Karhutla di Kampar Riau Tak Kunjung Padam: 13 Hari Membara, Pemerintah Gagal Bertindak?

Ringkasan Singkat

• Api hutan dan lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau masih berkobar setelah 13 hari.
• Upaya pemadaman yang dipimpin Dinas Lingkungan Hidup setempat dinilai lambat dan kurang koordinasi.
• Para ahli memperingatkan dampak kesehatan, ekonomi, dan kerusakan ekosistem yang dapat bertahan bertahun‑tahun.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau kini memasuki hari ke‑13 sejak pertama kali dilaporkan pada awal Agustus 2026. Meskipun tim pemadam telah dikerahkan sejak hari pertama, api masih menyala lebat, menebar asap tebal yang menggelapkan langit dan menurunkan kualitas udara di wilayah sekitarnya.

Menurut data karhutla yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), area yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 1.200 hektar. Angka ini menempatkan Kampar sebagai salah satu hotspot terburuk di Pulau Sumatra pada periode yang sama.

Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar melibatkan pemadaman darat, penyemprotan air, serta bantuan helikopter pemadam dari TNI‑AU. Namun, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar‑instansi, dan akses jalan yang rusak menjadi faktor utama yang memperlambat proses pemadaman.

Warga setempat melaporkan bahwa asap tebal telah menurunkan visibilitas hingga 200 meter, memaksa mereka menutup jendela dan menghindari aktivitas luar ruangan. Pusat Pengendalian Penyakit (Puskesmas) setempat mencatat peningkatan kasus iritasi mata, batuk, dan sesak napas, terutama pada anak-anak dan lansia.

Di sisi lain, kelompok aktivis lingkungan menuding adanya dugaan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Mereka menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah dan penyelidikan independen untuk mengungkap motif di balik kebakaran yang berlarut ini.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri serangkaian karhutla di Sumatra, saya menilai bahwa kegagalan penanganan di Kampar bukan sekadar masalah teknis. Ada pola kronologis yang mengindikasikan lemahnya penegakan regulasi lahan, serta kepentingan ekonomi yang mengorbankan lingkungan. Pemerintah daerah tampaknya lebih fokus pada mitigasi citra daripada penyelesaian akar masalah.

Data satelit menunjukkan bahwa area yang terbakar berdekatan dengan zona konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Praktik pembakaran terbuka untuk membersihkan lahan masih lazim, meski dilarang oleh Undang‑Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum yang lemah memberi sinyal bahwa pelaku dapat melanjutkan aksi destruktif tanpa takut sanksi.

Selain itu, koordinasi antar‑instansi masih terfragmentasi. Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana, dan TNI‑AU seharusnya beroperasi dalam satu kerangka komando yang terintegrasi. Ketiadaan pusat komando yang jelas memperlambat alokasi sumber daya, terutama dalam hal penyediaan air pemadam dan transportasi logistik ke daerah terpencil.

Jika tidak ada perubahan kebijakan yang tegas, dampak jangka panjang akan meluas: degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta beban kesehatan publik yang terus meningkat. Pemerintah pusat perlu mengintervensi dengan mengirimkan tim audit independen, memperkuat regulasi pembakaran, dan menyediakan dana khusus untuk rehabilitasi lahan pasca‑kebakaran.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa luas area yang terbakar di Kampar?
• A: Sekitar 1.200 hektar, menurut data BNPB per 24 Agustus 2026.
• Q: Apa penyebab utama kebakaran ini?
• A: Penyebabnya masih diselidiki, namun indikasi kuat adanya pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian.
• Q: Bagaimana dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat?
• A: Peningkatan kasus iritasi pernapasan, batuk, dan sesak napas, terutama pada anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan kronis.