Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

Kebohongan Asap Tebal di Kalsel: Kasal dan Gubernur Ungkap Fakta di Lapangan

Berita DaerahSiti RahmawatiSiti RahmawatiSumber: CNN Nasional
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Kebohongan Asap Tebal di Kalsel: Kasal dan Gubernur Ungkap Fakta di Lapangan
BAGIKAN:

Ringkasan Singkat

  • Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Muhammad Ali menilai kabut asap di Kalsel tidak separah yang viral di media sosial.
  • Gubernur Muhidin juga mengonfirmasi tidak ada asap tebal atau helikopter pemadam yang beroperasi di lokasi.
  • Penilaian ini menimbulkan pertanyaan tentang motivasi penyebaran informasi palsu dan kesiapan penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.

Banjarbaru, 22 Agustus 2024 – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali tiba di Banjarbaru pada pukul 15.00 WIB untuk meninjau langsung dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah mengamati situasi di Jalan Tegal Arum, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, ia menyatakan bahwa kabut asap yang dilaporkan warga net tidak seburuk yang digembar‑gemborkan.

"Untuk Kalsel khususnya Banjarmasin, kita lihat sendiri, tidak terlalu parah," ujar Ali, mengutip laporan detik Kalimantan. Ia menegaskan bahwa visual di lapangan jauh berbeda dengan gambar‑gambar yang beredar secara viral selama dua hari terakhir.

Gubernur Muhidin yang juga melakukan inspeksi menguatkan pernyataan Kasal. Menurutnya, setibanya di lokasi tidak ada kabut asap yang menyelimuti, bahkan helikopter pemadam kebakaran tidak beroperasi. "Biasanya kalau parah heli itu ada menyiram, ini tidak ada. Artinya tidak parah," katanya.

Meski demikian, kedua pejabat meminta warga Kalsel untuk terus berdoa agar kondisi asap dapat segera membaik dan tidak memburuk. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi mengenai apakah laporan berlebih di media sosial merupakan upaya politik, sensasi, atau sekadar ketidaktahuan publik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua hal penting yang terlewatkan dalam narasi resmi ini. Pertama, tidak ada penjelasan transparan mengenai sumber data yang menjadi dasar klaim “tidak parah”. Pemerintah daerah dan militer biasanya mengandalkan citra satelit atau laporan lapangan, namun dalam kasus ini, data tersebut tidak dipublikasikan, sehingga publik tetap berada dalam kegelapan.

Kedua, fokus pada “asap tidak parah” dapat menutupi masalah struktural yang lebih dalam: penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, koordinasi antar‑instansi, serta kebijakan pencegahan jangka panjang. Selama ini, karhutla di Kalimantan sering kali dipicu oleh praktik agribisnis yang tidak berkelanjutan, namun respons pemerintah cenderung reaktif, mengandalkan pemadaman darurat tanpa mengatasi akar penyebab.

Selain itu, peran media sosial dalam memperbesar persepsi krisis tidak dapat diabaikan. Viralitas foto‑foto kabut tebal, meski tidak akurat, menciptakan tekanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk agenda tertentu. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis dan lembaga independen untuk melakukan verifikasi silang, menggunakan data satelit, sensor kualitas udara, dan wawancara dengan warga setempat.

Terakhir, pernyataan Gubernur tentang tidak adanya helikopter pemadam harus dipertanyakan. Jika memang tidak ada, mengapa tidak ada upaya lain seperti penyebaran air melalui pesawat atau mobil pemadam? Ketiadaan respons yang memadai menandakan kurangnya kesiapan operasional, yang pada gilirannya memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi penanggulangan bencana.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

  • Q: Apakah kabut asap di Kalsel benar‑benar tidak parah?
    A: Menurut Kasal dan Gubernur, kondisi di lapangan tidak menunjukkan asap tebal, namun data resmi belum dipublikasikan untuk verifikasi publik.
  • Q: Mengapa helikopter pemadam tidak beroperasi saat kebakaran?
    A: Pejabat menyatakan tidak ada kebutuhan karena asap tidak parah; namun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan operasional dan prosedur darurat.
  • Q: Bagaimana cara memastikan informasi tentang karhutla tidak disebar secara menyesatkan?
    A: Masyarakat dapat memeriksa data satelit, laporan resmi BMKG, serta mengikuti akun resmi lembaga penanggulangan bencana untuk mendapatkan informasi yang terverifikasi.
Meow! Tanya Nesi!
😸