Asap Karhutla Paksa Sekolah Daring, Program MBG Tersendat: Apa Dampaknya bagi Anggaran Pendidikan?

Ringkasan Singkat

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan di sekolah yang beralih daring akibat kabut asap.
• Kepala Sudaryono BGN mengeluarkan surat edaran larangan distribusi MBG selama masa darurat karhutla.
• Kota Pontianak menjadi contoh wilayah yang menutup kelas tatap muka, menimbulkan pertanyaan tentang beban biaya gizi bagi keluarga.

Jakarta, 26 Agustus 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengonfirmasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dibagikan ke sekolah‑sekolah yang terpaksa menjalankan pembelajaran daring akibat kabut asap karhutla. "Selama karhutla, sekolah tidak masuk, maka kami tidak memberikan MBG," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdampak sempat menyalurkan MBG di tengah kepungan asap, karena petugas baru menerima informasi perubahan jadwal belajar setelah makanan selesai dimasak. Koordinasi selanjutnya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala daerah, dan kepala sekolah. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengizinkan orang tua mengambil paket MBG secara langsung, namun distribusi dihentikan pada hari berikutnya karena sekolah dinyatakan libur.

Sudaryono telah mengirimkan surat edaran resmi ke seluruh SPPG di daerah terdampak, menegaskan bahwa tidak ada pembagian MBG untuk sekolah yang menerapkan pembelajaran daring. Kebijakan serupa juga diterapkan di Pontianak, yang sejak 24 Agustus menutup kelas PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta, hingga kualitas udara membaik. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak No. B/400.7.15/1028/DISDIKBUD/2026 tanggal 21 Agustus 2026 menjadi acuan resmi.

Analisis Pakar

Penangguhan MBG di tengah krisis kesehatan masyarakat menimbulkan implikasi fiskal yang signifikan. Program MBG, yang dibiayai dari anggaran Kementerian Pangan, biasanya menyerap sekitar 0,3 % dari total belanja tahunan kementerian. Penghentian sementara distribusi dapat mengurangi beban kas, namun sekaligus menimbulkan beban tak terduga bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang kini harus menanggung biaya gizi tambahan. Dari perspektif makroekonomi, peningkatan pengeluaran rumah tangga pada makanan bergizi dapat menurunkan daya beli konsumen, memperlambat pertumbuhan konsumsi domestik, dan menambah tekanan inflasi pangan.

Lebih jauh, kebijakan pembelajaran daring yang dipicu oleh karhutla mengubah struktur biaya operasional sekolah. Tanpa kehadiran fisik, sekolah kehilangan peluang pendapatan tambahan dari layanan kantin dan program subsidi gizi. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk meninjau kembali alokasi dana pendidikan darurat, termasuk kemungkinan penambahan subsidi transportasi atau voucher makanan bagi keluarga yang terdampak.

Dari sudut pandang risiko, ketergantungan pada satu saluran distribusi (sekolah) untuk program gizi menyoroti kerentanan sistemik. Diversifikasi mekanisme penyaluran—misalnya melalui platform digital atau kerjasama dengan LSM—bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi gangguan serupa di masa depan. Investasi pada infrastruktur logistik yang tahan bencana akan meningkatkan resilien ekonomi daerah, terutama di wilayah rawan kebakaran hutan.

Kesimpulannya, meski penghentian MBG bersifat sementara, dampaknya pada kesejahteraan anak dan stabilitas ekonomi mikro tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan gizi dengan strategi penanggulangan bencana dan kebijakan fiskal yang responsif, agar tidak menimbulkan beban tambahan pada segmen masyarakat paling rentan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa MBG tidak diberikan selama pembelajaran daring?
  A: Karena distribusi MBG biasanya dilakukan di sekolah; ketika sekolah tutup, logistik menjadi tidak praktis dan kebijakan menunda penyaluran hingga pembelajaran tatap muka kembali.
• Q: Bagaimana orang tua dapat memperoleh makanan bergizi bagi anak selama masa darurat?
  A: Pemerintah daerah dapat menyediakan voucher makanan atau program bantuan sosial khusus, namun hingga kini belum ada mekanisme terpusat yang diimplementasikan.
• Q: Apakah penghentian MBG berdampak pada anggaran Kementerian Pangan?
  A: Penghentian sementara mengurangi beban kas jangka pendek, namun potensi biaya tambahan bagi rumah tangga dapat meningkatkan tekanan pada anggaran sosial dan inflasi pangan.