TNI AU Kirim Lagi 5 Pesawat ke Kalimantan: Pemerintah Gagal Kendalikan Karhutla?

Ringkasan Singkat

• 5 pesawat TNI AU kembali dikerahkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, ke Kalimantan Barat dan Timur.
• Jumlah total armada udara yang beroperasi kini mencapai 52 pesawat, dengan 30 di Kalimantan dan 22 di Sumatra.
• El Nino yang kuat memperparah kualitas udara; konsentrasi PM2,5 di beberapa kota melampaui ambang aman.

Jakarta, 21 Agustus 2026 – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet bahwa TNI AU kembali mengirim lima pesawat tempur ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Operasi ini dimaksudkan untuk memperkuat 30 armada BNPB yang sudah beraksi di tiga provinsi terdampak.

Menurut pernyataan tersebut, penambahan lima pesawat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat respon terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini meluas di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Teddy menegaskan bahwa sejumlah pesawat lain tetap berada dalam status siaga di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, siap dikerahkan bila BNPB memintanya.

Laporan terbaru BNPB mencatat total 52 pesawat yang terlibat dalam operasi pemadaman: 30 di Kalimantan dan 22 di Sumatra. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Menteri Jumhur Hidayat mengeluarkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di wilayah rawan untuk memperketat penanganan karhutla.

Fenomena El Nino yang kuat sejak Juli 2026 menjadi pemicu utama lonjakan kebakaran. Data pemantauan KLH menunjukkan konsentrasi PM2,5 di beberapa kota melampaui batas aman: Kampar (Riau) 48,84 µg/m³, Ogan Ilir (Sumatera Selatan) 47,39 µg/m³, Katingan (Kalimantan Tengah) 30,16 µg/m³, serta kota‑kota lain di Kalimantan dengan nilai di atas 26 µg/m³.

Analisis Pakar

Penambahan lima pesawat TNI AU memang memberi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap krisis karhutla. Namun, langkah ini lebih bersifat reaktif daripada preventif. Selama bertahun‑tahun, kebijakan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan masih lemah, sementara insentif ekonomi bagi perusahaan perkebunan dan pertambangan mendorong praktik pembakaran yang berbahaya.

Lebih mengkhawatirkan adalah ketergantungan pada solusi militer untuk masalah yang pada dasarnya adalah kegagalan tata kelola lingkungan. Pesawat pemadam kebakaran memang dapat memadamkan api yang sudah meluas, tetapi tidak mampu mengatasi akar penyebabnya: kurangnya pengawasan, korupsi di tingkat daerah, dan kurangnya penegakan sanksi bagi pelaku.

Selain itu, kebijakan “siaga” pesawat di Lanud Halim menimbulkan pertanyaan tentang alokasi sumber daya. Apakah dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan armada udara ini tidak lebih efektif jika dialihkan ke program rehabilitasi hutan, penanaman kembali, atau pelatihan petani dalam teknik pertanian ramah iklim?

Terakhir, peran El Nino sebagai pemicu utama harus menjadi panggilan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan mitigasi iklim dalam rencana jangka panjang. Tanpa strategi yang holistik, penambahan pesawat hanya akan menjadi solusi sementara yang menambah beban anggaran tanpa mengurangi frekuensi kebakaran di masa depan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total pesawat yang dikerahkan untuk penanganan karhutla di Indonesia?
  A: Sebanyak 52 pesawat, dengan 30 di Kalimantan dan 22 di Sumatra.
• Q: Apa penyebab utama lonjakan kebakaran hutan pada 2026?
  A: Fenomena El Nino yang kuat memperparah kondisi kering, memicu kebakaran hutan dan lahan.
• Q: Apa langkah pemerintah selain mengerahkan pesawat?
  A: Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan instruksi mendesak kepada enam gubernur untuk memperketat penanganan karhutla dan meningkatkan pengawasan.