belanja sebagai agenda utama saat berkunjung ke Indonesia.
• Warga Indonesia justru menghabiskan lebih banyak uang untuk berbelanja di luar negeri, termasuk merek‑merek yang sudah tersedia di dalam negeri.
• Pengusaha ritel, lewat Hippindo, menuntut pemerintah memperkuat ekosistem ritel dan mempermudah masuknya brand global untuk mengubah Indonesia menjadi destinasi belanja.

Dalam Indonesia Retail Summit and Expo yang digelar di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Haryanto Pratantara, Sekretaris Jenderal Hippindo, menyoroti paradoks yang menghambat potensi pariwisata Indonesia. "Sektor pariwisata seharusnya didorong oleh tiga pilar: objek wisata, kuliner, dan belanja. Kami sudah unggul dalam dua pilar pertama, namun belanja masih jauh di belakang," ujarnya pada Rabu (26/8/2026).

Menurut Haryanto, harga barang di Indonesia kini kompetitif berkat nilai tukar rupiah yang lemah, tetapi kelengkapan dan variasi produk belum memadai. "Jika katalog produk terus up‑to‑date dan beragam, maka Indonesia dapat menarik lebih banyak turis untuk berbelanja," katanya.

Ironisnya, perilaku konsumen domestik justru berlawanan. Warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri menghabiskan dana besar untuk barang‑barang bermerek—produk yang sebenarnya sudah tersedia di pasar lokal. Haryanto menilai hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa variasi, harga, dan ketersediaan lebih baik di luar negeri.

Untuk menutup kesenjangan, Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengusulkan program BINA (Belanja di Indonesia Aja). Inisiatif ini mencakup kemudahan impor, insentif bagi brand global yang berinvestasi di Indonesia, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan pajak.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua dimensi utama yang harus diatasi: struktural dan persepsi. Dari sisi struktural, Indonesia memang telah menurunkan tarif bea masuk untuk barang konsumsi tertentu, namun regulasi non‑tarif—seperti standar sertifikasi, prosedur perizinan, dan logistik akhir‑to‑akhir—masih menjadi bottleneck. Tanpa penyederhanaan proses ini, harga kompetitif yang dihasilkan oleh kurs lemah tidak akan cukup untuk menutup gap kualitas layanan ritel dibandingkan negara tetangga seperti Thailand atau Malaysia.

Selanjutnya, persepsi konsumen internasional tentang Indonesia sebagai destinasi belanja masih lemah. Data BPS 2025 menunjukkan bahwa rata‑rata pengeluaran turis per kunjungan di Indonesia hanya sekitar US$45 untuk barang non‑makanan, dibandingkan US$120 di Singapura. Ini menandakan bahwa brand global belum cukup menancapkan jejaknya di pusat perbelanjaan premium Indonesia. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan “fast‑track” bagi brand yang berkomitmen pada investasi jangka panjang, termasuk penyediaan ruang pamer di kawasan wisata utama.

Strategi BINA yang diusung Hippindo berpotensi menjadi katalisator, namun harus diiringi dengan program pelatihan SDM ritel, digitalisasi inventori, dan integrasi e‑commerce. Konsumen masa kini menuntut pengalaman omnichannel; jika toko fisik tidak dapat menawarkan layanan click‑and‑collect atau real‑time inventory, mereka akan beralih ke platform lintas‑batas.

Terakhir, ada implikasi fiskal yang tidak boleh diabaikan. Mempermudah impor barang bermerek dapat meningkatkan basis pajak, namun harus diimbangi dengan kebijakan anti‑dumping yang melindungi produsen lokal. Keseimbangan ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi “shopping hub” regional atau sekadar pasar transit bagi barang‑barang impor.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa turis asing tidak banyak berbelanja di Indonesia?
  A: Karena persepsi kurangnya variasi produk, standar layanan ritel yang belum sebanding dengan negara tetangga, serta kurangnya kehadiran brand global di pusat perbelanjaan utama.
• Q: Apa itu program BINA?
  A: BINA (Belanja di Indonesia Aja) adalah inisiatif Hippindo yang mendorong kemudahan impor, insentif bagi brand luar negeri, dan upaya meningkatkan daya tarik belanja bagi wisatawan.
• Q: Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan daya saing ritel Indonesia?
  A: Dengan menyederhanakan regulasi non‑tarif, mempercepat proses perizinan, mendukung digitalisasi ritel, serta memberikan fasilitas khusus bagi brand global yang berinvestasi jangka panjang.