MTQ VIII KORPRI di Makassar: Ajang Religi Besar atau Magnet Ekonomi Tersembunyi?

Ringkasan Singkat

• Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke‑VIII KORPRI resmi dibuka di Lapangan Karebosi, Makassar, oleh Nasaruddin Umar.
• Lebih dari 2.000 peserta dari 38 provinsi, kementerian, dan lembaga berkumpul, diprediksi menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata.
• Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan potensi ekonomi sekaligus menuntut standar pelayanan maksimal.

Makassar kembali menjadi sorotan nasional ketika MTQ VIII KORPRI dibuka pada Senin (24/8) malam. Upacara yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar diiringi defile kafilah dari 38 provinsi serta 79 kementerian dan lembaga, menandai kehadiran lebih dari 1.100 peserta. Namun di balik gemerlap bacaan ayat‑ayat suci, ada dinamika ekonomi yang tak kalah penting.

Wali Kota Munafri Arifuddin menyambut kepercayaan menjadi tuan rumah dengan nada optimis, menyebutnya sebagai “berkah” bagi warga. Ia menyoroti bahwa ribuan peserta, qari, qariah, serta delegasi kafilah akan menambah perputaran uang di sektor UMKM, kuliner, perhotelan, dan pariwisata. “Kurang lebih 2.000 peserta… berdampak pada perputaran ekonomi,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Namun, harapan ekonomi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan publik. Munafri menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diminta memastikan kebersihan, keamanan, transportasi, dan keramahtamahan. Sementara itu, kritik muncul dari kalangan akademisi yang menilai pemerintah kota belum sepenuhnya mengantisipasi lonjakan sampah, kemacetan, dan tekanan pada fasilitas kesehatan selama acara berlangsung.

Secara simbolis, MTQ VIII KORPRI bukan sekadar kompetisi bacaan Al‑Qur’an; ia menjadi arena diplomasi antar‑ASN, sekaligus panggung promosi citra Makassar sebagai kota yang mampu menyelenggarakan event berskala nasional. Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang berambisi menjadi tuan rumah acara serupa.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan utama dalam perhelatan ini. Pertama, dimensi religius yang memang menjadi inti MTQ. Namun, ketika acara ini diangkat menjadi agenda pembangunan ekonomi, ada risiko mengaburkan tujuan utama—menyebarkan nilai‑nilai Qur’an—dengan agenda komersial. Pemerintah kota harus memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak mengorbankan kualitas ibadah dan integritas acara.

Kedua, kesiapan operasional. Data lapangan menunjukkan bahwa kota‑kota yang pernah menjadi tuan rumah event serupa sering kali mengalami lonjakan sampah plastik dan tekanan pada transportasi publik. Tanpa perencanaan logistik yang matang, potensi “legacy negatif” dapat menodai citra Makassar. Pemerintah harus mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, memperbanyak layanan transportasi massal, dan menyiapkan posko medis yang memadai.

Ketiga, aspek politik‑ekonomi. Munafri menekankan “berkah ekonomi”, namun belum ada transparansi mengenai alokasi anggaran dan mekanisme distribusi keuntungan bagi pelaku UMKM lokal. Pengawasan independen diperlukan untuk menghindari praktik korupsi atau nepotisme dalam kontrak pemasok, keamanan, dan akomodasi.

Terakhir, dampak jangka panjang. Jika Makassar dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat jaringan pariwisata halal, meningkatkan brand city, dan menumbuhkan ekosistem kreatif berbasis budaya Sulawesi Selatan, maka MTQ VIII KORPRI dapat menjadi katalisator pertumbuhan berkelanjutan. Namun, semua itu harus didukung oleh kebijakan yang konsisten, bukan sekadar retorika “berkah” yang menghilang setelah acara usai.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak peserta yang hadir dalam MTQ VIII KORPRI 2026?
  A: Sekitar 1.157 peserta resmi, dengan total kehadiran kafilah dan tamu diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 orang.
• Q: Apa saja manfaat ekonomi yang diharapkan bagi Makassar?
  A: Peningkatan penjualan UMKM, pendapatan sektor perhotelan, restoran, serta potensi promosi pariwisata halal.
• Q: Siapa saja pejabat tinggi yang hadir pada pembukaan?
  A: Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Wali Kota Munafri Arifuddin dan jajaran pemerintah daerah.