Ambisi Nuklir Riyadh di Tangan Trump: Benarkah Normalisasi Israel Jadi Harga Mati?

Ringkasan Singkat

• Presiden AS Donald Trump mengajukan draf perjanjian nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres, namun menjadikannya alat tawar agar Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel.
• Kesepakatan ini mewajibkan Arab Saudi bergabung dalam Abraham Accords, sebuah pakta normalisasi yang diinisiasi Trump pada periode pertamanya.
• Meskipun draf telah dikirim ke Kongres, kesepakatan ini menghadapi kritik tajam karena tidak melarang Saudi melakukan pengayaan uranium secara mandiri, memicu kekhawatiran proliferasi nuklir.

Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dilaporkan tengah menggunakan kesepakatan nuklir sipil sebagai instrumen tekanan diplomatik utama terhadap Arab Saudi. Langkah ini diambil guna mendesak Riyadh agar segera melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebutkan identitasnya mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Trump telah mengirimkan rancangan perjanjian kerja sama nuklir sipil tersebut kepada Kongres AS. Namun, pengiriman draf ini disertai dengan pesan politik yang sangat tegas: kesepakatan tersebut hanya akan direalisasikan jika Arab Saudi bersedia menandatangani Abraham Accords.

"Posisi presiden tidak berubah, yakni kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," ujar pejabat tersebut, menegaskan sifat transaksional dari kebijakan luar negeri Washington saat ini.

Sebelumnya, pada 23 Juli, AS dan Arab Saudi telah mencapai kesepakatan historis untuk membangun program nuklir sipil di kerajaan tersebut. Trump menegaskan bahwa program ini dirancang murni untuk tujuan non-militer. Kendati demikian, realisasinya kini sepenuhnya digantungkan pada kesediaan Riyadh untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Tel Aviv.

Saat ini, Kongres AS memiliki waktu 90 hari masa sidang untuk meninjau rancangan undang-undang tersebut. Jika Kongres menolak, Trump masih memiliki hak veto yang hanya bisa dibatalkan oleh mayoritas dua pertiga suara di kedua kamar legislatif. Sebaliknya, jika tidak ada keberatan resmi dalam waktu 90 hari, kesepakatan tersebut akan otomatis berlaku.

Namun, jalan menuju persetujuan tidaklah mulus. Sejumlah politisi dari Partai Demokrat serta para aktivis nonproliferasi nuklir melayangkan kritik keras. Mereka menyoroti bahwa pakta tersebut tidak memuat klausul yang melarang Arab Saudi untuk memperkaya uranium atau mengolah kembali limbah nuklir secara mandiri—dua proses krusial yang dapat menjadi jalur cepat menuju pembuatan senjata pemusnah massal.

Di sisi lain, prospek normalisasi ini menghadapi tembok tebal realitas geopolitik. Di bawah pemerintahan Joe Biden, Saudi dan Israel sebenarnya hampir mencapai kesepakatan serupa. Namun, eskalasi konflik dan agresi militer Israel di Jalur Gaza telah membuyarkan momentum tersebut. Riyadh kini bersikap defensif dan menegaskan kembali posisi prinsipilnya: tidak akan ada normalisasi tanpa adanya pengakuan internasional terhadap kemerdekaan negara Palestina.

Analisis Pakar

Dari perspektif hubungan internasional, langkah Donald Trump yang mengaitkan transfer teknologi nuklir dengan normalisasi diplomatik adalah manifestasi nyata dari doktrin "transactional diplomacy" yang agresif. Trump mencoba memanfaatkan kebutuhan strategis Arab Saudi akan diversifikasi energi dan teknologi tinggi sebagai daya tawar (leverage) untuk mengamankan kemenangan diplomatik terbesar bagi Israel di Timur Tengah. Bagi Trump, membawa Arab Saudi ke dalam Abraham Accords akan menjadi pencapaian warisan (legacy) yang mendefinisikan ulang lanskap geopolitik kawasan.

Namun, strategi ini mengabaikan kalkulasi domestik dan regional yang dihadapi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Pasca-tragedi kemanusiaan di Gaza, sentimen publik di dunia Arab, termasuk di Arab Saudi, sangat menentang normalisasi tanpa penyelesaian masalah Palestina. Jika Riyadh tunduk pada tekanan Trump tanpa mendapatkan konsesi konkret berupa pembentukan negara Palestina, legitimasi dinasti Al-Saud sebagai pelayan dua kota suci umat Islam dapat terancam secara serius di mata dunia Islam.

Selain itu, aspek nonproliferasi dalam kesepakatan ini sangat mengkhawatirkan. Dengan tidak adanya komitmen "Gold Standard" (larangan pengayaan uranium domestik), AS secara tidak langsung membuka kotak pandora perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Jika Arab Saudi diizinkan memperkaya uranium, Iran kemungkinan besar akan mempercepat program nuklirnya, dan negara-negara regional lainnya seperti Turki atau Mesir mungkin akan menuntut hak yang sama. Ini adalah perjudian keamanan global yang sangat berisiko demi keuntungan politik jangka pendek.

Terakhir, AS juga harus menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya pemain di pasar nuklir global. Jika tekanan Washington terlalu mencekik atau jika Kongres akhirnya memblokir kesepakatan ini, Arab Saudi memiliki alternatif strategis untuk berpaling ke Beijing atau Moskow. China dan Rusia telah lama mengantre untuk menawarkan teknologi nuklir sipil tanpa melampirkan syarat-syarat politik yang rumit, sebuah skenario yang justru akan semakin mengikis pengaruh geopolitik AS di Timur Tengah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu Abraham Accords dan mengapa sangat penting bagi AS?
A: Abraham Accords adalah perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab (seperti UEA, Bahrain, dan Maroko) yang diinisiasi oleh AS. Bagi AS, pakta ini penting untuk mengintegrasikan Israel ke dalam arsitektur keamanan Timur Tengah guna membendung pengaruh Iran.

Q: Mengapa kesepakatan nuklir AS-Saudi ini dikritik oleh politisi Demokrat?
A: Kritikus khawatir karena perjanjian ini tidak melarang Arab Saudi untuk memperkaya uranium atau mengolah kembali limbah nuklir secara mandiri, yang dinilai dapat disalahgunakan untuk mengembangkan senjata nuklir di masa depan.

Q: Apakah Arab Saudi akan menerima syarat dari Donald Trump ini?
A: Sangat sulit bagi Arab Saudi untuk menerima syarat ini secara langsung tanpa adanya solusi konkret bagi kemerdekaan Palestina, mengingat sensitivitas politik domestik dan posisi Riyadh sebagai pemimpin opini di dunia Islam pasca-konflik Gaza.